Opini: Kebebasan Pers dan Siapa yang Berhak Menamai Kebenaran?

Oleh: I Putu Yoga Bumi Pradana
Akademisi Kebijakan Publik Centre of Transformative Democracy and Public Governance, Koordinator Program Studi S2 Ilmu Administrasi FISIP Universitas Nusa Cendana Kupang, NTT.

Hari Kebebasan Pers bukan lagi sekadar soal melindungi wartawan, melainkan soal menyelamatkan akal publik dari kebisingan yang menyamar sebagai fakta.

POS-KUPANG.COM - Setiap 3 Mei, dunia memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia. 

UNESCO kembali menandai 3 Mei 2026 sebagai momen untuk mengingatkan negara-negara agar menghormati komitmen mereka pada kebebasan pers, sekaligus menegaskan bahwa kebebasan berekspresi adalah fondasi masyarakat informasi yang sehat. 

Tetapi justru di titik ini pertanyaan yang lebih keras perlu diajukan: dalam zaman ketika semua orang bisa berbicara, siapa yang masih bisa dipercaya untuk menamai kebenaran? 

Baca juga: PMKRI Soroti Revisi RUU Penyiaran, Ancam Kebebasan Pers

Tesis utama saya sederhana. Kebebasan pers hari ini tidak cukup dibela sebagai hak profesi jurnalis. 

Ia harus dibela sebagai syarat agar masyarakat masih memiliki jalan yang masuk akal untuk membedakan fakta dari manipulasi. 

Premis pertamanya, kebenaran publik tidak pernah hadir sendirian; ia datang melalui bahasa, laporan, data, dan tafsir. 

Premis keduanya, ketika ruang tafsir itu dikuasai oleh kekuasaan, modal, atau algoritma, yang runtuh bukan hanya media, tetapi kualitas nalar demokrasi. 

Premis ketiganya, karena itu pers yang bebas dan kredibel adalah benteng terakhir agar kenyataan tidak sepenuhnya ditentukan oleh pihak yang paling bising.

Hans-Georg Gadamer membantu kita membaca masalah ini. Dalam hermeneutika, manusia tidak pernah berjumpa realitas secara telanjang; manusia memahaminya melalui proses penafsiran. 

Artinya, yang diperebutkan dalam kebebasan pers bukan hanya berita, tetapi hak untuk menafsirkan kenyataan secara jujur. 

Dari sisi lain, Jürgen Habermas mengingatkan bahwa demokrasi membutuhkan ruang publik tempat argumen diuji secara rasional, bukan dimenangkan oleh intimidasi atau manipulasi. 

Dua kacamata ini bertemu pada satu titik: tanpa pers yang merdeka, publik kehilangan perangkat untuk memahami dunia secara waras.

Sisi Gelap Kebisingan

Masalah kita hari ini bukan semata kekurangan informasi. Kita justru dibanjiri informasi, tetapi miskin verifikasi. Yang menang sering bukan fakta yang paling kuat, melainkan narasi yang paling emosional.