LIPSUS: PLTAL Jangan Ganggu Aktivitas Nelayan, Bupati Flotim Cek Amdal

POS-KUPANG.COM, LARANTUKA - Bupati Flores Timur, Antonius Doni Dihen, merespons dukungan Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena atas rencana proyek Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) di Larantuka, Kabupaten Flores Timur.

Rencana proyek besar itu kembali menggema menyusul audiensi Gubernur Melki Laka Lena bersama tim Tidal Bridge BV Belanda dan PT Pertamina Power Indonesia, Senin (20/10).

Terhadap proyeksi pemanfaatan arus laut di Kabupaten Flores Timur itu, Bupati Antonius Doni Dihen yang dikonfirmasi, Rabu (22/10) juga mendukung penuh rencana tersebut.

Antonius Doni Dihen menyebut daerah di ujung timur Pulau Flores itu sangat butuh sumber energi untuk masa depan daerah, terlebih lagi sumber energi berkualifikasi baru terbarukan. "Kita dukung rencana besar ini. Kita butuh sumber daya energi untuk masa depan kita," ujarnya.

Sekalipun bersikap mendukung, Anton memberikan beberapa catatan penting agar proyek besar itu jangan mengabaikan beragam aspek kehidupan.

Antonius Doni Dihen menyinggung analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), yang wajib memperhitungkan dengan potensi ikan demi kelangsungan mata pencaharian nelayan setempat.

"Tetapi kita mau lihat lagi AMDAL-nya dulu. Apakah relatif komprehensif mencakupi potensi-potensi dampak yang diproyeksikan. Gangguan terhadap pergerakan sumber daya ikan apakah sudah cukup diperhitungkan dan bagaimana fakta kajian soal ini," kata Antonius Doni Dihen.

Selain itu, dampak bagi ekonomi pengusaha hingga pekerja kapal motor penyeberangan. Aktivitas ekonomi masyarakat pada sektor ini jangan sampai terganggu atas proyek besar tersebut.

Menurut Antonius Doni Dihen, dalam banyak kasus, hal-hal yang bersifat janji sering berbanding terbalik dengan fakta di lapangan karena tak tercakup secara memadai dan jelas di dalam AMDAL.

"Dampak-dampak ini dijanjikan penanganannya tetapi faktanya terabaikan karena tidak tercakup secara memadai dan jelas dalam AMDAL," pungkas Antonius Doni Dihen.

Investasi 250 Juta Dolar 

Sementara Kuasa Direktur PT Tidal Bridge Indonesia, Andre Koreh menegaskan, pembangunan pembangkit listrik tenaga arus laut (PLTAL) di Kabupaten Flores Timur siap dilanjutkan. 

Proyek energi arus laut Selat Larantuka dan Adonara itu telah digagas sejak lebih dari satu dekade lalu. Kini kembali menunjukkan perkembangan positif. 

PT Tidal Bridge Indonesia bersama mitra dari Belanda menyatakan kesiapan untuk melanjutkan proyek tersebut dan menargetkan masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun 2026.

Andre Koreh menjelaskan, tim dari Belanda selaku investor telah bertemu dengan Gubernur NTT serta DPRD NTT untuk melaporkan kemajuan dan kesiapan pelaksanaan proyek ini.

“Proyek ini sebenarnya sudah digagas sekitar 11 tahun lalu, namun sempat tertunda karena kendala administratif dan regulasi. Sebab, proyek ini bersinggungan dengan dua kementerian yakni PUPR untuk jembatannya dan ESDM untuk energinya. Itu yang membuat prosesnya cukup kompleks,” kata Andre Koreh, Rabu (22/10).

Meski demikian, lanjutnya, pihak Tidal Bridge bersama investor dari lembaga keuangan pembangunan Belanda, FMO, memastikan komitmen untuk tetap melanjutkan proyek tersebut. 

Bahkan, proyek ini kini dipersiapkan untuk masuk dalam daftar PSN melalui pembahasan bersama Bappenas dan ditargetkan rampung sebelum akhir masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tahun 2029.

