Demokrat DPRD NTT Sebut Porsi Belanja Modal Pemprov Masih Kecil 

Demokrat, ujar dia, meminta alokasi di sektor pertanian tidak sekadar pengadaan benih dan pupuk. Diperlukan infrastruktur pascapanen seperti gudang penyimpanan dan cold storage agar harga padi, jagung, dan hortikultura stabil.

Demikian juga di sektor perikanan. Pemerintah bisa fokus pada rumput laut, garam rakyat, dan sarana pasca tangkap, dengan jaminan akses pasar dan orientasi ekspor.

Hal yang sama juga berlaku untuk aspek peternakan. Pemerintah bisa melakukan pengembangan ternak sapi dan ayam kampung berbasis klaster usaha, dengan koperasi peternak sebagai pusat penguatan ekonomi rakyat.

“Program tidak boleh hanya seremonial atau bantuan sesaat, tetapi investasi jangka panjang untuk ketahanan pangan, ekonomi lokal, dan pengurangan kemiskinan,” bunyi rekomendasi Demokrat.

Odylia Kabba menegaskan, APBD harus berpihak pada rakyat. Politik anggaran harus hadir bukan hanya untuk menjaga neraca, melainkan untuk menurunkan angka kemiskinan, mengatasi stunting, memperkuat ekonomi lokal, dan memastikan layanan publik yang lebih merata.

“APBD bukan sekadar formalitas administrasi. Ia adalah kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat. Karena itu, setiap rupiah harus dipastikan memberi manfaat nyata bagi masyarakat NTT,” ujarnya. (fan) 

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS