Opini: Ketika SOP Lebih Penting Daripada Martabat Manusia

Alih alih menyesuaikan diri dengan kebutuhan manusia, sistem justru menuntut manusia untuk tunduk pada aturan yang kaku.

Dalam kajian administrasi publik, kondisi seperti ini dikenal sebagai administrative ableism, yaitu situasi ketika kebijakan dan prosedur birokrasi tanpa disadari menghasilkan diskriminasi terhadap kelompok disabilitas.

SOP dan Keterbatasan Logika Prosedural

Banyak pihak membela tindakan petugas dengan alasan kepatuhan terhadap SOP (Standard Operational Procedure). Argumen tersebut memang memiliki dasar. 

Dalam sistem layanan publik, SOP berfungsi menjaga konsistensi dan keteraturan.

Namun teori birokrasi tingkat lapangan yang dikemukakan oleh Michael Lipsky menunjukkan bahwa petugas di garis depan sering bekerja dalam tekanan aturan yang sempit dan ruang diskresi yang terbatas. 

Dalam kondisi seperti itu, keputusan diambil berdasarkan teks aturan, bukan pada konteks manusia yang dihadapi.

Ketika SOP menyebut bahwa barang keras harus dibagasi, maka semua objek yang masuk kategori tersebut diperlakukan sama tanpa mempertimbangkan fungsi sebenarnya. Di sinilah logika prosedural mencapai batasnya.

SOP yang tidak dirancang dengan perspektif inklusi akan menghasilkan praktik yang secara teknis konsisten tetapi secara substantif tidak adil.

Alat Bantu sebagai Perpanjangan Tubuh

Dalam kajian filsafat teknologi, pemikir seperti Don Ihde menjelaskan bahwa teknologi tertentu dapat menjadi perpanjangan tubuh manusia. Konsep ini dikenal sebagai extended embodiment.

Dalam perspektif tersebut, tongkat atau kruk bukan hanya benda mati. Alat tersebut menjadi bagian dari sistem gerak tubuh. Fungsinya menggantikan atau melengkapi kemampuan biologis.

Dengan pemahaman ini, memperlakukan tongkat sebagai barang bawaan menjadi tidak tepat. Tongkat bukan benda tambahan, melainkan bagian dari cara seseorang bergerak di dunia.

Ketika sistem gagal membedakan antara benda komersial dan alat bantu mobilitas, maka kesalahan bukan terjadi pada pengguna layanan, tetapi pada cara sistem mengklasifikasikan realitas.

Kesetaraan dan Keadilan yang Berbeda Makna

Dalam teori keadilan, John Rawls menjelaskan bahwa keadilan tidak cukup dipahami sebagai perlakuan yang sama bagi semua orang. Keadilan harus mempertimbangkan kondisi awal yang berbeda.

Konsep ini kemudian berkembang menjadi gagasan tentang equity, yaitu perlakuan yang disesuaikan agar setiap individu memiliki kesempatan yang setara.

Dalam konteks ini, memperlakukan semua penumpang secara identik justru berpotensi menciptakan ketidakadilan.