Opini: Menavigasi Danantara

Oleh: Habde Adrianus Dami
Pengamat Kebijakan Publik dan Keuangan Daerah, tinggal di Kupang, Nusa Tenggara Timur 

POS-KUPANG.COM - Meski perekonomian telah dileberalisasi sedemikian jauh, pertumbuhan ekonomi belum memenuhi ekspektasi karena tidak berkembangnya investasi. 

Tentu saja aktivitas ekonomi tidak stagnan hanya karena pemerintah tidak dapat menarik investasi asing yang diandalkan sebagai mesin ekonomi.

Sebagai respons untuk mendorong investasi domestik, Presiden Prabowo telah membentuk Badan Pengelolan Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), sebagai solusi mengatasi persoalan saving investment gap.

Danantara  memiliki tujuan: Pertama, mengelola aset BUMN dan mengonsolidasikan investasi nasional; Kedua, meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan kekayaan negara dan Ketiga, menarik investasi global dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Saat ini ada kehawatiran publik atas masa depan Danantara. Tak terkecuali Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengatakan ada keraguan sejumlah pihak terhadap tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas Danantara, termasuk potensi konflik kepentingan serta keterlibatan politik yang tidak semestinya, tak memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia.

“Pandangan saya, sebenarnya niat dan tujuan Presiden Prabowo ini baik. Keberadaan Danantara diharapkan bisa memperkuat investasi nasional, utamanya yang bersifat strategis (long-term strategic investment) yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menuju ekonomi Indonesia yang kuat,” kata SBY sebagaimana dikutip dari akun resmi X SBY (3/3/2025).

SBY juga menekankan bahwa kritik terhadap Danantara sebaiknya dipandang positif. 

“Terhadap suara rakyat seperti itu justru mesti membuat para pengelola Danantara tertantang dan mesti pula membuktikan bahwa kecemasan rakyat itu tak akan terjadi,” tambah SBY.

Beririsan dengan itu, kualitas kebijakan publik ditentukan, salah satunya oleh peran serta masyarakat dalam mengartikulasikan preferensi dan kepentingannya dalam diskursus publik yang sehat, dan dinamis-dialektif. Melalui apa yang oleh John Rawls (1997) disebut rasionalitas publik.

Instrumen investasi

Minimnya investasi asing maupun domestik masuk ke Indonesia, antara lain disebabkan oleh: Pertama, Perubahan kebijakan yang sering terjadi, ketidakjelasan hukum, birokrasi yang berbelit membuat investor ragu untuk menanamkan modalnya. 

Kedua, meskipun Indonesia memiliki potensi pasar besar, namun daya saing masih lemah dalam infrastruktur, dan kualitas tenaga kerja,  dibandingkan Vietnam. 

Ketiga, minimnya investor domestik yang mampu berinvestasi dalam skala besar membuat Indonesia sangat bergantung pada modal asing. 

Jika arus modal asing tersendat, pertumbuhan ekonomi juga melambat. Keempat, defisit anggaran dan utang yang meningkat. Pemerintah membutuhkan alternatif pendanaan selain utang luar negeri.