Opini
Opini: Rasionalitas Kekuasaan
Dalam konteks dan perspektif ini, isu kekuasaan seolah menjadi tema abadi dalam setiap perdebatan publik.
Oleh: Habde Adrianus Dami
Pengamat Kebijakan Publik dan Keuangan Daerah, tinggal di Kota Kupang
POS-KUPANG.COM - Mengapa jabatan (pemimpin) itu menarik? Menurut, Thomas Hobbes, memperoleh kekuasaan (power), kemegahan diri (self-glory), dan kesenangan hidup (pleasure).
Dalam konteks dan perspektif ini, isu kekuasaan seolah menjadi tema abadi dalam setiap perdebatan publik.
Karena terdesentralisasikan dan terakumulasi kewenangan pada penguasa sehingga hampir tidak ada kekuatan masyarakat yang mampu berkelit secara berarti saat berhadapan dengan mesin kekuasaan.
Secara jujur kita harus menerima kenyatan, masyarakat seakan-akan terperangkap dalam sebuah “turbulensi kekuasaan semu”; sebuah kesimpangsiuran bahasa, ungkapan dan keputusan/ tindakan penguasa yang mengaduk-aduk kebenaran.
Turbulensi ini muncul ketika penguasa tidak lagi menjadi institusi yang otonom, akan tetapi telah menjadi operator atau bahagian dari berbagai permainan kepentingan.
Pertanyaannya, negara atau daerah ini milik siapa? Yang jelas, negara atau daerah ini bukan milik rakyat. Negara atau daerah ini milik mereka yang mendapat giliran untuk berkuasa.
Barangsiapa berhasil menduduki jabatan-jabatan publik, maka ruang itu sepenuhnya milik mereka. Padahal, negara atau daerah adalah suatu ruang publik, tetapi publik di dalamnya hanya obyek untuk dikuasai.
Dalam masyarakat tradisional, kekuasaan memusat pada figur. Konsep kekuasaan semacam itu sebenarnya konsep asing dan usang.
Sebaliknya, pada masyarakat modern, kekuasaan berdiri di atas legalitas formal dan jaringan birokrasi yang bekerja secara rasional dan efektif.
Sejarah kekuasaan di mana-mana pada dasarnya adalah sebuah ironi bagi subyek dan sistem.
Karena itu, kekuasaan selalu cenderung memaksakan pertikularitas individual untuk diabstraksikan menjadi subyek.
Personalisasi kekuasaan
Sejatinya, kekuasaan itu dibentuk dari bawah, kenyataannya yang berkuasa tetap kaum atas.
Dalam tatakelola pemerintahan, selalu yang memimpin itu ada di atas, sedangkan yang dipimpin itu ada di bawah. Namun demikian, hubungannya bersifat dominatif, bukannya hubungan simbiotik
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Pengamat-Kebijakan-Publik-Habde-Adrianus-Dami.jpg)