Opini: ProKlim, Ekonomi Karbon, dan Momentum Aksi Nyata dari Komunitas

Oleh: Agustinus Tamo Mbapa, S.Sos., M.Si.
Ketua Umum Perkumpulan Alumni Margasiswa Republik Indonesia (PATRIA PMKRI)

POS-KUPANG.COM - Indonesia sedang berada di titik krusial dalam menghadapi perubahan iklim. 

Komitmen penurunan emisi melalui Nationally Determined Contribution (NDC) bukan lagi sekadar janji diplomatik, melainkan tuntutan nyata yang harus dijawab hingga ke level desa dan komunitas.

Dalam konteks ini, Program Kampung Iklim ( ProKlim) yang diinisiasi pemerintah patut diapresiasi.

Program ini telah membuka ruang bagi masyarakat untuk tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi subjek utama dalam aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Tantangan terbesar ProKlim hari ini bukan pada konsep, melainkan pada skala, keberlanjutan, dan nilai tambah ekonomi.

Baca juga: Opini: Perubahan Iklim dan Lonjakan Hama

Data menunjukkan, Indonesia menargetkan penurunan emisi sebesar 31,89 persen  secara mandiri dan hingga 43,2 persen  dengan dukungan internasional pada 2030. 

Sementara sektor berbasis lahan, energi, dan limbah masih menjadi kontributor utama emisi nasional. Artinya, tanpa pelibatan aktif komunitas secara masif, target ini akan sulit tercapai.

ProKlim seharusnya mengambil peran lebih strategis. Dalam praktiknya, banyak inisiatif di tingkat kampung masih bersifat sporadis, belum terstandarisasi, dan belum terhubung dengan sistem insentif yang jelas. 

Padahal, dunia sudah bergerak ke arah baru yakni aksi iklim bukan hanya kewajiban ekologis, tetapi juga peluang ekonomi melalui skema nilai ekonomi karbon.

Indonesia sendiri telah mulai membangun kerangka carbon pricing, termasuk perdagangan karbon domestik. 

Ini merupakan langkah maju, namun, pertanyaan mendasarnya apakah masyarakat di tingkat kampung sudah menjadi bagian dari ekosistem ini? Jawabannya: belum optimal.

Kita masih melihat kesenjangan antara kebijakan di tingkat pusat dengan implementasi di tingkat akar rumput. Masyarakat melakukan penghijauan, mengelola sampah, menjaga lingkungan, tetapi belum mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari rantai nilai ekonomi karbon.

Akibatnya, aksi iklim di tingkat komunitas sering berhenti sebagai gerakan moral, bukan gerakan yang berkelanjutan secara ekonomi.

Sebagai organisasi alumni yang berakar dari gerakan kaderisasi dan pengabdian, PATRIA PMKRI memandang bahwa momentum ini harus diubah. 

Kita membutuhkan pendekatan baru yakni menghubungkan ProKlim dengan ekonomi karbon secara konkret di tingkat komunitas.

Artinya, setiap aksi masyarakat seperti menanam pohon, mengelola sampah, dan menjaga ekosistem, harus mulai diterjemahkan ke dalam nilai yang terukur, dilaporkan, dan pada akhirnya memiliki insentif ekonomi.

Pendekatan ini bukan sekadar teknokratis, tetapi strategis. Ia akan meningkatkan partisipasi masyarakat karena ada manfaat langsung, memperkuat keberlanjutan program, serta mendorong pencapaian target penurunan emisi secara lebih realistis.

Untuk mewujudkannya, negara tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan mitra sosial yang memiliki jaringan, kapasitas pendampingan, dan legitimasi di masyarakat.

Sehingga, peran organisasi seperti PATRIA menjadi relevan. Dengan jaringan alumni lintas profesi dan daerah, PATRIA memiliki potensi untuk menjadi akselerator aksi iklim berbasis komunitas. 

Bukan hanya sebagai pelaksana program, tetapi sebagai penghubung antara kebijakan negara dan realitas di
lapangan.

Menurut PATRIA, jika ProKlim diperkuat dengan pendekatan berbasis komunitas yang terorganisir dan terhubung dengan ekonomi karbon, maka Indonesia tidak hanya akan mencapai target NDC, tetapi juga menciptakan model pembangunan baru yang ekologis, inklusif, dan berkeadilan. Momentum ini tidak boleh hilang.

Pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, perlu mendorong model kolaborasi yang lebih terbuka dan inovatif, termasuk dengan organisasi masyarakat dan jaringan alumni.

Kita tidak kekurangan program. Yang dibutuhkan adalah orkestrasi, integrasi, dan keberanian untuk mendorong pendekatan baru.

Masa depan iklim Indonesia ( terutama menuju Indonesia Emas 2045) tidak hanya ditentukan di ruang ruang konferensi, tetapi di kampung-kampung dan di tangan masyarakat yang setiap hari menjaga bumi dengan cara mereka sendiri.

Tugas kita adalah memastikan bahwa mereka tidak berjalan sendiri. Saat ini PATRIA PMKRI mencanangkan gerakan 1 juta pohon untuk didistribusikan ke umat Katolik yang tersebar di 11 ribu stasi di seluruh Indonesia. (*)

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News