Kamis, 7 Mei 2026

Opini

Opini: Kenaikan Harga BBM Non Subsidi

Kelas menengah memiliki peran krusial sebagai tulang punggung perekonomian nasional, terutama sebagai motor penggerak konsumsi

Tayang:
Editor: Dion DB Putra
DOKUMENTASI PRIBADI FRITS FANGGIDAE
Dr. Frits O Fanggidae 

Permintaan agregat berkurang diikuti penurunan penawaran agregat, pengangguran naik, pendapatan berkurang, dan seterusnya. 

Kelas menengah, dengan kualifikasi yang dimiliki, masih bisa bertahan dengan melakukan penyesuaian terhadap pendapatan dan belanjanya, tetapi mereka yang masuk kategori kelas bawah, dampak penurunan pendapatan dan belanja akan berakibat lebih dalam. 

Bagaimana dengan para pengusaha pada kelas atas? Kelompok ini sangat rasional. 

Mereka tidak akan menanggung sendiri beban kenaikan biaya produksi dan logistik akibat kenaikan harga solar industri. 

Singkatnya, mereka tidak mau merugi. Kenaikan biaya produksi dan logistik akan dikompensasikan pada kenaikan harga barang yang dihasilkannya. 

Seorang pengusaha barang kebutuhan pokok, akan menaikan harga barang yang diproduksi. Dengan demikian, dampak kenaikan solar industri misalnya, akan digeser ke konsumen. 

Lapisan kelas bawah yang jumlahnya sangat besar inilah yang akan menanggung beban kenaikan biaya produksi dan logistik. 

Penjelasan di atas menunjukkan kepada kita, betapa fenomena kenaikan BBM non subsidi yang sangat tinggi saat ini, tidak bisa ditanggapi dengan saling meledek versi media sosial. 

Dampak sistemik yang terjadi akan menggerogoti sendi-sendi kekuatan ekonomi. Permintaan dan penawaran sebagai elemen utama yang menjadikan perekonomian bergerak, tumbuh dan berkembang akan melemah. 

Pada gilirannya akan menjadikan perekonomian menciut  secara signifikan, harga-harga naik, pengangguran naik, pendapatan merosot. Inilah tanda-tanda resesi ekonomi. 

Kondisi makro ekonomi yang ditandai dengan penurunan nilai rupiah, melemahnya IHSG, kondisi fiskal yang sudah tergerus hebat, cadangan devisa yang cenderung menipis, akan terus mematangkan eskalasi resesi ekonomi. 

Bayangkan, dalam kondisi demikian, bila APBN tak sanggup lagi menyanggah harga BBM subsidi, yang berakibat harga BBM subsidi meningkat, kerusakan ekonomi akan semakin parah, penderitaan kelas bawah yang menggunakan BBM subsidi semakin besar. 

Resesi ekonomi yang semakin parah akan menciptakan stagnasi ekonomi. Krisis ekonomi sudah di depan mata.

Uraian ini tidak bermaksud menakut-nakuti, tetapi sekadar mendorong kesadaran kita untuk lebih waspada terhadap fenomena ekonomi saat ini, dan mulai memikirkan mitigasinya. 

Sesuai siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sampai dengan akhir bulan Mei sedang menyiapkan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2027 dan mulai bulan Juni, proses penyusunan APBD 2027 akan dimulai. 

Sumber: Pos Kupang
Halaman 2/3
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved