Opini: Ketika Kampus Menghadirkan Dapur MBG

Oleh:  Apolonius Anas
Magister Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

POS-KUPANG.COM - Laporan Kompas.id 06/05/2026 menyebutkan bahwa Universitas Hasanuddin Makassar resmi menjadi kampus pertama di Indonesia Timur yang menghadirkan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di dalam kawasan universitas. 

MBG masuk kampus diresmikan langsung oleh pejabat negara dan dipromosikan sebagai model nasional bagi perguruan tinggi lain.

Namun kritik keras dan tajam langsung dilayangkan BEM UI. Mereka menilai langkah tersebut menggeser fungsi kampus sebagai ruang berpikir kritis dan penjaga independensi akademik. 

Sementara Sosiolog Rakhmat Hidayat menyebutkan bahwa keterlibatan kampus dalam pengelolaan MBG sebagai langkah mundur dunia pendidikan tinggi.

Dekorasi Kekuasaan

Ketika kampus mulai menerima pelukan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG tanpa jarak kritis yang memadai, sesungguhnya sedang terjadi pergeseran serius dalam tubuh pendidikan tinggi. 

Baca juga: 1.738 SPPG Ditangguhkan per 12 Mei 2026 untuk Perbaiki Kualitas MBG

Kampus tidak lagi hanya menjadi ruang ilmu pengetahuan, tetapi perlahan ditempatkan sebagai panggung simbolik kekuasaan. 

Universitas yang seharusnya menjaga akal sehat publik justru mulai sibuk merayakan, memasarkan, dan menghias agenda negara.

Istilah “kampus menjadi badut” tentu keras. Namun ia tidak semata-mata dimaksudkan sebagai hinaan emosional. 

Ia adalah metafora politik untuk menggambarkan universitas yang kehilangan martabat intelektualnya di hadapan kekuasaan. 

Badut adalah sosok yang tampil untuk menghibur, mengikuti irama panggung, dan menyenangkan pihak yang mengaturnya. 

Ketika kampus mulai kehilangan keberanian untuk bertanya, meragukan, dan menguji kebijakan negara, ia sedang bergerak dari ruang kritik menjadi ruang pertunjukan.

Sejak lama, kampus dihormati bukan karena gedungnya megah, gelar akademiknya panjang, atau jumlah publikasinya meningkat. 

Universitas adalah tempat lahirnya kritik, koreksi, perlawanan intelektual, dan keberanian moral. 

Di dalam tradisi itulah rektor, dosen, mahasiswa, dan sivitas akademika seharusnya berdiri bukan sebagai corong negara, tetapi sebagai penjaga nalar publik.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, jarak kritis itu tampak semakin menipis. Kampus mulai terlalu mudah masuk ke dalam proyek-proyek kekuasaan. 

Ia tidak lagi berdiri di depan negara untuk menguji kebijakan secara jernih, tetapi berdiri di samping negara untuk membantu memberikan legitimasi akademik. 

Di sinilah masalahnya: universitas perlahan kehilangan posisi moralnya sebagai pengoreksi kekuasaan.

Metafora “badut” menjadi semakin relevan ketika kampus mulai bangga dijadikan panggung simbolik negara. 

Dapur MBG di lingkungan kampus, peresmian oleh pejabat, seremoni program sosial, hingga narasi “laboratorium riset” dapat dibaca bukan semata sebagai kerja akademik. 

Ini sebenarnya pertunjukan loyalitas institusional. Namun di balik itu, ada pertanyaan mendasar yang tidak boleh diabaikan apakah kampus masih bebas menilai program tersebut secara kritis, atau justru telah lebih dahulu terjerembab dalam lumpur skenario kekuasaan?

Bahaya terbesar bukan terletak pada keterlibatan kampus dalam program negara. Kampus tentu boleh terlibat dalam kebijakan publik. 

Namun keterlibatan itu harus berdiri di atas independensi akademik, bukan kepatuhan politik. Kampus harus hadir sebagai penguji kebijakan, bukan sebagai dekorasi kebijakan.

Yang lebih mencemaskan, kampus mulai merasa nyaman dengan posisi itu. Ketika universitas lebih bangga disebut mitra strategis negara daripada penjaga nurani publik, maka proses penjinakan intelektual telah berlangsung. 

Ketika kampus lebih sibuk memoles wajah kebijakan daripada menguji dampaknya, maka ia tidak lagi berfungsi sebagai benteng akal sehat. Ia telah berubah menjadi ornamen kekuasaan.

Penetrasi Sporadis di Jantung Intelektual

Masuknya Program Makan Bergizi Gratis atau MBG ke kampus tidak bisa dibaca sebagai urusan teknis semata. 

