Kepala BKD NTT Buka Suara Terkait Penolakan PPPK Paruh Waktu 

Aksi unjuk rasa pada Kamis, (23/1/2025) untuk menolak sistem PPPK paruh waktu, juga mendapat respons DPRD NTT. 

“Saya apresiasi aksi dari teman-teman GMKI Cabang Kupang dan ratusan tenaga honorer guru yang tidak lulus pada seleksi PPPK 2024 tahap I ini. Aksi ini tentu didukung oleh pemerintah provinsi," kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTT, Winston Rondo. 

DPRD Provinsi NTT segera mencarikan solusi terkait permasalahan penataan pegawai khususnya non-ASN alias honorer di lingkungan pemerintah setempat. 

Hal ini bertujuan untuk menyikapi aduan dan keluhan dari tenaga honorer guru dengan status R3 tersebut. 

Politisi Demokrat itu berjanji segera menindaklanjuti aspirasi dari ratusan tenaga honorer guru tersebut ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar diangkat menjadi PPPK penuh waktu. 

Baca juga: Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 Sudah Ditutup, BKN Imbau Pemda dan Instansi Pusat Stop Rekrut Honorer

Ia menegaskan bahwa legislatif siap membawa segala permasalahan yang dialami tenaga honorer di lingkungan pemerintah setempat ke jenjang yang lebih tinggi.

“Kita sangat sedih karena mereka sudah bertahun-tahun mengabdi namun jadi PPPK paruh waktu. Bahkan ada yang sudah 20 tahun mengabdi sebagai honorer. Saya akan bawa aspirasi ini ke KemenPAN-RB dan Kemendagri agar bisa diakomodir jadi PPPK penuh waktu," katanya. 

Winston juga merasa kecewa dengan nasib honorer guru yang masih menggantung ini. Padahal menurut Winston, ratusan honorer ini telah mengabdikan diri bertahun-tahun untuk mendidik dan mencerdaskan anak-anak bangsa di NTT. 

“Memang kewenangannya ada pada Pempus dan untuk pemerintah provinsi lebih pada mengeksekusi saja. Sehingga aspirasi ini harus kita sama-sama bawa ke pusat,” kata dia. 

Dia berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi guru honorer dengan kode R3 tersebut sesuai prosedur yang berlaku, dengan harapan dapat memberikan solusi terbaik bagi masa depan para honorer di NTT. 

“Saya bawa ini ke Pempus agar kalau bisa, mereka langsung diangkat jadi PPPK penuh waktu tanpa harus lalui paruh waktu. Saya sedih juga dengan nasib bapak ibu guru honorer R3 ini," ujarnya. 

Winston menegaskan bahwa permasalahan tenaga honorer R3 di NTT menjadi perhatian serius, mengingat kontribusi tenaga non ASN yang signifikan dalam pelayanan publik khususnya pada sektor pendidikan. 

“Masih ada dua ribuan formasi kosong di tahap pertama sehingga saya akan bawa aspirasi ini ke pusat agar mereka bisa langsung diangkat jadi PPPK penuh waktu. Mereka sekitar 781 orang dengan kode R3. Semoga bisa mengetuk pintu hati Pempus,” ujarnya. (fan) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS