Launcing CATAHU 2025, 132 Kasus KTPA yang didampingi Yayasan SSP,  Kekerasan Seksual Mendominasi

Laporan reporter POS-KUPANG.COM, Maria Vianey Gunu Gokok

POS-KUPANG.COM, SOE - Yayasan Sanggar Suara Perempuan ( Yayasan SSP ) melaunching Catatan Akhir Tahun ( Catahu ) 2025.

Yayasan SPP membeberkan ada 132 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ( KTPA ) yang ditangani dalam kurun waktu sejak (1/1/2025) hingga (20/11/2025),

Hal ini disampaikan oleh Direktur Yayasan SSP melalui Staf Pendampingan Kekerasan Perempuan dan Anak, Yundri Kolimon, dalam presentasinya. Ia menjelaskan bahwa jumlah kasus yang ditangani mayoritas korban dengan kasus kekerasan seksual. 

"Total kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang didampingi  oleh Yayasan SSP pada tahun 2025 sejak awal Januari hingga (20/11/2025) berjumlah 132 kasus dengan kekerasan seksual menyumbangkan angka paling banyak yaitu 65 kasus, " jelas Yundri. 

Baca juga: DPRD TTS Dorong Semua Pihak Berkolaborasi Tekan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak

Dari jumlah tersebut, sebanyak 34 kasus persetubuhan anak, 16 kasus pencabulan. Eksploitasi anak sebanyak delapan kasus, pemerkosaan lima kasus, kekerasan seksual berbasiskan elektronik dan kekerasan seksual berbasiskan online (KSBO), masing-masing satu kasus. 

"KDRT menyusul setelah kekerasan seksual. Sebanyak 34 yang didampingi. Penganiayaan sejumlah 15 kasus, sembilan kasus psikis dan penelantaran serta perzinahan masing-masing lima kasus, " ungkapnya. 

Selain itu, sebanyak 57 kasus kekerasan terhadap anak. Dimana jumlah tersebut, Yundri menyampaikan didominasi oleh persetubuhan anak sebanyak 34 kasus, 16 kasus pencabulan, penganiayaan dan pemerkosaan sebanyak tiga kasus, dan KS berbasiskan elektronik satu kasus. 

"Rata-rata usia pelaku mayoritas berusia 25-40 dengan jumlah 44 orang, yang mana mayoritas pekerjaan sebagai petani. Dan korban paling banyak berusia anak-anak berusia 14-17 tahun yang masih duduk di bangku sekolah," jelas Yundri. 

Baca juga: Budaya Permisif Hambat Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sumba Timur

Ia menyampaikan bahwa wilayah Kabupaten TTS yang luas dengan sarana dan prasarana yang terbatas, pelaku buron, keluarga korban yang tidak kooperatif menjadi hambatan bagi Yayasan SSP dan mitra melakukan tugasnya secara maksimal. 

Selain itu belum semua desa memiliki Perdes Perlindungan anak dan perempuan dan banyak masyarakat yang tidak berani menjadi saksi dan proses hukum. 

"Kasus kekerasan seksual didominasi oleh orang terdekat, yang seharusnya berperan sebagai pelindung, meski begitu adanya komitmen kuat dari APH atas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu dukungan keluarga yang sudah mulai meningkatkan dalam pelaporan dan proses hukum, " jelas Yundri. 

Dalam pemaparan Catahu 2025 ini, ia juga memaparkan tiga rekomendasi terkait kerja kolaborasi peningkatan sistem penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten TTS. 

Baca juga: NTT Urutan Ketiga Tertinggi Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak

"Ada tiga rekomendasi yang ditawarkan yaitu semua pihak harus berkolaborasi untuk menciptakan ruang aman bagi perempuan dan anak. Berikutnya, perlu pendekatan yang tepat untuk memberikan edukasi terkait bentuk kekerasan dan cara melapor, serta kasus kekerasan yang terhambat penanganannya perlu menjadi perhatian, demi keadilan bagi korban dan keluarga, " jelas Yundri. (any)

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS