Markolindo Balibo Resmi Dilantik Jadi Ketua Presidium PMKRI Cabang Kefamenanu Periode 2025-2026

Ringkasan Berita:

• PMKRI Cabang Kefamenanu menggelar kegiatan pelantikan Ketua Presidium dan Pengurus PMKRI Cabang Kefamenanu
• Markolindo Balibo resmi dilantik menjadi Ketua Presidium PMKRI Cabang Kefamenanu periode 2025-2026
• PMKRI akan tetap menjadi mitra kritis pemerintah daerah dalam mendorong transparansi, keadilan sosial, dan partisipasi masyarakat
• PMKRI harus memastikan bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari infrastruktur fisik, tetapi juga dari kemajuan manusianya

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dionisius Rebon 

POS-KUPANG.COM, KEFAMENANU - Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kefamenanu menggelar kegiatan pelantikan Ketua Presidium dan pengurus PMKRI Cabang Kefamenanu, Jumat, 31 Oktober 2025. 

Markolindo Balibo resmi dilantik menjadi Ketua Presidium PMKRI Cabang Kefamenanu periode 2025-2026. 

Pelantikan ini dihadiri oleh Romo Moderator PMKRI Cabang Kefamenanu, mantan ketua presidium, Pimpinan dan anggota DPRD TTU, Pengurus Forkoma PMKRI dan senior alumni.

Dalam pidatonya, Ketua Presidium PMKRI Cabang Kefamenanu, Markolindo Balibo mengatakan, secara organisatoris PMKRI merupakan wadah pembinaan dan perjuangan bagi cendikiawan muda Katolik yang dipersiapkan untuk menjadi abdi Gereja dan Tanah Air.

Sebagai sebuah organisasi yang berlabelkan Agama Katolik, dalam Upaya perwujudan visi dan misi organisasi, setiap kader PMKRI selalu ditanamkan nilai katolisitas sebagai basis moral yang menggerakkan perjuangannya dalam melihat dan merespon isu-isu yang berkembang di lingkungan  hidup bermasyarakat, seperti kemiskinan, degradasi sosial, krisis ekologi, serta pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Baca juga: Markolindo Balibo Sukses Terpilih Menjadi Ketua Presidium PMKRI Cabang Kefamenanu Periode 2025–2026

Bagi seorang Kader Katolik, pilihan menjadi aktivis merupakan sebuah panggilan Nurani yang mesti dipertanggungjawabkan dengan menjaga nilai-nilai kristiani seperti kebenaran, keadilan, perdamaian dan cinta kasih.Posisi, peran dan berbagai keunggulannya menjadikan aktivis sebagai agen of change dan problem solver. 

PMKRI sebagai sebuah organisasi nasional dalam kiprahnya di Indonesia telah menyadari perannya sebagai Advocatus Diaboli atau setan pengganggu dalam upaya mencari kebanaran sejati. Benar kata Aristoteles bahwa orang yang mengetahui ketidakadilan adalah yang benar-benar mengetahui makna keadilan yang sesungguhnya.

Sejak awal berdirinya hingga saat ini, secara organisatoris PMKRI terus menjaga nilai-nilai dan merawat semangat perjuangan Pro Ecclesia et Patria. Dalam menjaga eksistensi organisasi, PMKRI selalu berupaya melakukan regenerasi kader dalam setiap periode kepemimpinan. 

Moment regenerasi adalah moment yang tepat untuk mengimplementasikan nilai-nilai organisasi kepada setiap anggota dalam menghidupi panggilannya sebagai seorang aktivis dengan meneladani Kristus sebagai sumber teladan gerakan. 

Momen ini bukan hanya sekadar seremoni pelantikan, tetapi momentum reflektif untuk menegaskan kembali arah gerak perjuangan PMKRI di tengah tantangan sosial, ekonomi, politik, budaya dan moral yang semakin kompleks.

Baca juga: PMKRI Cabang Kefamenanu Gelar Latihan Kepemimpinan Kader di Desa Oabikase, Kabupaten TTU

"Tema yang kita usung kali ini tentang “Dari Iman Menuju Aksi, Meneguhkan Peran PMKRI dalam Mewujudkan Keadilan Sosial." Tema ini bukanlah sekadar kata-kata motivasi, melainkan panggilan iman yang menuntun kita untuk bertindak nyata.Iman tanpa aksi adalah mati," ujarnya.

PMKRI lahir dari rahim Gereja untuk menjadikan iman Katolik kita sebagai kekuatan transformasi sosial. Dimana iman tidak bisa hanya berhenti di atas altar, tetapi harus hidup dalam tindakan sosial, politik, budaya, ekonomi dan sebagainya demi harkat dan martabat kemanusiaan. 

Semua Kader PMKRI dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia, terutama di tengah masyarakat yang masih berjuang melawan kemiskinan, ketidakadilan, dan ketimpangan sosial. 

Oleh karena itu, arah gerakan PMKRI Cabang Kefamenanu ke depan akan difokuskan pada penguatan kaderisasi, advokasi publik, dan keterlibatan sosial mahasiswa dalam pembangunan daerah.

Setiap Kader PMKRI diharapkan tidak hanya pandai berdiskusi di forum-forum intelektual, tetapi juga turun langsung ke lapangan, mendengarkan aspirasi rakyat kecil, mendampingi masyarakat di akar rumput, dan mengawal kebijakan publik agar berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Baca juga: BREAKING NEWS: PMKRI Cabang Kefamenanu dan Calon PPPK Kabupaten TTU Gelar Aksi Demonstrasi

Di Kabupaten TTU pembangunan terus digembar-gemborkan. Namun di sisi lain, masih banyak masyarakat di pelosok Timor Tengah Utara ini yang hidup dalam keterbatasan. Jalan rusak, air bersih sulit diakses, angka kemiskinan masih tinggi, dan lapangan pekerjaan belum merata.

