Opini: Pendidikan Bukan Hanya Soal Sekolah

Pertanyaan besar kemudian adalah mengapa disiplin seperti filsafat, sastra, arkeologi, dan sosiologi murni selalu menjadi kandidat pertama untuk dikorbankan? Jawaban birokrasinya sederhana. 

Program studi itu tidak langsung menghasilkan materi. Jawaban seperti itu menjadi bukti sesat pikir yang mahal harganya. 

Martha Nussbaum (2010) dalam Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities memperingatkan bahwa memangkas ilmu humaniora demi keuntungan ekonomi jangka pendek adalah ancaman nyata bagi demokrasi dan peradaban. 

Bukan ancaman abstrak seperti ceramah seminar. Ancaman konkret dan sangat nyata serta dapat diukur. Masyarakat kehilangan nalar kritis, empati yang mengering, dan bangsa yang lupa cara berdebat secara beradab.

Mari, Tuan dan Puan membayangkan skenario ekstrem, jika semua prodi humaniora (yang dianggap tidak produktif) ditutup lalu diganti dengan teknik dan bisnis digital. 

Kita akan panen ahli koding dan manajer investasi dalam jumlah besar. Kita akan punya banyak orang yang tahu cara membangun algoritma rekomendasi konten. 

Tapi kita tidak akan punya sejarawan yang bisa mengingatkan bahwa pola kebijakan ini pernah dicoba dan gagal. Kita tidak akan punya filsuf yang bisa bertanya, "untuk siapa sebenarnya kemajuan ini?"; Kita tidak akan punya sastrawan yang bisa menerjemahkan rasa sakit sosial menjadi empati kolektif. 

Yang kita punya hanyalah banyak orang yang sangat cakap mengoptimalkan sistem yang sedang berjalan ke arah yang salah.

Selain itu, ada pula masalah fundamental dalam asumsi dasar kebijakan ini, pasar kerja itu bergerak, bukan membeku. 

Apa yang tren hari ini bisa menjadi usang dalam sepuluh tahun akibat disrupsi teknologi. Ini bukan spekulasi, ini sudah terjadi berulang kali. Profesi-profesi yang dulu dianggap "aman" kini terancam otomasi. 

Dalam kondisi dunia yang terus bergeser, yang paling berharga bukan keahlian teknis tertentu, melainkan kemampuan berpikir kritis, beradaptasi, dan memahami konteks manusia. Ironisnya, kemampuan-kemampuan itulah yang justru dipupuk oleh ilmu-ilmu yang hendak ditutup.

Jadi ketika negara menutup prodi humaniora karena pasar kerja sedang lesu, itu seperti menutup perpustakaan di saat krisis karena tidak ada yang beli buku, sambil lupa bahwa justru di situlah orang datang untuk mencari arah.

Indonesia hari ini membutuhkan pengambil kebijakan yang memahami pendidikan secara paripurna; bukan sekadar teknokrat yang melihat manusia sebagai angka di atas kertas kerja. 

Universitas bukan pabrik konveksi, dan mahasiswa bukan produk yang perlu disortir berdasarkan tingkat keterjualan. 

Pendidikan harus dikembalikan fungsinya sebagai ruang memproduksi pengetahuan, mengasah nalar, dan membentuk manusia yang tahu cara hidup dan bukan hanya cara bekerja.

Didiklah manusia untuk menjadi manusia seutuhnya. Sisanya, termasuk pekerjaan, akan mengikuti; atau setidaknya, orang itu tahu cara menghadapinya ketika tidak mengikuti. Itu! (*)

Simak berita, artikel opini atau cerpen POS-KUPANG.COM di Google News