Ansi Nilai Wajar Beda Pendapat Antar Peserta Workshop Policy Brief LBH APIK NTT

POS-KUPANG.COM, KUPANG -  Direktris LBH APIK NTT, Ansi Rihi Dara, SH menilai perbedaan pendapat dan perspektif itu merupakan hal wajar dan memberi warna dalam proses diskusi. Berwarna, berbeda itu indah bahkan untuk saling melengkapi. Tidak ada dunia yang satu warna.

Demikian Ansi saat menutup Workshop Penyusunan Polici Brief dan Rancangan Peraturan Kota Kupang Peduli HAM Rekomendasi Masyarakat Sipil oleh LBH APIK NTT, di Neo Aston tanggal 23-24 Mei 2023. Ansi menanggapi aksi perang argumentasi yang terjadi diantara peserta saat diskusi selama dua hari itu.

Dalam diskusi itu setiap peserta workshop yang terdiri dari Dinkes Kota Kupang, Dinsos Kota Kupang, DP3A Kota Kupang, Kesbangpol Kota Kupang, Bagian Hukum Kota Kupang, Flobamora Jaya Peduli, LBH APIK NTT, LBH Surya.

Juga kelompok disabilitas, Rumah Harapan, Garamin, KOMPAK, PKBI, Ahmadiyah, Lantang NTT, IMoF NTT, Perwakub, Inset, Katong NTT, menyampaikan pengalaman dan persoalan yang dihadapi selama ini. Lalu secara berkelompok mereka mengungkapkan persoalan dan harapannya kemudian ditanggapi peserta lain.

Diskusi itu berjalan alot, diwarnai beda pendapat dan perspektif antar peserta. Bahkan peserta dari DP3A menyampaikan pendapat tentang isu minoritas gender dan seksualitas itu dinilai menyerang pribadi peserta dari IMOF NTT dan lainnya.

Suasana 'panas' dan perang urat saraf terjadi antar peserta. Ketegangan tersebut akhirnya diredakan oleh pemateri Dany Manu, peserta lainnya dan Direktris LBH APIK NTT, Ansi Rihi Dara. Diskusipun dihentikan sementara waktu.

Ansi menilai, perbedaan pendapat, perspektif itu merupakan hal wajar dan memberi warna dalam proses diskusi.

"Ini adalah Workshop yang luar biasa karena disini kita saling belajar ternyata kita berwarna kental. Berwarna, berbeda itu indah bahkan berbeda untuk saling melengkapi. Tidak ada dunia yang satu warna. Ada diskusi hangat dari teman pemerintah dan komunitas," kata Ansi, saat menutup Workshop itu.

Ansi mengingatkan, tanggungjawab Pemerintah untuk melaksanakan 5PHAM dan pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Butuh kolaborasi. Dalam konteks itu maka dilakukan workshop unyuk membahas persoalan dan mencari jalan keluar bersama.

"Belum tentu pemerintah yang bertangung jawab atas 5PHAM itu paham dan punya persepektif. Karena kita tahu di pemerintah ada proses mutasi sehingga yang datang hari ini beragam latar belakang, beda pemahaman. Kita duduk untuk melihat perbedaan dan merajut perbedaan yang ada menjadi sebuah pengalaman yang indah," kata Ansi.

Ansi menambahkan, belum tentu pemerintah punya pemahaman yang sama dengan masyarakat sipil, juga sebaiknya, belum tentu masyarakat sipil memahami tugas pemerintah. "Dinamika yang ada bisa jadi proses belajar, bagaimana menginput masukan, saling menghormati dan akhirnya sepakat melahirkan polici brief untuk memberi sumbangan pada pemerintah guna melahirkan Komisi Daerah (Kopda) HAM, atau draft Pewali atau Perda. Semua ini adalah cara kita bekerja kolaborasi untuk majukan dan mewujudkan Kota Kupang sebagai Kota Ramah HAM," kata Ansi.

Ansi percaya, semua niat baik kalau diletakkan dalam kehendak Tuhan maka segala tatangan tidak menjadi hambatan untuk bergerak maju. Dibutuhkan waktu waktu untuk menyamakan pemahaman.

Hal senada disampaikan Dani bahwa, apa yang telah dibahas menjadi bahan rekomendasi untuk dorong pemerintah melahirkan Komda HAM. Sejak awal program, kata Dani, sudah ditemukan banyak problem HAM yang yang dialami kelompok disabilitas dan kelompok minoritas gender dan seksualitas, khususnya dalam pelayanan publik dan daam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Padahal kelompok disabilitas dan minoritas gender dan seksualitas itu sama seperti manusia lain yang harus dilindungi dan memiliki hak. (vel)

POS KUPANG/NOVEMY LEO
WORKSHOP - Peserta Workshop Penyusunan Polici Brief dan Rancangan Peraturan Kota Kupang Peduli HAM Rekomendasi Masyarakat Sipil, di Neo Aston.