Opini: Ketika SOP Lebih Penting Daripada Martabat Manusia

Penumpang tanpa hambatan mobilitas tidak membutuhkan alat bantu untuk berjalan, sedangkan penumpang difabel bergantung padanya.

Menyamakan perlakuan keduanya dalam aspek biaya berarti mengabaikan kebutuhan dasar yang berbeda.

Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas juga menegaskan pentingnya penyesuaian yang layak agar kesetaraan dapat terwujud secara nyata, bukan hanya dalam tataran formal.

Ekonomi dan Batasnya dalam Hak Asasi

Dalam praktik layanan publik, pertimbangan ekonomi sering dijadikan dasar kebijakan. Maskapai bekerja dalam struktur biaya yang ketat, sehingga setiap tambahan layanan dihitung secara cermat.

Namun pendekatan ini memiliki batas. Dalam perspektif yang dikembangkan oleh Amartya Sen, pembangunan dan kebijakan publik seharusnya berfokus pada kemampuan manusia untuk menjalani kehidupan secara bermartabat.

Jika suatu kebijakan menghambat mobilitas dasar seseorang, maka kebijakan tersebut gagal memenuhi prinsip keadilan, terlepas dari efisiensi yang dihasilkan.

Biaya yang tampak kecil dalam sistem dapat memiliki makna besar bagi individu. Lebih dari angka, terdapat pesan simbolik bahwa kebutuhan dasar belum sepenuhnya diakui.

Etika Pelayanan dan Kebutuhan Akan Empati

Dalam etika pelayanan publik, berkembang pergeseran dari pendekatan berbasis aturan menuju pendekatan berbasis kepedulian. 

Pemikiran Carol Gilligan menekankan bahwa keputusan etis tidak dapat sepenuhnya bergantung pada aturan umum, tetapi harus mempertimbangkan relasi dan kebutuhan spesifik manusia.

Dalam praktik di lapangan, petugas sering tidak memiliki ruang untuk menggunakan pertimbangan tersebut. Sistem lebih menekankan kepatuhan daripada pemahaman.

Akibatnya, interaksi pelayanan kehilangan dimensi empati. Yang tersisa hanyalah prosedur yang dijalankan tanpa ruang dialog.

Viralitas Sebagai Audit Sosial

Peristiwa ini menjadi viral dan memicu diskusi luas. Dalam perspektif Jürgen Habermas, ruang publik modern memungkinkan warga untuk mengkritik dan mengoreksi kebijakan melalui diskursus terbuka.

Media sosial, dengan segala keterbatasannya, telah menjadi sarana bagi pengalaman personal untuk berubah menjadi isu publik.

Tekanan publik yang muncul dapat menjadi mekanisme koreksi terhadap kebijakan yang kurang sensitif. Namun perubahan yang dihasilkan seharusnya tidak berhenti pada respons sesaat, melainkan berlanjut pada pembenahan struktural.

Menuju Sistem yang Lebih Manusiawi

Dari seluruh rangkaian peristiwa dan refleksi teoritik tersebut, terlihat bahwa persoalan utama terletak pada desain sistem yang belum sepenuhnya inklusif.