Habde Adrianus Dami

Index A-Z

Pengamat Sebut Aset Negara di NTT Mangkrak karena Ego Politik dan Lemahnya Perencanaan

Habde menilai sistem pengawasan saat ini bersifat “pemerintah mengawasi pemerintah”, sehingga tidak efektif.

Sabtu, 22 November 2025
Pemotongan TKD Ganggu Keuangan Daerah, Pengamat Sebut Perlu Strategi Transisi yang Jelas

Ia menyebut, langkah ini juga berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi daerah serta menurunkan pendapatan masyarakat.

Kamis, 6 November 2025
Opini: Rasionalitas Kekuasaan

Dalam konteks dan perspektif ini, isu kekuasaan seolah menjadi tema abadi dalam setiap perdebatan publik.

Minggu, 20 Juli 2025
Opini: Sinergi Anggaran Daerah

Berbagai kekhawatiran itu kiranya dapat dipahami karena kita sedang menghadapi kondisi perekonomian yang sedang berubah.

Rabu, 16 April 2025
Habde Dami: NTT Harus Punya Pemetaan Daerah Rawan Bencana

Menurut Habde, pemberitaan berbagai media, hampir setiap tahun pada titik-titik tertentu terjadi bencana, banjir maupun longsor.

Rabu, 2 April 2025
Opini: Menavigasi Danantara

Tentu saja aktivitas ekonomi tidak stagnan hanya karena pemerintah tidak dapat menarik investasi asing yang diandalkan sebagai mesin ekonomi.

Senin, 24 Maret 2025
Opini: Kontraksi Fiskal dan Dilema Prabowocare

Pada titik ini, hubungan erat antara penerimaan negara dan kondisi makroekonomi ini juga tercermin dalam belanja negara.

Kamis, 13 Februari 2025
Opini: Butterfly Effect dan Konsepsi Perubahan

Berbagai pertanyaan spekulatif ini tentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi para kepala daerah untuk menjelaskan kepada publik.

Selasa, 7 Januari 2025
Opini: Menimbang Tarif Pajak

Secara nyata tercermin dari kontraksi laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga selama tiga kuartal tahun ini yang tumbuh dibawah 5 persen.

Jumat, 13 Desember 2024
Opini: Mengkaji Ulang Kebijakan Pemaketan

Sebab, saat ini problematika usaha jasa konstruksi Indonesia telah mewujud menjadi bersifat struktural dan sistemik di semua lini.

Senin, 18 November 2024
Opini: Menakar Pajak Kekayaan

Sayangnya, kedua Menteri Keuangan tidak mengungkap lebih jauh identitas perusahaan yang tidak bayar pajak itu.

Kamis, 24 Oktober 2024
Opini: Meretas Ambiguitas Perencanaan Pembangunan

Dalam perspektif dialektika, kebijakan itu melahirkan daerah maju-terbelakang, kaya-miskin dan pusat pertumbuhan-marginal.

Senin, 30 September 2024
Habde Dami Sebut Perlu Alternatif Transportasi

Kerugian ini harus terdata, karena ini status bencana maka harus ada intervensi pemerintah. Kepada masyarakat yang menjadi korban akibat erupsi itu.

Senin, 9 September 2024
Opini: Kelas Menengah dan Kebijakan Ekonomi

Namun, kebijakan memompa kinerja kelompok kelas menengah sebagai bantalan ekonomi nasional bukan tanpa risiko.

Jumat, 6 September 2024
News Analysis Pasar Garam di Sabu Raijua, Pengamat: Petani Garam Tertekan

Namun demikian, ada paradoks sekaligus masalah serius dalam industri garam rakyat.

Selasa, 13 Agustus 2024
Pengamat Kebijakan Publik Habde Adrianus Dami, Penanganan PMI Ilegal Butuh Koordinasi Dua Negara

pengawasan dan perlindungan sesuai standar operasional yang berlaku dan disepakati antara negara pengirim dan penerima Tenaga Kerja.

Rabu, 7 Agustus 2024
Opini: Desentralisasi Fiskal dan Ekonomi NTT

Kebijakan desentralisasi fiskal menandakan pemindahan tanggung jawab dan otoritas dalam pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat ke daerah.

Senin, 29 Juli 2024
News Analysis Rencana "Suntik Mati" PT Semen Kupang, Pengamat: Pemprov Tak Serius

PT Semen Kupang merupakan kebanggaan masyarakat NTT yang memiliki latar historis dan ekonomis.