Ini bukan hanya soal dapur, makanan, atau gizi. Ini adalah masuknya agenda negara ke ruang akademik dengan membawa kepentingan politik, simbolik, dan legitimatif. 

Kampus bukan kantor pemerintah. Universitas bukan mesin distribusi program kekuasaan. 

Dalam perspektif Bourdieu, kampus adalah medan akademik yang hanya memiliki daya kritis bila mampu menjaga otonomi relatifnya dari medan kekuasaan (Bourdieu, 1988). 

Sejak awal, perguruan tinggi berdiri sebagai ruang otonom yang harus mampu menjaga jarak kritis dari negara.

Jarak kritis itu kini mulai terkikis. Kampus dipeluk terlalu erat oleh kekuasaan hingga berisiko kehilangan napas intelektualnya. 

Program yang dibungkus dengan istilah “kesejahteraan”, “gizi”, dan “generasi emas” memang terdengar mulia. 

Namun justru karena terdengar mulia, publik perlu membacanya secara lebih kritis. Persoalannya bukan pada makanan, melainkan pada logika politik di balik kehadirannya di kampus.

Pertanyaannya sederhana: mengapa universitas harus menjadi operator program negara? 

Mengapa kampus harus masuk ke panggung populisme kekuasaan? Mengapa perguruan tinggi yang seharusnya menguji kebijakan justru diarahkan untuk melegitimasi kebijakan?

Pertanyaan itu penting karena menyangkut masa depan kebebasan akademik. Jika kampus terlalu jauh menjadi pelaksana program negara, orientasinya akan bergeser. 

Universitas tidak lagi menjadi ruang pembebasan, tetapi ruang kepatuhan. Dalam bahasa Althusser, institusi pendidikan dapat bekerja sebagai aparatus ideologis negara ketika ia diarahkan untuk mereproduksi kepatuhan, bukan kesadaran kritis (Althusser, 1970). 

Mahasiswa tidak lagi dibentuk sebagai subjek kritis, tetapi sebagai pelaksana administratif. Dosen tidak lagi sepenuhnya hadir sebagai intelektual publik, tetapi perlahan menjadi operator birokrasi akademik. 

Waktu mereka terserap oleh program, target, laporan, dan relasi institusional.

Di titik inilah kampus berisiko berubah menjadi pabrik kepatuhan sosial. Ia tetap tampak hidup melalui seremoni, kolaborasi, dan kegiatan publik. Namun di balik kesibukan itu, daya gugatnya melemah. 

Kampus terlihat berkontribusi, tetapi kontribusinya lebih banyak dipakai untuk memperkuat wajah negara daripada menguji kebijakan negara.

Publik tidak boleh naif. Ini bukan sekadar makan gratis. Ini adalah bentuk penetrasi politik yang halus ke dalam ruang akademik. Kekuasaan memahami bahwa kampus kritis selalu berbahaya bagi kenyamanan politik. 

Karena itu, cara paling aman untuk menjinakkan kampus bukan dengan membungkamnya, tetapi dengan membuatnya sibuk, terlibat, bergantung, dan merasa sedang berbuat baik.

Kekuasaan modern tidak selalu bekerja melalui represi terbuka. Ia dapat bekerja melalui program, fasilitas, bantuan, kemitraan, indikator kinerja, dan bahasa kemanusiaan. 

Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan modern bekerja melalui disiplin, pengawasan, normalisasi, dan pembentukan kepatuhan di dalam institusi sosial (Foucault, 1977). 

Dalam konteks kampus, kritik tidak selalu mati karena dilarang. Kritik bisa mati karena semua orang terlalu sibuk menjaga akses dan hubungan baik dengan kekuasaan.

Padahal sejarah menunjukkan bahwa bangsa besar tidak lahir dari kampus yang jinak. Reformasi 1998 tidak lahir dari universitas yang patuh. Demokrasi tidak tumbuh dari ruang akademik yang sibuk menyenangkan negara. 

Ia lahir dari kampus yang berani menggugat, mahasiswa yang berani melawan, dan intelektual yang menolak tunduk pada kenyamanan institusional.

Karena itu, MBG di kampus perlu dibaca sebagai alarm awal. Hari ini dapur masuk kampus atas nama gizi. 

Besok narasi pembangunan bisa masuk ruang kuliah atas nama edukasi publik. Lusa universitas dapat berubah menjadi mesin legitimasi politik negara.

Jika itu terjadi, kampus bukan lagi benteng peradaban. Ia telah berubah menjadi “badut” kekuasaan: tampil riuh di depan publik, tetapi diam-diam mengubur martabat intelektualnya sendiri. (*)

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News