Opini: Carut Marut atau Karut Marut? 

Banyak lembaga pendidikan masih mengadopsi pola komunikasi hierarkis yang kaku. 

Kepala sekolah berbicara, guru mendengar. Dinas memerintah, sekolah melaksanakan. Rektor menetapkan, dosen menyesuaikan. 

Pola ini mungkin efisien secara administratif, tetapi sering gagal secara partisipatif.

Paulo Freire mengkritik model komunikasi satu arah sebagai bentuk banking education, yaitu sistem ketika pengetahuan “disetor” dari atas ke bawah tanpa dialog. 

Dalam suasana demikian, guru dan mahasiswa kehilangan suara kritis. Mereka menjadi pelaksana, bukan subjek pendidikan.

Akibatnya, kebijakan sering tidak kontekstual karena dibuat tanpa mendengar realitas lapangan. 

Misalnya, perubahan jadwal, beban administrasi, atau target kurikulum diputuskan secara top-down tanpa konsultasi. Ini menciptakan resistensi tersembunyi, kelelahan kerja, dan rendahnya komitmen.

2. Bahasa Administratif yang Rumit dan Tidak Humanis

Masalah lain adalah penggunaan bahasa birokrasi yang bertele-tele, normatif, dan tidak komunikatif. 

Surat edaran sering penuh jargon teknis tetapi miskin kejelasan. Pengumuman akademik kadang ambigu sehingga menimbulkan multitafsir.

Jurgen Habermas menjelaskan bahwa komunikasi ideal harus memenuhi klaim kejelasan, kebenaran, ketepatan normatif, dan ketulusan. 

Jika bahasa lembaga gagal memenuhi unsur itu, maka komunikasi berubah menjadi alat dominasi, bukan media pemahaman bersama.

Dalam dunia pendidikan, bahasa yang tidak jelas dapat berakibat serius: guru salah memahami regulasi, mahasiswa terlambat memenuhi prosedur, orang tua bingung terhadap kebijakan sekolah, bahkan konflik internal muncul hanya karena redaksi yang buruk.

3. Ledakan Informasi Digital tanpa Literasi

Era digital membawa percepatan komunikasi melalui WhatsApp, Telegram, email, dan media sosial. Tetapi kecepatan tidak selalu identik dengan kualitas.