LBH APIK Beri Tips Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di NTT

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yuan Lulan

POS-KUPANG.COM, KUPANG – Direktris LBH APIK NTT, Ansi Rihi Dara, SH, menegaskan pentingnya kolaborasi berbagai pihak, termasuk PKK, dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Nusa Tenggara Timur.

Hal ini disampaikan Ansi Rihi Dara dalam sesi kedua Rapat Koordinasi TP PKK NTT 2025 bertema Best Practice Peran LBH APIK dalam Advokasi Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di NTT.

Menurut Ansi Rihi Dara, banyak kasus yang ditangani LBH APIK justru berasal dari laporan kader maupun pengurus PKK di desa-desa.

“Salah satu praktik terbaik adalah kolaborasi. Banyak laporan masuk ke kami melalui jaringan PKK. Itu bukti PKK punya peran besar dalam perlindungan perempuan dan anak,” ujar Ansi Rihi Dara.

Baca juga: Kasus Prada Lucky Namo, Pesan Terbuka untuk Danrem 161 dan Panglima TNI Dari LBH APIK NTT

Ansi Rihi Dara menambahkan, LBH APIK bekerja bukan untuk mencari keuntungan, tetapi murni memberikan bantuan hukum.

“Sekalipun korban bukan dari masyarakat miskin, tetap bisa kami dampingi, tentu ada subsidi silang,” jelas Ansi Rihi Dara.

Selain advokasi hukum, LBH APIK juga mendorong desa-desa mengakses dana desa untuk program perlindungan perempuan serta meningkatkan keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan desa.

“Kekerasan paling tinggi di NTT adalah kekerasan seksual terhadap anak, disusul KDRT yang berujung perceraian. Karena itu, kita butuh kerja sama semua pihak, termasuk PKK, gereja, lembaga adat, dan sekolah, agar NTT bisa menjadi daerah ramah perempuan dan anak,” kata Ansi Rihi Dara. (uan)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS