Demokrat DPRD NTT Sebut Porsi Belanja Modal Pemprov Masih Kecil 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  - Fraksi Demokrat DPRD NTT menyebut proporsi belanja modal dalam APBD tahun 2025 masih kecil. 

Menurut Juru Bicara Fraksi Demokrat, Odylia Selati Kabba, APBD bukan sekadar deretan angka, melainkan cermin politik anggaran yang menentukan wajah pembangunan, kesejahteraan rakyat, serta kualitas pelayanan publik di daerah kepulauan yang masih dibayangi kemiskinan ini.

“Proporsi belanja modal masih terlalu kecil, padahal infrastruktur jalan, irigasi, air bersih, dan listrik desa adalah kebutuhan mendesak masyarakat kepulauan,” kata Odylia Kabba, Kamis (11/9/2025) di kantor DPRD NTT. 

Dia mengatakan, pendapatan daerah pasca perubahan APBD turun signifikan, dari Rp 5,219 triliun menjadi Rp 5,088 triliun. 

Penurunan terbesar justru terjadi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merosot Rp 149 miliar, sehingga hanya mencapai Rp 1,774 triliun.

Baca juga: Gubernur NTT Melki Kaji Kembali Tunjangan DPRD NTT, Transportasi dan Perumahan Rp 41 Miliar

Hal itu merupakan alarm serius. Sebab, ketergantungan fiskal NTT pada transfer pusat masih dominan, sementara potensi lokal di sektor pariwisata, pertanian, perikanan, hingga jasa belum tergarap optimal.

Demokrat, kata dia, menawarkan jalan keluar yakni evaluasi kinerja OPD penghasil PAD, digitalisasi pajak dan retribusi, serta audit independen terhadap BUMD sebelum tambahan modal diberikan. 

"Target PAD harus realistis dan berbasis kajian riil, bukan angka politis semata," katanya. 

Odylia Kabba menyebut, belanja daerah naik Rp 130,98 miliar menjadi Rp 5,187 triliun. Namun, struktur belanja dinilai tidak ideal. Belanja operasi mencapai Rp 4,071 triliun. Meski besar, tetapi rawan tersedot untuk birokrasi, perjalanan dinas, dan honorarium. 

"Sementara belanja modal, yang mestinya menopang pembangunan infrastruktur dasar, hanya Rp 401,3 miliar," tambah Odylia Kabba. 

Selain itu, Pemerintah juga mengalami ketergantungan pada pembiayaan daerah yang defisit dari Rp 163,47 miliar menjadi surplus Rp 99,34 miliar, berkat tambahan penerimaan Rp 262,82 miliar. 

Baca juga: Respons Aspirasi Publik, DPRD NTT Serahkan ke Gubernur untuk Lakukan Evaluasi Tunjangan

"Agar ketergantungan pada pembiayaan non-pendapatan murni tidak menimbulkan risiko fiskal di masa depan," katanya. 

Untuk itu, pihaknya mendorong adanya realokasi belanja, mengarahkan tambahan pada pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Demokrat juga menyoroti surplus anggaran yang turun drastis dari Rp 163,47 miliar menjadi Rp 99,34 miliar. Itu sinyal lemahnya disiplin fiskal.

Odylia Kabba mengatakan, alokasi Rp 15 miliar untuk tiga sektor strategis seperti pertanian, perikanan, dan peternakan. Dana ini, hanya akan efektif jika diarahkan secara selektif, produktif, dan berorientasi jangka panjang.