Sabtu, 6 Juni 2026

Opini

Opini: Magnifica Humanitas Melampaui Parrhesia Digital

Teknologi tidak lagi melayani tujuan manusiawi, tetapi menjadi senjata dalam dominasi geopolitik dan kekuasaan kelas.

Tayang: | Diperbarui:
Editor: Dion DB Putra
DOKUMENTASI PRIBADI MELKI DENI
Melki Deni, S. Fil 

Harvey mengembangkan analisis ini ke dalam dinamika akumulasi modal (David Harvey, The Enigma of Capital: And the Crises of Capitalism. New York: Oxford University Press, 2010, hlm. 166). 

Harvey berpendapat bahwa produksi ruang dan urbanisasi merupakan cara utama di mana surplus modal diserap, menciptakan apa yang ia sebut sebagai “spatial fix” atau solusi spasial atas krisis overakumulasi kapitalisme (David Harvey, The Limits to Capital. Oxford: Basil Blackwell, 1982, hlm. Xviii). 

Di bawah neoliberalisme, ruang diorganisasi untuk mengoptimalkan “iklim bisnis” bagi investasi, yang sering kali mengarah pada “akumulasi melalui perampasan” (accumulation by dipossession) (David Harvey, Spaces of Neoliberalization: Towards a Theory of Uneven Geographical Development, Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2005, hlm. 17). 

Paus Leo XIV dalam Magnifica Humanitas mengemukakan bahwa di era digital, ruang kekuasaan telah berpindah ke ranah data dan algoritma. 

“Ruang” digital bukan lagi sekadar metafora, melainkan habitat baru di mana “… dalam banyak kasus digital, kontrol atas platform, infrastuktur, data, dan kapasitas komputasi bukanlah hak prerogratif negara, melainkan milik aktor ekonomi dan teknologi yang, pada kenyatannya, menentukan kondisi akses, aturan visibilitas, serta peluang partisipasi itu sendiri. 

Ketika kekuasaan dengan mafnitudo sebesar itu terkonsentrasi di segelintir tangan, kekuasanan tersebut cenderung menjadi opak (tidak transparan) dan luput dari kontrol publik, sehingga meningkatkan risiko perkembangan yang terdistorsi yang memicu dependensi, eksklusi, manipulasi, serta ketimpangan baru.” (Carta Encíclica Magnifica Humanitas, Ciudad del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2026, no. 95). 

Wajah ganda kebenaran

Dalam konteks seperti ini, sejak lama Foucault memperkenalkan konsep “Rezim kebenaran” (Regime of Truth), sebuah sistem diskursus yang menetapkan apa yang dianggap “benar” atau “salah” dalam masyarakat (Michel Foucault, El Poder, una bestia magnífica, hlm. 73-74). 

Kebenaran bukanlah sesuatu yang abstrak dan absolut, melainkan kumpulan prosedur yang memungkinkan pernyataan dianggap benar dan memiliki efek kekuasaan. 

Baca juga: Opini: Pemecatan Mendadak Kepala Badan Gizi Nasional

Di bawah pemerintahan neoliberal (gubernamentality), kebenaran diproduksi melalui pengetahuan ilmiah dan teknis yang sering kali menyembunyikan sifat politisnya. 

Pengetahuan dan kekuasaan secara langsung saling mengimplikasikan, dan tidak ada hubungan kekuasaan tanpa konstitusi bidang pengetahuan terkait (Michel Foucault, Obrar Mal, decir la Verdad: La Función de la Confesión en la Justicia, Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2014, hlm. 307-308). 

Menurut Foucault, “kita seharusnya mengakui bahwa kekuasaan memproduksi pengetahuan (dan bukan sekadar mendorongnya karena melayani kekuasaan atau menerapkannya karena berguna); bahwa kekuasaan dan pengetahuan secara langsung saling mengimplikasikan satu sama lain; bahwa tidak ada relasi kekuasaan tanpa konstitusi korelatif dari suatu medan pengetahuan, dan tidak ada pula pengetahuan yang tidak mengandaikan sekaligus mengonstitusikan relasi-relasi kekuasaan pada saat yang bersamaan” (Michel Foucault, Discipline and Punish: The Birth of the Prison, New York: Vintage Books, 1977, hlm. 27).

Kapitalisme neoliberal bukan sekadar sistem ekonomi, melainkan sebuah proyek politik untuk memulihkan kekuasaan kelas elite. 

Harvey menjelaskan bahwa neoliberalisme sangat menjunjung tinggi pertukaran pasar sebagai “etika dalam dirinya sendiri” yang mampu membimbing semua tindakan manusia, menggantikan keyakinan etis sebelumnya. 

Strategi ini membutuhkan teknologi informasi untuk mengakumulasi, menyimpan, dan menganalisis data masif guna memandu keputusan di pasar global. 

Harvey menyatakan bahwa “sudah menjadi bagian dari kejeniusan teori neoliberal untuk menyediakan topeng kebajikan yang dipenuhi kata-kata indah seperti kebebasan, kemerdekaan, pilihan, dan hak-hak, guna menyembunyikan realitas kelam dari restorasi atau rekonstitusi kekuasaan kelas yang telanjang, baik secara lokal maupun transnasional, tetapi paling utama di pusat-pusat keuangan utama kapitalisme global” (David Harvey, A Brief History of Neoliberalism, Oxford, UK: Oxford University Press, 2005, hlm. 3. 118). 

Sumber: Pos Kupang
Halaman 2/4
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved