Opini: Pendidikan Bukan Hanya Soal Sekolah

Oleh: Lasarus Jehamat
Dosen Sosiologi Fisip Undana Kupang, Nusa Tenggara Timur.

POS-KUPANG.COM - Beberapa waktu lalu, sebuah wacana menggelinding dari meja birokrasi dan langsung membentur dinding ruang dosen; rencana penutupan sejumlah program studi yang dianggap " sepi peminat" dan minim serapan kerja. 

Negara, dengan kalkulator ekonomi di tangan dan spreadsheet di kepala, tampaknya mulai memperlakukan perguruan tinggi seperti pabrik tahu; kalau produknya tidak laku di pasar, tutup saja dapur produksinya.

Logika ini sekilas terdengar masuk akal. Mengapa harus menghabiskan anggaran untuk prodi yang lulusannya kelak menghiasi statistik pengangguran? 

Data BPS (2024) memang menunjukkan bahwa pengangguran terdidik dari lulusan universitas masih menjadi pekerjaan rumah struktural yang belum tuntas. 

Dalam kacamata pragmatis birokrasi, efisiensi adalah segalanya. Kuliah harus linear dengan urusan "isi piring". Selesai.

Baca juga: Opini: Membaca HIV dari Tubuh Ibu Rumah Tangga di Kupang

Premis bahwa orang bersekolah semata-mata teurtama untuk mencari pekerjaan sebenarnya bukan premis yang salah. 

Salah kaprahnya muncul ketika logika itu kemudian dijadikan satu-satunya fondasi menyusun cetak biru pendidikan nasional. Itu bukan lagi pragmatisme. 

Itu reduksionisme. Manusia direduksi menjadi modal produksi, kampus direduksi menjadi balai latihan kerja bergedung mewah, dan ijazah direduksi menjadi selembar tiket masuk ke antrian divisi Human Resources Development (HRD).

Karl Marx (1867), dalam teori alienasi dan komodifikasi tenaga kerja, sudah memperingatkan hal itu. Amat berbahaya ketika manusia hanya dilihat dari nilai tukarnya di pasar. 

Mahasiswa tidak lagi dididik menjadi manusia seutuhnya, melainkan ditempa menjadi sekrup-sekrup kecil dalam mesin kapitalisme industri. Sarjana dikondisikan untuk menjadi mesin penghasil laba. 

Nilainya hanya diakui selama ada utilitas ekonomi. Begitu pasar tidak lagi membutuhkan mereka, mereka bingung, karena sejak awal tidak pernah diajarkan cara "hidup" di luar rutinitas korporat. 

Krisis eksistensi di usia 30-an bukan semata soal gaji kecil, tapi soal tidak pernah tahu siapa dirinya selain "karyawan".

Sekolah untuk Hidup

Di sinilah prinsip Latin kuno perlu kita tarik kembali ke permukaan: Non scholae sed vitae discimus, kita belajar bukan untuk sekolah, melainkan untuk hidup. 

Bukan untuk nilai, bukan untuk ijazah, dan tentu bukan semata-mata untuk menyenangkan algoritma rekrutmen perusahaan multinasional.

Pertanyaan besar kemudian adalah mengapa disiplin seperti filsafat, sastra, arkeologi, dan sosiologi murni selalu menjadi kandidat pertama untuk dikorbankan? Jawaban birokrasinya sederhana. 

Program studi itu tidak langsung menghasilkan materi. Jawaban seperti itu menjadi bukti sesat pikir yang mahal harganya. 

Martha Nussbaum (2010) dalam Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities memperingatkan bahwa memangkas ilmu humaniora demi keuntungan ekonomi jangka pendek adalah ancaman nyata bagi demokrasi dan peradaban. 

Bukan ancaman abstrak seperti ceramah seminar. Ancaman konkret dan sangat nyata serta dapat diukur. Masyarakat kehilangan nalar kritis, empati yang mengering, dan bangsa yang lupa cara berdebat secara beradab.

Mari, Tuan dan Puan membayangkan skenario ekstrem, jika semua prodi humaniora (yang dianggap tidak produktif) ditutup lalu diganti dengan teknik dan bisnis digital. 

Kita akan panen ahli koding dan manajer investasi dalam jumlah besar. Kita akan punya banyak orang yang tahu cara membangun algoritma rekomendasi konten. 

Tapi kita tidak akan punya sejarawan yang bisa mengingatkan bahwa pola kebijakan ini pernah dicoba dan gagal. Kita tidak akan punya filsuf yang bisa bertanya, "untuk siapa sebenarnya kemajuan ini?"; Kita tidak akan punya sastrawan yang bisa menerjemahkan rasa sakit sosial menjadi empati kolektif. 

Yang kita punya hanyalah banyak orang yang sangat cakap mengoptimalkan sistem yang sedang berjalan ke arah yang salah.

Selain itu, ada pula masalah fundamental dalam asumsi dasar kebijakan ini, pasar kerja itu bergerak, bukan membeku. 

Apa yang tren hari ini bisa menjadi usang dalam sepuluh tahun akibat disrupsi teknologi. Ini bukan spekulasi, ini sudah terjadi berulang kali. Profesi-profesi yang dulu dianggap "aman" kini terancam otomasi. 

Dalam kondisi dunia yang terus bergeser, yang paling berharga bukan keahlian teknis tertentu, melainkan kemampuan berpikir kritis, beradaptasi, dan memahami konteks manusia. Ironisnya, kemampuan-kemampuan itulah yang justru dipupuk oleh ilmu-ilmu yang hendak ditutup.

Jadi ketika negara menutup prodi humaniora karena pasar kerja sedang lesu, itu seperti menutup perpustakaan di saat krisis karena tidak ada yang beli buku, sambil lupa bahwa justru di situlah orang datang untuk mencari arah.

Indonesia hari ini membutuhkan pengambil kebijakan yang memahami pendidikan secara paripurna; bukan sekadar teknokrat yang melihat manusia sebagai angka di atas kertas kerja. 

Universitas bukan pabrik konveksi, dan mahasiswa bukan produk yang perlu disortir berdasarkan tingkat keterjualan. 

Pendidikan harus dikembalikan fungsinya sebagai ruang memproduksi pengetahuan, mengasah nalar, dan membentuk manusia yang tahu cara hidup dan bukan hanya cara bekerja.

Didiklah manusia untuk menjadi manusia seutuhnya. Sisanya, termasuk pekerjaan, akan mengikuti; atau setidaknya, orang itu tahu cara menghadapinya ketika tidak mengikuti. Itu! (*)

Simak berita, artikel opini atau cerpen POS-KUPANG.COM di Google News