Rabu, 26 Juni 2024
News Analysis Nilai Tukar Rupiah Melemah, Pengamat: Sinkronisasi Kebijakan

Memang kita mengikuti perkembangan ekonomi nasional khususnya indeks dollar AS terus naik.

Rabu, 19 Juni 2024
Pengamat Kebijakan Publik NTT, Habde Adrianus Dami: Sinkronisasi Kebijakan

Sehingga kita berharap bisa dilakukan sinkronisasi kebijakan fiskal dibawa APBN dan kebijakan moneter dibawa Bank Indonesia.

Rabu, 19 Juni 2024

1 2 ⟩

Berita Terkini

Pembina-Yayasan-Sumur-Bor-83-Kupang-Orias-Petrus-Moedak-dan-Dirut-PT-Raharja-Energi-Cepu-Tbk.jpg

Yayasan Sumur Bor 83 Kupang Gandeng PT Rukun Raharja Bangun Tiga Sumur Bor untuk Masjid di Kupang

9 menit lalu

Jenazah PMI Asal Kabupaten Sikka Tiba di Bandara El Tari Kupang

22 menit lalu

Sosok Uskup Terpilih Keuskupan Larantuka, Mgr. Yohanes Hans Monteiro di Mata Rektor IFTK Ledalero

38 menit lalu

Polisi Tangkap Empat Anak di Bawah Umur Pelaku Curanmor di Pulau Sumba

39 menit lalu

Bank BTN Buka Lowongan Kerja Januari 2026 untuk Posisi Head Learning, Ini Syaratnya

58 menit lalu

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved

About Us

•

Help

•

Privacy Policy

•

Pedoman Media Siber

Terms of Use

•

Contact Us

•

Redaksi

•

TAG

Habde Adrianus Dami

Habde menilai sistem pengawasan saat ini bersifat “pemerintah mengawasi pemerintah”, sehingga tidak efektif.

Ia menyebut, langkah ini juga berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi daerah serta menurunkan pendapatan masyarakat.

Dalam konteks dan perspektif ini, isu kekuasaan seolah menjadi tema abadi dalam setiap perdebatan publik.

Berbagai kekhawatiran itu kiranya dapat dipahami karena kita sedang menghadapi kondisi perekonomian yang sedang berubah.

Menurut Habde, pemberitaan berbagai media, hampir setiap tahun pada titik-titik tertentu terjadi bencana, banjir maupun longsor.

Tentu saja aktivitas ekonomi tidak stagnan hanya karena pemerintah tidak dapat menarik investasi asing yang diandalkan sebagai mesin ekonomi.

Pada titik ini, hubungan erat antara penerimaan negara dan kondisi makroekonomi ini juga tercermin dalam belanja negara.

Berbagai pertanyaan spekulatif ini tentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi para kepala daerah untuk menjelaskan kepada publik.

Secara nyata tercermin dari kontraksi laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga selama tiga kuartal tahun ini yang tumbuh dibawah 5 persen.

Sebab, saat ini problematika usaha jasa konstruksi Indonesia telah mewujud menjadi bersifat struktural dan sistemik di semua lini.

Sayangnya, kedua Menteri Keuangan tidak mengungkap lebih jauh identitas perusahaan yang tidak bayar pajak itu.

Dalam perspektif dialektika, kebijakan itu melahirkan daerah maju-terbelakang, kaya-miskin dan pusat pertumbuhan-marginal.

Kerugian ini harus terdata, karena ini status bencana maka harus ada intervensi pemerintah. Kepada masyarakat yang menjadi korban akibat erupsi itu.

Namun, kebijakan memompa kinerja kelompok kelas menengah sebagai bantalan ekonomi nasional bukan tanpa risiko.

Namun demikian, ada paradoks sekaligus masalah serius dalam industri garam rakyat.

pengawasan dan perlindungan sesuai standar operasional yang berlaku dan disepakati antara negara pengirim dan penerima Tenaga Kerja.

Kebijakan desentralisasi fiskal menandakan pemindahan tanggung jawab dan otoritas dalam pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat ke daerah.

PT Semen Kupang merupakan kebanggaan masyarakat NTT yang memiliki latar historis dan ekonomis.

Memang kita mengikuti perkembangan ekonomi nasional khususnya indeks dollar AS terus naik.

Sehingga kita berharap bisa dilakukan sinkronisasi kebijakan fiskal dibawa APBN dan kebijakan moneter dibawa Bank Indonesia.

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved