Opini: Pemecatan Mendadak Kepala Badan Gizi Nasional

Tumbal Politik atau Katup Penyelamat Rezim?

Oleh: Amando Labetubun, SVD
Guru pada SMAK Sto. Arnoldus Janssen Kupang, Nusa Tenggara Timur.

POS-KUPANG.COM - Keputusan Presiden Prabowo mencopot Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada awal Juni 2026 menyulut keributan di ruang publik. 

Tindakan ini diambil di tengah gelombang kecaman yang tiada henti atas salah satu program andalan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Publik lalu berspekulasi, apakah pencopotan serentak tiga pejabat utama BGN ini adalah bentuk ketegasan nyata kepala negara dalam mengevaluasi bawahan? 

Ataukah itu hanya pengalihan isu yang tercium sangat menyengat, menyusul tuduhan, bahwa pencopotan tersebut sekadar manuver politik guna membelokkan atensi publik dan melindungi citra para aktor intelektual di pusat kekuasaan yang lebih tinggi?

Secara sosiologis, kasus ini memperlihatkan fenomena menurunnya tingkat kepercayaan warga terhadap institusi publik. 

Baca juga: Kejagung Tahan Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana

Masyarakat modern makin kritis dan tidak mudah lagi percaya begitu saja narasi bahwa persoalan selesai hanya karena ada pejabat yang dicopot. Publik menuntut transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang terang dan bisa diverifikasi.

Keracunan Massal dan Anomali Anggaran

Rentetan peristiwa yang mendahului pemecatan ini memang memberi signal kuat bagi publik agar menuntut pertanggungjawaban. 

Merujuk pada Harian Kompas edisi 12 Mei 2026, Kementerian Kesehatan merilis data mengerikan: lebih dari 37.000 siswa di berbagai daerah di Indonesia yang telah menjadi korban keracunan makanan setelah mengonsumsi menu MBG. 

Manajemen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memproduksi makanan dalam jumlah besar tanpa pengawasan kebersihan yang ketat dituding menjadi akar masalah operasional ini. 

Situasi kian memburuk akibat laporan indikasi penyelewengan dana kepada Komisi Pemberantassan Korupsi (KPK) beserta temuan kejanggalan distribusi anggaran MBG yang dinilai penuh rekayasa dan sarat manipulasi. 

Terhadap anggaran raksasa ini, kritik paling keras datang dari para aktivis dan tokoh dari pelbagai kalangan. Dasar kritiknya adalah MBG memicu beban keuangan yang sangat berat dan menjadi ‘vampir’ yang mengisap dana sektor pendidikan lainnya. 

Di tengah situasi yang karut-marut itu, blunder komunikasi publik Kepala BGN, seolah menjadi pemantik akhir masalah itu. 

Beberapa hari sebelum dicopot, ia melontarkan wacana kontroversial yang memicu kecaman keras masyarakat luas untuk memperluas program MBG ke Sekolah Indonesia di Arab Saudi dengan alibi memenuhi hak anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) akan makanan bergizi (Kompas, 1 Juni 2026). 

Amatan publik yang menyaksikan dari dekat ketidakteraturan dan kekacauan pelaksanaan program MBG di dalam negeri, ide mengekspansi program MBG ke luar negeri terkesan sangat tidak peka, nir-empati dan bahkan cenderung sangat konyol. 

Tindakan Tegas atau Pengalihan Isu?