Opini: Gejolak Energi, Daya Beli dan Perlindungan Warga Rentan

Oleh: I Putu Yoga Bumi Pradana
Akademisi Kebijakan Publik FISIP Universitas Nusa Cendana Kupang, Nusa Tenggara Timur.

POS-KUPANG.COM - Krisis energi global tampak jauh sampai dampaknya masuk ke dapur. 

Konflik di Timur Tengah segera memukul NTT lewat kenaikan harga minyak, ongkos distribusi, dan harga pangan, dengan rumah tangga miskin sebagai penanggung beban pertama. 

Meski pemerintah pada 31 Maret 2026 memastikan harga BBM tidak naik per 1 April, tekanan biayanya sudah nyata. 

Reuters melaporkan harga BBM sempat melampaui 110 dolar AS per barel pada akhir Maret 2026 akibat gangguan pasokan dan ketidakpastian di Selat Hormuz.

Baca juga: Pertamina Tegaskan Belum Ada Keputusan Resmi Kenaikan Harga BBM per 1 April 2026

NTT memasuki situasi ini dalam keadaan sosial yang rapuh. Data Badan Pusat Statistik Provinsi NTT menunjukkan bahwa pada September 2025 tingkat kemiskinan provinsi ini masih 17,50 persen, setara sekitar 1,03 juta jiwa. 

Garis kemiskinannya mencapai Rp563.052 per kapita per bulan, dan 75,54 persen di antaranya berasal dari komponen makanan (BPS NTT, 2026a). 

Artinya, di NTT, gejolak harga pangan bukan sekadar persoalan inflasi; ia langsung menyentuh batas bertahan hidup. 

Pada Februari 2026, inflasi NTT tercatat 3,42 persen secara tahunan, dengan Waingapu mencapai 4,64 persen (BPS NTT, 2026b). 

Bahkan dalam survei Voxpol pada Januari 2026, isu harga kebutuhan pokok muncul sebagai salah satu perhatian dominan warga NTT (RRI, 2026).

Di titik ini, isu energi tidak lagi bisa dibaca sebagai isu teknokratis. Ia sudah menjadi soal keadilan sosial. 

Ketika makanan menjadi komponen terbesar garis kemiskinan, setiap kenaikan ongkos angkut akan mudah berubah menjadi berkurangnya kualitas pangan keluarga, tertundanya belanja kesehatan, dan memburuknya masa depan anak. 

Itu sebabnya NTT tidak cukup merespons krisis energi sebagai soal stabilitas pasar. NTT harus membacanya sebagai ancaman terhadap struktur biaya hidup masyarakat rentan.

Ketika Negara Menghemat, Rumah Tangga Menanggung Selisihnya

Di sinilah persoalannya menjadi dialektis. Saat krisis datang, negara cenderung menghemat. Belanja dipangkas, efisiensi didorong, subsidi ditahan, dan pengeluaran publik dicermati lebih ketat. 

Namun, penghematan negara tidak selalu berarti biaya hilang; sering kali biaya itu hanya berpindah. Wacana kerja dari rumah atau work from home (WFH) adalah contoh kecil tetapi penting.