Opini: Polemik Anggaran Qurban Pakai APBN

Hal ini akan memulihkan kesucian makna qurban itu sendiri, sekaligus menjaga muruah APBN sebagai instrumen murni untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Sebagai penutup, polemik anggaran qurban 100 miliar rupiah ini harus dibaca sebagai lonceng peringatan bagi arah demokrasi kita. 

Menjaga demarkasi yang jelas antara ibadah personal-spiritual dengan kebijakan fiskal negara adalah langkah fundamental untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak mengkooptasi kesalehan demi kepentingan politik praktis. 

Dengan memulihkan nalar publik yang sehat, memperketat regulasi keuangan, serta menuntut keteladanan etis yang murni dari para pemimpin, Indonesia dapat melangkah maju menjadi negara hukum yang matang. 

Hanya dengan cara inilah, APBN tetap tegak berdiri sebagai instrumen suci untuk mewujudkan kesejahteraan umum, sementara ritual keagamaan tetap terjaga keikhlasannya di ranah privat, bebas dari reduksi instrumental kekuasaan. Semoga! (*)

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News