Lipsus - Makanan Gratis Kurang, Ratusan Siswa di NTT Dipulangkan

Lebih lanjut dia mengatakan, program MBG untuk pelajar ini akan dilaksanakan selama lima hari dalam satu minggu yakni Senin-Jumat. Mengingat jumlah siswa di SMK Negeri 2 Ende yang mencapai dua ribu lebih maka proses pendistribusian MBG juga membutuhkan waktu lebih untuk penyajian dan lain-lain.

"Sehingga kita akan sesuaikan kondisi waktu sehingga pelayanannya tidak kocar-kacir. Tadi (kemarin, Red) itukan karena semua menjelang pulang jadi anak-anak terlalu ramai di aula. Untuk hari berikut ini kita sudah sampaikan ke pihak penyedia supaya kita sesuaikan jamnya, sehingga bisa dikondisikan dengan baik waktu pendistribusian makanan kepada anak," tutup Fransisco.

Perencanaan Tak Matang

Sebanyak 7 sekolah di Kabupaten Sikka NTT mulai mendapatkan makan bergizi gratis ( MBG ) program Pemerintah Pusat, pada Senin (17/2). 

Namun, sebanyak 250 siswa di SMAK Frateran Maumere tidak dapat makan bergizi gratis ini dan akhirnya dipulangkan pihak sekolah pada Senin Siang.

Menanggapi program MBG ini, Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Sikka Stef Sumandi menilai program makan bergizi gratis (MBG) tidak matang perencanaanya. Selain itu DPRD Sikka pun hingga saat ini belum ada informasi terkait pelaksanaan MBG di Kabupaten Sikka.

"Menurut saya, ini program yang tidak matang perencanaanya. Kami di DPR saja tidak tahu bahwa di Kabupaten Sikka sudah dilaksanakan program ini," ujarnya.

Dijelaskannya, dari awal ia menduga banyak anak-anak yang tidak dapat makan bergizi gratis ini karena akses dapur ke sekolah yang jauh.

"Di kota saja begini, apalagi di kampung –kampung. Bisa jadi makanan yang dibawa dari dapur sampai ke sekolah terlambat dan anak-anak sudah pulang. Makanan bisa jadi basi" katanya.

Kata dia, Pemerintah pusat mestinya merencanakan secara matang dan lebih efisiennya yakni dengan mengintegrasikan ke komunitas yang ada di sekolah seperti kantin-kantin sekolah. Sehingga, pemilik kantin tetap mempunyai pendapatan untuk menghidupi keluarganya.

"Bisa perdayakan ibu-ibu kantin di sekolah, supaya makanan itu bisa didistribusikan ke sekolah tepat waktu," jelasnya.

Menurutnya, program makan bergizi gratis ini akan menambah jumlah pengangguran karena kantin-kantin di sekolah akan sepi pembeli karena sudah ada program makan bergizi gratis.

"Kalau ke depannya program ini lebih efektif lagi, akan menciptakan pengangguran baru, makanan tidak dibeli lagi anak-anak, Mereka kehilangan pendapatan," jelasnya.

Seraya menambahkan, pemerintah memotong usaha pemilik kantin di sekolah - sekolah dengan hadirnya program makan bergizi gratis ini.

Ia pun mempertanyakan terkait makanan yang diambil untuk menjamin makanan yang sehat dan tidak terkontaminasi pestisida dan proses pengolahan. Selain itu, Sumandi menyoroti pemangkas anggaran infrastruktur oleh pemerintah pusat yang akan berdampak terhadap masyarakat kecil seperti tukang bangunan yang memperoleh pendataan dari proyek-proyek pemerintah.

Butuh Rp 25 triliun tiap bulan

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan, pihaknya membutuhkan anggaran sebesar Rp 25 triliun per bulan untuk percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini disampaikan Dadan usai ditanya soal pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa Rp 24 triliun hasil efisiensi anggaran dipakai untuk membiayai MBG.

"Saya sudah jelaskan, kalau percepatan itu harus dilakukan, maka BGN itu butuh untuk 2025, butuh Rp 25 triliun per bulan untuk makan bergizi," kata Dadan ditemui di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta, Senin (17/2).

Ditanya apakah Rp 24 triliun hasil efisiensi anggaran itu sudah digunakan, Dadan pun memastikannya. Menurut dia, puluhan triliun rupiah hasil efisiensi anggaran itu memang dipakai untuk membiayai program MBG.

"(Dipakai) untuk memberikan makan kepada seluruh penerima manfaat," ucapnya.

Dadan menyatakan target total penerima manfaat MBG sejauh ini 82,9 juta orang. Program ini dirancang untuk memberikan asupan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari prasekolah, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo mengatakan, pemerintah terpaksa menggunakan dana hasil efisiensi anggaran sebesar Rp 24 triliun untuk mendukung program MBG.

Prabowo mengatakan hal itu dalam pidatonya saat Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2).

"Rp 24 triliun terpaksa saya pakai untuk Makan Bergizi Gratis. Rakyat kita, anak-anak kita, tidak boleh kelaparan,” ujar Prabowo.

Prabowo awalnya menjelaskan bahwa pemerintah memang tengah melakukan penghematan anggaran dalam dua tahap. Tahap pertama, diproyeksikan total pengumpulan dana yang dihasilkan dari penghematan anggaran mencapai Rp 608 triliun.

Kemudian, tahap kedua akan difokuskan pada pemangkasan belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang dianggap kurang efisien dengan total target penghematan Rp 308 triliun.  (cr4/uka/cr8/kompas.com)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS