APINDO NTT Dorong Transformasi Ekonomi: Produktivitas Jadi Kunci Pertumbuhan

Ringkasan Berita:

• APINDO NTT memperkuat kolaborasi dunia usaha dan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan
• APINDO ingin mempertegas perannya sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan ekonomi
• APINDO adalah satu-satunya organisasi pengusaha yang diamanatkan undang-undang dalam urusan hubungan industrial

Laporan reporter POS-KUPANG.COM, Tari Rahmaniar Ismail

POS-KUPANG.COM, KUPANG — Rapat Kerja dan Konsultasi Provinsi (Rakerkonprov) DPP APINDO NTT 2025 menegaskan arah baru pembangunan ekonomi Nusa Tenggara Timur memperkuat kolaborasi dunia usaha dan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Harper Kupang, Senin, 24 November 2025, mengusung tagline “Pengusaha Bersatu, Bangun NTT”.

Ketua Panitia Rakerkonprov, Toni A. Dima, mengatakan Rakerkonprov merupakan agenda tahunan untuk mengevaluasi kinerja dan menetapkan rencana kerja tahun berikutnya. 

Melalui tema tahun ini, APINDO ingin mempertegas perannya sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan ekonomi.

Toni menjelaskan, APINDO adalah satu-satunya organisasi pengusaha yang diamanatkan undang-undang dalam urusan hubungan industrial, mulai dari pembahasan UMP/UMR, penanganan PHK, hingga pendampingan kasus di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

“Kami tidak hanya mengurus persoalan upah dan ketenagakerjaan, tetapi berupaya membangun kerja sama yang bisa menghadirkan investor dan mendorong berkembangnya industri di NTT," ungkapnya, Senin,( 24/11).
Ia juga mengatakan kalau industri tumbuh, penyerapan tenaga kerja ikut naik dan masyarakat mendapat penghasilan yang lebih layak. 

Ketua DPP APINDO NTT, Bobby Pitoby, menegaskan pembahasan upah minimum tidak bisa dilakukan secara emosional atau sekadar menuntut persentase kenaikan. Penetapan UMP harus memperhatikan pertumbuhan ekonomi, inflasi, kelayakan hidup, dan faktor-faktor penunjang lainnya.

Menurut Bobby, kesejahteraan pekerja tidak akan tercapai bila kenaikan upah tidak dibarengi peningkatan produktivitas.

Baca juga: Disnakertrans NTT, APINDO, dan BPJS Ketenagakerjaan NTT Dorong Inklusi Ketenagakerjaan

“Kalau upah naik tapi produktivitas tidak naik, barang ikut mahal. Daya beli tetap saja tidak berubah. Kuncinya itu produktivitas. Kalau produktivitas naik, harga barang bisa ditekan, daya beli naik, dan kesejahteraan tumbuh,” ujar Bobby.

Ia mencontohkan bahwa biaya gaji merupakan komponen terbesar dalam produksi. Jika biaya naik tanpa peningkatan output, harga barang terkerek naik. Sebaliknya, bila output dilipat gandakan, harga justru turun dan daya beli masyarakat meningkat.

Bobby menyoroti kondisi ekonomi NTT yang menurutnya “tidak sehat”, karena terlalu bergantung pada belanja pemerintah. Ketika anggaran pemerintah dipotong, dunia usaha melemah dan pengangguran meningkat.

“Kita ingin kontribusi swasta menjadi 70 persen dan pemerintah 30 persem, seperti negara-negara maju. Kalau ekonomi digerakkan swasta, pertumbuhan lebih stabil dan tidak rentan guncangan,” ujarnya.

Bobby juga menyoroti struktur kredit perbankan di NTT yang masih didominasi kredit konsumtif hingga 80 persen, sementara kredit modal kerja dan investasi hanya 20 persen. Kondisi ini membuat ekonomi tidak berputar.

Gubernur NTT Melki Laka Lena yang diwakili Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Linus Lusi, menegaskan bahwa dunia usaha tengah menghadapi tekanan berat, mulai dari ketidakpastian perizinan hingga tingginya biaya logistik.