Menurut Andre Koreh, Tidal Bridge kini menggandeng Pertamina Renewable Energy sebagai mitra strategis menggantikan Nusantara Power yang merupakan anak perusahaan PLN, yang sebelumnya sempat terlibat. 

“Pertamina datang langsung ke NTT untuk melihat kesiapan daerah dan dukungan politik. Mereka akan menandatangani Joint Development Agreement (JDA) atau perjanjian pengembangan bersama pada akhir tahun ini,” ujar Andre Koreh.

Selain itu, dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) nasional maupun internasional (Asia – International Environmental Assessment) akan diperbarui untuk memenuhi ketentuan teknis terbaru. 

Setelah JDA ditandatangani, FMO akan mencairkan dana tahap pertama senilai 20 juta dolar AS dari total investasi yang direncanakan sebesar 250 juta dolar AS.

Andre Koreh menegaskan, seluruh risiko proyek akan ditanggung penuh oleh investor, bukan oleh pemerintah.

“Jika uji coba turbin tidak berhasil menghasilkan listrik, semua risiko itu ditanggung pihak Tidal Bridge dan Pertamina. Pemerintah daerah dan pusat sama sekali tidak menanggung risiko finansial,” tegas Andre Koreh.

Andre Koreh menambahkan, apabila semua proses administrasi berjalan lancar, proyek diperkirakan bisa mulai dikerjakan pada Maret 2026. Proyek ini akan diawali dengan pembangunan pembangkit berkapasitas 40 megawatt (MW), yang nantinya bisa dikembangkan secara modular hingga mencapai potensi maksimal sekitar 300 MW, berdasarkan hasil kajian BRIN dan BPPT.

“Potensi arus laut di Selat Larantuka ini sangat besar dan bisa menjadi sumber energi terbarukan yang berkelanjutan bagi NTT, terutama untuk mengatasi kekurangan pasokan listrik di Pulau Flores,” ujar Andre Koreh.

Pemerintah Provinsi NTT dan DPRD telah menyatakan dukungan penuh terhadap kelanjutan proyek ini. 

Andre Koreh optimistis, dengan dukungan tersebut dan komitmen kuat dari para investor, proyek energi arus laut pertama di Indonesia ini akhirnya bisa terwujud setelah penantian panjang.

“Kerinduan masyarakat NTT untuk melihat proyek ini berjalan sudah sangat tinggi. Kita berharap tidak ada lagi hambatan, baik dari sisi administrasi maupun sosial. Semua pihak sudah siap,” kata Andre Koreh. 

Seperti diberitakan Pos Kupang, Rabu (22/10) Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena menerima audiensi dengan tim Tidal Bridge terkait perkembangan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) Larantuka di Ruang Rapat Gubernur pada Senin, (20/10).

Turut hadir mendampingi Gubernur NTT yakni Kepala Dinas PUPR, Benyamin Nahak, Kepala Dinas ESDM, Rosye Hedwine, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Sulastri Rasyid, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Adelino Soares, dan Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Selfi H. Nange. 

Dalam rilis yang diterima Pos Kupang disebutkan, tim dari Tidal Bridge terdiri CEO Tidal Bridge BV (Belanda), Mr. Eric Van Den Eijnden dan Perwakilan dari PT. Pertamina Power Indonesia.

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut yang terintegrasi dengan jembatan Pancasila Palmerah di selat Larantuka ini telah melalui tahapan Feasibility Study (FS), AMDAL, ESIA, dan studi interkoneksi PLN, serta memperoleh dukungan pendanaan dari Bank Pembangunan Belanda (FMO/Invest International).

Latif Gau, President Director PT. Tidal Bridge Indonesia dalam kesempatan itu menjelaskan, pembangunan pembangkit listrik dengan memanfaatkan tenaga arus laut di wilayah ini sangat potensial dan memberikan manfaat lebih untuk masyarakat NTT.

