Opini: Satu Momen, Banyak Tafsir- Polemik Gawai Pejabat di Era Digital

Kedua logika ini tidak saling meniadakan, tetapi sering kali tidak terhubung secara harmonis dalam praktik lapangan.

Penilaian terhadap pejabat publik juga tidak sepenuhnya ditentukan oleh tindakan yang terlihat secara langsung. 

Cara informasi dikonstruksi di ruang digital memiliki peran besar dalam membentuk persepsi. 

Tingkat kepercayaan terhadap institusi, pengalaman politik masyarakat, serta narasi yang berkembang di media sosial turut mempengaruhi bagaimana suatu peristiwa dipahami. 

Dalam kondisi ini, tindakan yang sama dapat menghasilkan respons yang berbeda ketika dilakukan oleh aktor yang berbeda di mata publik.

Dengan demikian, polemik yang muncul tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan perilaku individu. Terdapat tiga lapisan yang saling berkaitan dan bekerja secara simultan. 

Lapisan pertama adalah struktur perhatian digital yang bergerak cepat dan terfragmentasi, membuat informasi mudah terpotong dan kehilangan konteks. 

Lapisan kedua adalah sistem birokrasi yang semakin digital dan menuntut fleksibilitas serta multitasking dalam pelaksanaan tugas. 

Lapisan ketiga adalah norma sosial yang masih menuntut representasi simbolik tradisional dari pejabat publik dalam setiap forum resmi. 

Ketiga lapisan ini tidak selalu selaras, sehingga menciptakan ruang interpretasi yang luas dalam setiap peristiwa publik yang terekam dan tersebar.

Perubahan ini menuntut penyesuaian serius dalam cara komunikasi pemerintahan dijalankan. 

Setiap tindakan di lapangan tidak lagi cukup hanya dilakukan dengan benar secara administratif, tetapi juga perlu dipahami secara benar oleh publik. 

Komunikasi konteks menjadi bagian penting dalam menjembatani kesenjangan antara niat kerja birokrasi dan persepsi sosial yang terbentuk di ruang digital.

Selain itu, pedoman etika jabatan perlu menyesuaikan diri dengan realitas kerja digital yang semakin kompleks dan cepat berubah. 

Standar perilaku tidak dapat hanya mengacu pada pola komunikasi lama yang mengandalkan kehadiran fisik dan fokus tunggal, tetapi perlu mempertimbangkan kenyataan bahwa kerja pemerintahan kini berlangsung dalam sistem yang serba terhubung, responsif, dan berbasis teknologi.

Perdebatan mengenai penggunaan gawai oleh pejabat publik dalam agenda resmi pada akhirnya memperlihatkan perubahan mendasar dalam cara negara bekerja dan cara masyarakat menilainya. 

Birokrasi bergerak menuju sistem digital yang menuntut fleksibilitas tinggi, sementara masyarakat masih menggunakan kerangka simbolik lama dalam menilai kehadiran pejabat. 

Ketegangan antara dua cara pandang ini akan terus muncul selama transformasi digital pemerintahan berjalan lebih cepat daripada pembaruan cara masyarakat memahami kerja birokrasi di ruang publik. (*)

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News