Opini: Membangun Kepemimpinan yang Beretika di Tengah Gejolak Politik Lokal

Membangun kepemimpinan yang beretika tidaklah mudah dan akan menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah budaya politik yang sudah lama terbentuk dan cenderung permisif terhadap praktik-praktik tidak etis.

Untuk mengatasi tantangan ini, hemat penulis perubahan budaya politik harus dimulai dari pendidikan politik yang baik dan berkelanjutan. Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu juga penting untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik.

Kepemimpinan beretika di tengah gejolak politik lokal menjadi kunci untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.

Di Nusa Tenggara Timur (NTT), daerah yang kaya akan keberagaman budaya dan tantangan sosial-ekonomi, kepemimpinan yang beretika menjadi semakin penting untuk mencegah ketidakstabilan sosial akibat persaingan politik yang seringkali diwarnai praktik-praktik tidak etis seperti politik uang dan kampanye hitam.

Kepemimpinan beretika harus ditandai dengan integritas, transparansi, keadilan, dan komitmen pada kepentingan publik. Pemimpin yang beretika akan selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan bersikap adil tanpa diskriminasi.

Contoh nyata dari kepemimpinan beretika di NTT adalah Bupati Flores Timur, Antonius Hubertus Gege Hadjon, yang berhasil mengurangi angka korupsi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan yang berfokus pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Untuk membangun kepemimpinan yang beretika, hemat penulis beberapa langkah strategis perlu diambil, seperti meningkatkan pendidikan etika politik, memperkuat regulasi dan penegakan hukum, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendorong peran media sebagai pengawas.

Pendidikan etika politik penting untuk membentuk pemahaman tentang pentingnya etika dalam politik, sedangkan penegakan hukum yang tegas akan memberikan efek jera bagi para pelanggar.

Partisipasi masyarakat dalam proses politik akan memastikan bahwa kepemimpinan yang terpilih benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Selain itu, media yang independen dan kritis memiliki peran penting dalam mengungkap berbagai pelanggaran etika dan mendorong transparansi.

Meskipun membangun kepemimpinan yang beretika tidak mudah dan menghadapi tantangan seperti budaya politik yang permisif, upaya perubahan budaya politik melalui pendidikan yang baik dan berkelanjutan serta penegakan hukum yang tegas akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik.

Dengan kepemimpinan yang beretika, NTT dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan stabilitas sosial yang berkelanjutan. (*)