"Sebagai organisasi mahasiswa yang berlandaskan ajaran sosial Gereja, PMKRI tidak boleh berdiam diri. Kita dipanggil untuk menjadi suara bagi mereka yang tidak bersuara, menjadi jembatan antara kebijakan dan realitas, serta menjadi penyeimbang di tengah arus politik pragmatis yang kadang melupakan nilai-nilai kemanusiaan," ucapnya.

PMKRI sebagai organisasi mahasiswa tidak boleh hanya menjadi organisasi intelektual di eksternal kampus. Lebih dari itu, PMKRI harus menjadi kekuatan moral yang kritis dan konstruktif bagi masyarakat. 

PMKRI tidak hanya bicara soal teori sosial atau ekonomi, tetapi berani hadir di tengah masyarakat yang tertindas, berani bersuara ketika kebenaran dilanggar, dan berani menegakkan keadilan meski harus berhadapan dengan arus kekuasaan. 

Baginya, pembangunan daerah bukanlah urusan pemerintah semata. Mahasiswa, termasuk PMKRI, memiliki tanggung jawab moral untuk turut mengawal arah pembangunan daerah secara objektif dan konstruktif. 

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara perlu terus dikawal agar setiap kebijakan yang dibuat benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.

Baca juga: Bupati TTU Apresiasi Kritikan, Saran dan Masukan dari PMKRI Cabang Kefamenanu 

PMKRI tidak hadir untuk mengkritik demi popularitas, tetapi mengkritik demi perbaikan, dan mendukung demi kebaikan bersama. 

Dalam semangat itu, PMKRI akan tetap menjadi mitra kritis pemerintah daerah dalam mendorong transparansi, keadilan sosial, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan TTU. 

PMKRI harus organisasi yang bersuara keras namun dengan data, berpendapat tajam namun dengan kasih, dan berjuang keras namun tetap berlandaskan nilai kemanusiaan dan iman Katolik. Kritik yang konstruktif adalah bentuk cinta terhadap daerah. 

"Ketika kita menegur pemerintah agar lebih transparan, itu artinya kita mencintai daerah ini. Ketika kita mengingatkan agar pembangunan berpihak kepada masyarakat miskin, itu berarti kita peduli pada masa depan bersama," ujarnya.

Dikatakan Marko, PMKRI tanpa kaderisasi ibarat tubuh tanpa jantung. Maka, salah satu fokus utama selama masa kepengurusan periode 2025-2026 adalah penguatan kaderisasi secara berjenjang, sistematis, dan berkelanjutan.

Baca juga: PMKRI Cabang Kefamenanu Desak Jaksa Segera Usut Dugaan Temuan BPK di KPU TTU

Kaderisasi bukan sekadar pelatihan formal, tetapi proses pembentukan karakter, intelektualitas, dan spiritualitas. Kita ingin mencetak kader PMKRI yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga rendah hati dalam pelayanan, tangguh dalam perjuangan, dan setia pada nilai-nilai kebenaran. 

Di tengah derasnya arus digitalisasi dan pragmatisme di kalangan muda, PMKRI harus menjadi rumah pembentukan karakter yang kokoh. 

Melalui kaderisasi, setiap kader akan terus menanamkan nilai dasar PMKRI yakni Pro Ecclesia et Patria, menunggal dengan umat terlibat dengan rakyat. 

Nilai ini harus terus hidup, bukan sekadar semboyan di spanduk. Kader PMKRI harus menjadi saksi iman dalam dunia yang kompleks, menjembatani spiritualitas dengan realitas sosial.

Selain berfokus pada proses kaderisasi, Program prioritas periode 2025-2026 ini akan difokuskan juga pada peningkatan kapasitas kader, gerakan sosial berbasis masyarakat, dan advokasi kebijakan daerah di berbagai sektor. Advokasi publik bukan hanya tentang menyuarakan masalah, tetapi mencari solusi bersama. 

"Kita akan memperkuat jejaring dengan komunitas sipil, LSM, media, dan juga pemerintah, agar gerakan kita lebih berdampak. PMKRI harus menjadi pelopor dalam mendorong kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat kecil, seperti petani, buruh, nelayan, dan mahasiswa miskin. Kita harus berani mengawal isu-isu strategis seperti pendidikan gratis yang berkualitas, kesehatan masyarakat, tata kelola lingkungan, dan pemerataan pembangunan di desa," kata Marko.

Baca juga: Tidak Berhasil Temui Pimpinan dan Anggota DPRD, PMKRI Cabang Kefamenanu Sebut Wakil Rakyat Takut 

Gerakan sosial berbasis masyarakat akan menjadi medan aksi nyata. PMKRI akan hadir di tengah masyarakat bukan untuk menggantikan peran negara, tetapi mengisi ruang-ruang kosong dimana kebijakan belum menyentuh nadi rakyat.

Peran mahasiswa adalah sarana kontrol sosial dan kekuatan moral dalam mengawal arah pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Utara ini. Mahasiswa memiliki tanggung jawab moril dan historis sebagai penjaga nurani bangsa.

 Di tengah fenomena politik yang sering kali kehilangan etika, mahasiswa harus menjadi penyeimbang moral. PMKRI harus memastikan bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari infrastruktur fisik, tetapi juga dari kemajuan manusianya yakni keadilan, martabat, dan juga kebebasan. 

Demi mewujudkan mimpi ini, PMKRI akan memastikan setiap kebijakan publik benar-benar mengarah pada bonum commune atau kebaikan bersama. (bbr)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS