Opini: Menjaga Kebhinekaan di Tengah Arus Polarisasi Politik

Penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran ujaran kebencian dan hoaks harus diperkuat. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sudah memberikan landasan hukum yang kuat untuk menindak pelaku penyebaran hoaks dan ujaran kebencian.

Implementasi di lapangan masih perlu ditingkatkan. Data Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada tahun 2021 menunjukkan terdapat lebih dari 500 kasus penyebaran hoaks yang ditangani, tetapi hanya sebagian kecil yang berujung pada proses hukum yang tegas. Penegakan hukum yang konsisten sangat diperlukan untuk memberikan efek jera.

Peran Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam menjaga kebhinekaan. Organisasi masyarakat sipil bisa menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai kelompok masyarakat.

Misalnya, organisasi seperti Wahid Foundation dan Setara Institute aktif dalam mempromosikan toleransi dan kebhinekaan melalui berbagai program dan kegiatan.

Laporan Wahid Foundation pada tahun 2020 menunjukkan bahwa kegiatan yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat dapat meningkatkan rasa saling percaya dan mengurangi potensi konflik.

Dalam era polarisasi politik yang kian tajam di Indonesia, menjaga kebhinekaan menjadi tantangan yang semakin mendesak.

Media sosial, dengan jumlah pengguna internet yang mencapai lebih dari 202 juta orang, seringkali menjadi ladang penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang memperkeruh suasana.

Retorika politik yang eksklusif dan memecah belah juga turut memperparah situasi, seperti yang terlihat dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Untuk menjaga kebhinekaan, langkah pertama yang krusial adalah memperkuat pendidikan toleransi dan kebhinekaan sejak dini.

Integrasi nilai-nilai toleransi ke dalam kurikulum Sekolah dapat membentuk karakter generasi muda yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman.

Selain itu, media massa harus memainkan peran aktif dalam menyajikan informasi yang akurat dan berimbang, serta menghindari penyebaran berita hoaks. Pengawasan ketat oleh Dewan Pers dan KPI terhadap konten yang disiarkan menjadi kunci penting dalam mengatasi masalah ini.

Dialog antar kelompok masyarakat juga perlu ditingkatkan untuk mengurangi ketegangan sosial. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) telah membuktikan keberhasilannya dalam menyelesaikan konflik dengan mengedepankan dialog antar umat beragama.

Pemimpin politik harus menjadi teladan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan kebhinekaan, menghindari retorika yang memecah belah, dan mengarahkan opini public menuju persatuan.

Penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran hoaks dan ujaran kebencian harus diperkuat, dengan implementasi yang konsisten untuk memberikan efek jera.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sudah memberikan landasan hukum yang kuat, namun penerapan di lapangan masih perlu ditingkatkan.