Guru Honorer dan GMKI NTT Gelar Aksi Tolak PPPK Paruh Waktu, Simak Jawaban DPRD NTT

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ray Rebon

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Ratusan guru honorer dengan status R3 bersama mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI NTT menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis, (23/1/2025). 

Aksi tersebut berlangsung di depan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, DPRD Provinsi NTT, serta Kantor Gubernur NTT. 

Mereka menyuarakan penolakan terhadap sistem Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang dinilai tidak adil dan merugikan.

Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Winston Neil Rondo, memberikan apresiasi atas aksi damai tersebut. 

Ia menyatakan bahwa DPRD mendukung perjuangan para guru honorer yang telah lama mengabdi untuk mencerdaskan anak bangsa, khususnya di NTT.

Dalam keterangannya kepada POS-KUPANG.COM, pada Jumat, (24/1/2025) Winston menjelaskan bahwa DPRD NTT menerima banyak keluhan dari tenaga honorer guru yang tidak lulus pada seleksi PPPK tahap pertama 2024. 

"Kami telah menerima enam pengaduan dalam dua bulan terakhir dari tenaga honorer yang merasa tidak puas dengan kebijakan ini," ungkapnya.

Baca juga: Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 Sudah Ditutup, BKN Imbau Pemda dan Instansi Pusat Stop Rekrut Honorer

Namun, ia menegaskan bahwa kewenangan utama terkait pengangkatan PPPK berada di tangan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). 

Pemerintah daerah, menurutnya, hanya memiliki kewenangan teknis dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

"Kalau kewenangan ini ada di pemerintah provinsi, tentu sudah kami selesaikan melalui sidang khusus. Tapi ini adalah keputusan pemerintah pusat. Karena itu, kami sedang berkonsultasi dengan pihak terkait untuk membawa keluhan ini ke KemenPAN-RB dan Kemendagri," jelas Winston.

Winston berkomitmen untuk memperjuangkan nasib 781 guru honorer dengan status R3 yang terdampak. 

"Kami sangat sedih karena mereka sudah bertahun-tahun mengabdi, bahkan ada yang lebih dari 20 tahun. Saya akan bawa aspirasi ini ke KemenPAN-RB agar mereka bisa diangkat menjadi PPPK penuh waktu,"  tegas Winston.

Ia menambahkan bahwa DPRD akan berupaya mengetuk pintu hati pemerintah pusat untuk memberikan penghargaan yang layak kepada para guru honorer.

"Mereka telah berkontribusi besar untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, khususnya di NTT. Kami tidak akan tinggal diam melihat mereka terus dirugikan," imbuhnya.(rey)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS