Opini: Ketika Warga Menambal Jalan, Negara Sedang Ditambal!

Lebih jauh, perkembangan teknologi menunjukkan bahwa alasan lambatnya penanganan semakin sulit dibenarkan. 

Penelitian terbaru tentang intelligent road governance memperlihatkan bahwa lubang jalan kini dapat dideteksi melalui kamera kendaraan, GPS, dashcam, hingga pemetaan digital secara real-time. 

Sistem seperti ini memungkinkan pemerintah memetakan kerusakan, menentukan prioritas, dan memonitor kinerja kontraktor secara transparan. Artinya, persoalan hari ini bukan kekurangan alat, tetapi kekurangan kemauan manajerial dan disiplin tata kelola.

Tentu harus diakui, warga yang menambal jalan sendiri mungkin tidak mengikuti standar konstruksi. Permukaan bisa tidak rata, material tidak kompatibel, atau berpotensi membahayakan. 

Namun kritik terhadap metode warga tidak boleh berubah menjadi pembelaan terhadap kelalaian negara. Niat baik warga muncul justru karena negara gagal bekerja cepat.

Gotong royong adalah modal sosial bangsa, tetapi tidak boleh dijadikan substitusi permanen bagi tanggung jawab pemerintah. Jika setiap jalan rusak harus ditangani warga, maka pajak kehilangan makna dan birokrasi kehilangan legitimasi.

Karena itu, solusi yang dibutuhkan bukan sekadar imbauan normatif, melainkan reformasi praktis:

1. Sistem pelaporan digital terpadu dengan target waktu penanganan yang terukur.
2. Audit rutin kondisi jalan berbasis data lapangan, bukan menunggu aduan viral.
3. Kontrak berbasis kinerja bagi kontraktor pemeliharaan jalan.
4. Transparansi anggaran pemeliharaan agar publik tahu prioritas penggunaan dana.
5. Mekanisme kompensasi terbatas bagi warga yang dirugikan akibat kelalaian infrastruktur, sesuai ketentuan hukum.

Pemerintah juga perlu mengubah paradigma dari patch and dash tambal cepat lalu selesai menjadi pemeliharaan berkelanjutan. 

Jalan yang terus-menerus ditambal tanpa memperbaiki akar kerusakan hanya memindahkan masalah ke musim hujan berikutnya.

Dalam kerangka administrasi publik, aksi warga menambal jalan sendiri bukan sekadar respons pragmatis, tetapi bentuk delegitimasi simbolik terhadap kapasitas negara dalam menyediakan layanan dasar.

Pertama, sebagai indikator erosi kepercayaan publik. Kepercayaan publik terbentuk dari konsistensi kinerja pemerintah dalam memenuhi ekspektasi masyarakat. 

Ketika warga mengambil alih fungsi layanan, itu menandakan terjadinya performance failure. 

Dalam perspektif good governance, kepercayaan merupakan outcome dari akuntabilitas, responsivitas, dan efektivitas. Ketika ketiganya melemah, kepercayaan ikut tergerus secara kumulatif.

Kedua, sebagai gejala disfungsi kontrak sosial. Secara teoritis, negara memperoleh legitimasi karena mampu menjamin kepentingan publik melalui penyediaan barang dan jasa. 

Ketika fungsi ini tidak berjalan, terjadi ketidakseimbangan dalam relasi negara dan warga. 

Dalam perspektif Jean-Jacques Rousseau, kontrak sosial retak ketika negara gagal memenuhi kewajibannya, sementara warga tetap menanggung konsekuensi dari kegagalan tersebut. Aksi kolektif warga menjadi bentuk koreksi terhadap kegagalan institusional.

Ketiga, sebagai bentuk kritik non-verbal yang berdaya tekan tinggi. Berbeda dengan protes verbal, tindakan langsung memiliki daya simbolik yang kuat karena menunjukkan hilangnya kepercayaan terhadap mekanisme formal. 

Ini mencerminkan rendahnya legitimasi prosedural. Dalam kondisi ini, pemerintah tidak hanya menghadapi masalah teknis infrastruktur, tetapi juga krisis persepsi publik terhadap kredibilitas institusi.

Keempat, implikasi terhadap legitimasi kekuasaan. Legitimasi tidak hanya ditentukan oleh legalitas formal, tetapi juga oleh kinerja nyata. Ketika kegagalan layanan publik dibiarkan berulang, legitimasi akan mengalami erosi bertahap. 

Dalam perspektif filsafat politik, legitimasi bersifat performatif. Ia harus terus diproduksi melalui tindakan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Jalan yang rusak dan tidak tertangani menjadi simbol konkret dari kegagalan tersebut.

Aksi warga menambal jalan adalah sinyal keras atas kegagalan sistemik birokrasi. 

Ia mengungkap tiga hal sekaligus: lemahnya kapasitas institusi, retaknya kepercayaan publik, dan menurunnya legitimasi kekuasaan. 

Jika tidak direspons secara struktural, kondisi ini dapat berkembang menjadi apatisme publik atau bahkan resistensi terbuka.

Karena itu, perbaikan tidak cukup pada level teknis perbaikan jalan. Pemerintah perlu memulihkan kepercayaan melalui respons cepat, kejelasan tanggung jawab, serta konsistensi kinerja berbasis data. 

Tanpa itu, krisis yang tampak sederhana di permukaan akan berkembang menjadi krisis tata kelola yang lebih dalam. (*)

Simak berita, artikel opini atau cerpen POS-KUPANG.COM di Google News