Ansi Rihi Dara Nilai Wajar Beda Pendapat Antar Peserta Workshop Policy Brief LBH APIK NTT

POS-KUPANG.COM, KUPANG -  Direktris LBH APIK NTT, Ansi Rihi Dara, SH menilai perbedaan pendapat dan perspektif itu merupakan hal wajar dan memberi warna dalam proses diskusi. Berwarna, berbeda itu indah bahkan untuk saling melengkapi. Tidak ada dunia yang satu warna.

Demikian Ansi saat menutup Workshop Penyusunan Policy Brief dan Rancangan Peraturan Kota Kupang Peduli HAM Rekomendasi Masyarakat Sipil oleh LBH APIK NTT, di Neo Aston tanggal 23-24 Mei 2023. Ansi menanggapi aksi perang argumentasi yang terjadi diantara peserta saat diskusi selama dua hari itu.

Dalam diskusi itu setiap peserta workshop yang terdiri dari Dinkes Kota Kupang, Dinsos Kota Kupang, DP3A Kota Kupang, Kesbangpol Kota Kupang, Bagian Hukum Kota Kupang, Flobamora Jaya Peduli, LBH APIK NTT, LBH Surya.

Juga kelompok disabilitas, Rumah Harapan, Garamin, KOMPAK, PKBI, Ahmadiyah, Lantang NTT, IMoF NTT, Perwakub, Inset, Katong NTT, menyampaikan pengalaman dan persoalan yang dihadapi selama ini.

Lalu secara berkelompok mereka mengungkapkan persoalan dan harapannya kemudian ditanggapi peserta lain.

Diskusi itu berjalan alot, diwarnai beda pendapat dan perspektif antar peserta. Bahkan saat peserta dari DP3A menyampaikan pendapat terkait isu minoritas gender dan seksualitas, hal itu dinilai menyerang pribadi peserta dari IMOF NTT dan peserta lainnya.

Suasana 'panas' dan perang urat saraf terjadi antar peserta. Ketegangan tersebut akhirnya diredakan oleh pemateri Dany Manu, peserta lainnya dan Direktris LBH APIK NTT, Ansi Rihi Dara. Dany kemudian menghentikan diskusi untuk sementara waktu.

Ansi menilai, perbedaan pendapat, perspektif itu merupakan hal wajar dan memberi warna dalam proses diskusi.

"Ini adalah Workshop yang luar biasa karena disini kita saling belajar ternyata kita berwarna  Berwarna, berbeda itu indah bahkan berbeda untuk saling melengkapi. Tidak ada dunia yang satu warna. Ada diskusi hangat dari teman pemerintah dan komunitas," kata Ansi, saat menutup Workshop itu.

Baca juga: Catatan Akhir Tahun 2022 LBH APIK NTT, Semua Berpotensi Jadi Korban atau Pelaku

Baca juga: WBP Lapas Wanita Kupang Curhat Dan Menari Bersama Psikolog dan Anggota LBH APIK NTT

Ansi mengingatkan, tanggungjawab Pemerintah untuk melaksanakan 5PHAM dan pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Butuh kolaborasi. Dalam konteks itu maka dilakukan workshop untuk membahas persoalan dan mencari jalan keluar bersama.

"Belum tentu pemerintah yang bertangung jawab atas 5PHAM itu paham dan punya persepektif. Karena kita tahu di pemerintah ada proses mutasi sehingga yang datang hari ini beragam latar belakang, beda pemahaman. Kita duduk untuk melihat perbedaan dan merajut perbedaan yang ada menjadi sebuah pengalaman yang indah," kata Ansi.

Ansi menambahkan, belum tentu pemerintah punya pemahaman yang sama dengan masyarakat sipil, juga sebaiknya, belum tentu masyarakat sipil memahami tugas pemerintah.

"Dinamika yang ada bisa jadi proses belajar, bagaimana menginput masukan, saling menghormati dan akhirnya sepakat melahirkan policy brief untuk memberi sumbangan pada pemerintah guna melahirkan Komisi Daerah (Komda) HAM, atau draft Pewali atau Perda. Semua ini adalah cara kita bekerja kolaborasi untuk majukan dan mewujudkan Kota Kupang sebagai Kota Ramah HAM," kata Ansi.

Ansi percaya, semua niat baik kalau diletakkan dalam kehendak Tuhan maka segala tatangan tidak menjadi hambatan untuk bergerak maju. Dibutuhkan waktu waktu untuk menyamakan pemahaman.

Hal senada disampaikan Dani bahwa, apa yang telah dibahas menjadi bahan rekomendasi untuk dorong pemerintah melahirkan Komda HAM.