Latif memaparkan perkembangan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut yang juga terintegrasi dengan jembatan yang menghubungkan pulau Adonara dan Larantuka di Flores.
Dijelaskannya, berdasarkan hasil observasi arus laut dan kondisi geografis, Nusa Tenggara Timur memiliki potensi alamiah yang ideal untuk pengembangan energi listrik bertenaga arus laut.

PLTAL di Larantuka ditargetkan dapat menghasilkan energi hingga 100 megawatt (MW). 
Gubernur Melki Laka Lena dalam kesempatan itu menegaskan  Pemerintah Provinsi NTT memberikan dukungan terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut yang juga merupakan bagian dari energi baru terbarukan (EBT) ini sejauh hal tersebut mendatangkan manfaat bagi masyarakat.

Menurut Melki, proyek PLTAL yang akan dikerjakan di wilayah timur pulau Flores ini adalah bagian dari energi baru terbarukan yang mesti didorong pelaksanaannya guna mendukung pasokan listrik di pulau Flores.

“Potensi arus lautnya bisa digunakan untuk membantu kekurangan listrik di Flores saat ini. Ini adalah bagian dari energi baru terbarukan yang mesti kita dorong untuk dipakai,” jelasnya. (fan) 

Masyarakat Flotim Gembira

Anggota DPRD NTT Ana Waha Kolin memberi dukungan terhadap kelanjutan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) di Kabupaten Flores Timur. 

Ana Kolin yang juga anggota DPRD dapil VI itu menyebut, rencana pembangunan PLTAL sekaligus jembatan penghubung antara Larantuka dan Adonara itu sudah diinisiasi lebih dari 10 tahun lalu. 

"Kami memberikan respon positif pembangunan jembatan Palmerah, ketika ada sinyal membangun kembali jembatan itu sebuah terobosan luar biasa," katanya, Rabu (22/10). 

Apalagi, kata dia, jembatan itu kemudian dirancang untuk membangun PLTAL yang memberi dampak pada sistem kelistrikan bagi masyarakat, khusus di daerah sekitar ataupun NTT secara umum. Dia menilai rencana itu merupakan lampu hijau. 

Ana juga menanggapi mengenai masih banyak dokumen yang belum terpenuhi dalam pelaksanaan pembangunan PLTAL itu. Baginya itu merupakan kemauan politik atau kesediaan dari pada setiap kepemimpinan Kepala Daerah. 

Politisi PKB itu melanjutkan, pada era Gubernur NTT Melki Laka Lena dan Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, justru keduanya memberi reaksi yang baik. Hal itu dibuktikan ketika Gubernur NTT Melki Laka Lena menerima PT Tidal Bridge. 

"Mereka menerima pihak Tidal Bridge untuk hadir di Pemerintahan dan lembaga DPRD. Secara otomatis, DPRD mensupport jembatan Palmerah ini," katanya.

Terhadap catatan yang belum lengkap, Ana Kolin mendorong agar perusahaan segera melengkapi dokumen yang belum ada. Ia tidak ingin pihak terkait terlena dan pada ujungnya pembangunan PLTAL ini tidak bisa terlaksana. 

"Sudah ada sinyal positif dari Pemerintahan Melki - Johni sehingga harus segera dilakukan," kata Ana Kolin. 

Ana Kolin mengklaim masyarakat di Larantuka maupun Adonara telah mendapat pemberitahuan tentang rencana pembangunan jembatan ini sejak lama. Sehingga, ia menilai tidak ada masalah lagi mengenai penerimaan masyarakat. 

"Masyarakat sudah siap sepertinya. Mereka bergembira ria, masyarakat sangat antusias. Tinggal saja pemberdayaan untuk nelayan kecil," katanya. 

Kata Ana, tarik ulur mengenai pembelian arus listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik merupakan ranah Kepala Daerah. Gubernur NTT atau pejabat berwenang bisa berdiskusi hitung-hitungan arus listrik yang dihasilkan. (fan) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS