Opini: Semau, Negara, dan Kekayaan yang Masih Tidur

Oleh: Lasarus Jehamat
Dosen Sosiologi Fisip Undana Kupang; Peminat Studi Kebijakan Sosial Kritis.

POS-KUPANG.COM - Pulau Semau bukan pulau jauh. Ia hanya dipisahkan laut pendek dari hiruk-pikuk Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur ( NTT).

Kalau orang Kupang sedang duduk minum kopi sambil menatap laut, Semau sebenarnya ikut menatap balik dari seberang. 

Bedanya, Kupang sibuk dengan jalan, kantor, kampus, kafe, baliho, dan rapat pembangunan. Semau masih sering diperlakukan seperti halaman belakang; dekat di mata, tetapi jauh di kebijakan.

Secara administratif, Semau terdiri dari dua kecamatan, Kecamatan Semau dan Kecamatan Semau Selatan (BPS Kabupaten Kupang, 2024a; 2024b). Letaknya mepet dengan Kota Kupang. 

Baca juga: Pulau Semau Diproyeksikan Jadi Destinasi Unggulan, Patung Kristus Hansisi Dibangun Maret 2026

Dalam bahasa pembangunan, ini disebut keunggulan lokasi. Dalam bahasa orang biasa, Semau itu “tinggal diseberangkan saja”. Tapi justru di situlah lucunya; yang dekat sering tidak benar-benar didekati. Yang potensial sering hanya disebut dalam pidato.

Kabupaten Kupang masih memikul beban kemiskinan yang tidak ringan. Sebanyak 20,32 persen penduduk miskin pada 2025 (BPS Provinsi NTT, 2025). 

Di balik angka itu ada dapur yang berhitung sebelum api menyala, anak sekolah yang menimbang ongkos transportasi, petani yang menunggu hujan dengan wajah lebih serius daripada pejabat menunggu anggaran. 

Karena itu, membicarakan Semau bukan soal pantai dan sunset untuk konten media sosial. Membicarakan Semau berarti membicarakan cara negara melihat aset rakyatnya sendiri.

Semau, atau Nusa Ana dalam sebutan warga setempat, bukan pulau kosong. Lahan pertanian masih luas, lautnya kaya, pantainya -terutama kawasan Pantai Liman- sudah cukup untuk membuat orang Kupang rela menyeberang hanya demi foto. 

Budaya Helong masih hidup, bukan sekadar dipajang di brosur. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT bahkan menyebut Semau berpotensi besar jadi destinasi wisata unggulan (Dinas Parekraf NTT, 2026). 

Semau bukan miskin aset. Yang miskin adalah kemauan untuk sungguh-sungguh mengurus aset itu sampai jadi kesejahteraan, bukan sekadar bahan pidato.

Di sinilah Hernando de Soto relevan. Dalam The Mystery of Capital, de Soto menjelaskan bahwa masyarakat miskin sering punya aset, tapi aset itu tidak bergerak karena tidak masuk sistem ekonomi yang memberi nilai tambah (de Soto, 2000). 

Ada tanah, tapi tidak produktif. Ada pantai, tapi tidak menghidupi. Ada budaya, tapi tidak menjadi kekuatan. Aset seperti itu mirip sapi sehat yang hanya dipajang di halaman. Orang lewat kagum, pemiliknya tetap lapar.

Semau tidak boleh jadi museum potensi. Kata “potensi” sudah terlalu sering dipakai di NTT sampai kehilangan tenaga. Semua daerah disebut potensial. Semua pulau disebut indah. Setelah itu, selesai. 

Potensi yang tidak diurus dengan kebijakan, infrastruktur, dan pasar hanya akan jadi dongeng pembangunan. Indah didengar, pahit dijalani.

Dulu Semau akrab dengan julukan “Pulau Suanggi”. Ini lahir dari cerita rakyat, ketakutan, atau mungkin sekadar kelakar orang luar yang suka memberi label. Kini label itu memudar. Semau mulai dikenal karena pantai dan wisata. 

Tapi jangan sampai label lama hilang hanya untuk diganti label baru yang sama dangkalnya, pulau wisata. Sebab kalau Semau hanya dijadikan etalase tanpa memperkuat warga lokal, yang bangun bukan Nusa Ana, melainkan bisnis orang luar di atas tanah orang Semau.

Pembangunan Semau harus dimulai dari pertanyaan yang tidak romantis, siapa yang akan menikmati perubahan? Jika jalan dibuka, siapa yang lahannya naik harga? 

Jika pantai dibangun, siapa yang mengelola parkir, penginapan, perahu, dan cerita budayanya? Jika investor datang, apakah warga menjadi pemilik, mitra, atau hanya penonton yang diminta tersenyum saat peresmian? 

Pembangunan yang buruk sering datang dengan jas rapi, spanduk besar, dan kata “pemberdayaan” yang ditulis tebal, tapi di lapangan rakyat hanya mendapat debu proyek.

Semau butuh pembangunan yang visioner, bukan yang sekadar mengecat gapura menjelang kunjungan pejabat. 

Soal konektivitas, ini bukan permintaan mewah; perahu yang tidak bergantung cuaca, jalan yang tidak berubah jadi kubangan setelah hujan dua jam, listrik yang stabil, internet yang tidak hanya kencang di kantor kecamatan. 

Wisata tidak akan tumbuh kalau tamu pulang membawa cerita soal kapal yang telat dan sinyal yang hilang. Panen tidak akan kemana-mana kalau jalannya sendiri tidak layak dilalui.

Budaya Helong, tenun, pangan lokal, musik, dan cara hidup pesisir bukan dekorasi. Itu modal yang tidak bisa dipabrikkan. 

Pariwisata yang baik bukan soal berapa bintang hotelnya, melainkan apakah pengunjung merasa pernah menyentuh sesuatu yang nyata. Orang bisa melihat laut di banyak tempat, tapi Nusa Ana hanya ada di sini. 

Masalahnya, budaya sering diperlakukan seperti hiasan pembuka acara; ditampilkan saat pejabat datang, lalu disimpan lagi di lemari.

Soal ekonomi, masalahnya bukan warganya malas. Negara sering berhenti di titik produksi. 

Petani disuruh menanam tapi tidak ada yang urus pengolahan; nelayan disuruh melaut tapi ikan dijual murah karena tidak ada cold storage; anak muda disuruh kreatif tapi modal tidak ada, pelatihan tidak ada, sinyal internet pun tidak ada. 

Yang dibutuhkan adalah rantai yang utuh, dari ladang sampai meja makan orang Kupang, dari laut sampai menu restoran, dari tangan penenun sampai pembeli yang paham apa yang dibeli. 

Kalau tidak, Semau hanya akan jadi tempat orang mengambil foto bagus, bukan tempat warga membangun hidup.

Satu hal yang sering terlambat disadari ialah tata ruang. Banyak daerah baru ingat aturan setelah pantai dikapling, bukit dipotong, ruang adat digeser, dan air tanah diperas habis. 

Warga lokalnya disingkirkan secara halus; lewat harga tanah yang naik sampai mereka tidak mampu bertahan, atau lewat proyek “investasi” yang tidak pernah benar-benar membagi keuntungan. 

Semau tidak boleh menunggu rusak dulu baru berpikir. Alam bukan mesin ATM. Budaya bukan dekorasi hotel. Tanah bukan sekadar angka dalam akta jual beli.

Semau hanyalah satu wajah dari NTT yang lebih besar. Banyak wilayah punya aset serupa, tapi belum berhasil mengubahnya jadi kesejahteraan yang merata, bukan hanya merata di brosur. 

Semau butuh negara yang benar-benar hadir; hadir saat jalan rusak, saat panen tidak laku, saat anak sakit dan perahu tidak bisa menyeberang, bukan hanya hadir saat potong pita. 

Negara harus melindungi, membiayai, mengatur, dan turun sendiri memastikan semuanya berjalan, bukan cukup membaca laporan dari kantor.

Bangun Semau Nusa Ana bukan slogan manis. Itu pekerjaan politik, ekonomi, budaya, dan moral sekaligus. Semau tidak sedang meminta belas kasihan. 

Semau sedang menagih akal sehat pembangunan. Sebab pulau yang dekat dengan pusat kekuasaan tidak boleh terus diperlakukan seperti pinggiran. Dan kalau Nusa Ana akhirnya bangun dari tidur panjangnya, mungkin NTT juga akan belajar satu hal penting: kemiskinan tidak selalu lahir karena tidak ada kekayaan. 

Sering kali kemiskinan lahir karena kekayaan dibiarkan tidur terlalu lama. Itu! (*)

Simak berita, artikel opini atau cerpen POS-KUPANG.COM di Google News