Happy Ending! Perjuangan Hakim Tuntut Kenaikan Gaji Direstui Menteri Keuangan
Ibarat happy ending, itulah yang dirasakan para hakim se-Indonesia saat ini. Tuntutan kenaikan gaji langsung direstu oleh pemerintah melalui Menkeu RI
Sementara sidang di Pengadilan negeri Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh ditunda.
Humas PN Lhoksukon, Yusmadi menyebut, sebanyak 17 perkara ditunda karena delapan hakimnya ikut cuti massal. Banyak dari mereka menyidangkan perkara tindak pidana umum.
Menurut Yusmadi, dalam sehari delapan hakim itu bisa menyidangkan 17 perkara.
“Tuntutannya sama dengan teman-teman seluruh Indonesia. Meminta negara untuk meningkatkan kesejahteraan hakim,” terang Ismadi.
Ada juga sebanyak 19 hakim Pengadilan Negeri Mataram mengikuti aksi cuti massal sejak Senin hingga Jumat pekan ini.
Juru Bicara PN Mataram, Kelik Trimargo mengatakan, aksi ini sebagai bentuk sikap karena gaji dan tunjangan hakim tidak disesuaikan dalam 12 tahun.
Baca juga: Ombudsman NTT Sebut Ancaman Aksi Mogok Hakim Menganggu Layanan Pengadilan
"Selama 12 tahun tunjangan hakim se-Indonesia tidak pernah diperhatikan," kata Kelik saat ditemui di kantornya.
Kelik pun menunjukkan bagaimana suasana gedung PN Mataram yang sepi dan hanya terlihat beberapa pegawai, sopir, dan petugas security.
Ia menilai, pemerintah telah mengabaikan kesejahteraan para hakim, baik dalam sarana hingga jaminan keamanan. “Apalagi di luar pulau Jawa, tidak pernah ada perhatian,” tutur Kelik. (*)
Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS
Tak Ada Lagi Alokasi Anggaran Pendidikan untuk Sekolah Kedinasan pada 2026 |
![]() |
---|
KPK Cegah Kakak Hary Tanoe Bepergian ke Luar Negeri, Diduga Terkait Kasus Bansos Beras |
![]() |
---|
Menkeu Sri Mulyani Pastikan Tidak Ada Kenaikan Gaji PNS 2026 dan Rekrutmen ASN 2025, Ini Alasannya |
![]() |
---|
Baru Saja Disetujui Sri Mulyani, Ini Rincian Besaran Gaji PPPK Paruh Waktu 2025 Seluruh Indonesia |
![]() |
---|
Anggaran MBG Bakal Tembus Rp 300 Triliun pada Tahun 2026 Mendatang |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.