Opini: Kontraksi Fiskal dan Dilema Prabowocare

Oleh: Habde Adrianus Dami
Pengamat Kebijakan Publik dan Keuangan Daerah

POS-KUPANG.COM - Perkembangan terakhir yang cukup mencenangkan Indonesia, dalam skala dan intensitas tertentu sedang mengalami tekanan fiskal. 

Penyebabnya, penerimaan meleset jauh daripada target pendapatan dan sejumlah asumsi makro, sehingga memicu risiko keuangan dan risiko operasional APBN.

Salah satu upaya untuk menggapai stabilitas fiskal perlu ditopang APBN yang sehat, kuat dan kredibel. 

APBN merupakan instrumen pemerintah yang sangat urgen sebagai motor penggerak pembangunan untuk mengakselerasi pelayanan publik dan  sektor-sektor ekonomi. 

Pada titik ini, hubungan erat antara penerimaan negara dan kondisi makroekonomi ini juga tercermin dalam belanja negara. 

Ketika penerimaan melonjak, pemerintah memiliki ruang fiskal lebih luas untuk meningkatkan pengeluaran, guna memompa kinerja operasional program pemerintah. 

Namun, dalam situasi penerimaan yang rendah, pemerintah harus melakukan penyesuaian belanja untuk menjaga keseimbangan fiskal.

Agenda pokoknya, bagaimana kebijakan fiskal yang ekspansif dapat mendorong program pembangunan bisa terwujudnya seutuhnya. 

Syaratnya, apabila belanja pembangunan tetap meningkat, belanja rutin dan operasional harus lebih efisien dan lebih tajam prioritasnya termasuk belanja wajib (mandatory budgeting).

Identifikasi dan rasionalisasi

Sejarah selalu berulang, begitupun soal transisi pemerintahan, selalu ada transmisi persoalan struktural yang berdampak. 

Tegasnya, Presiden Prabowo mendapat warisan masalah struktural yang pelik sehingga transformasi  menjadi salah satu kunci pemerintahan Presiden Prabowo.

Dalam perspektif Prabowocare merupakan proyeksi kebijakan Presiden Prabowo tidak hanya menyasar satu sektor saja tapi mencoba menjangkau banyak sektor seperti pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, sistem fiskal juga tak berfungsi sebagai alat pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan masyarakat, ataupun alat stabilisasi ekonomi, bahkan diperparah oleh utang yang membumbung tinggi. Ini menimbulkan dilema Prabowocare.