Opini: Prostitusi Online dan Ekonomi Politik Tubuh

Oleh: Ernestus Holivil
Penulis Buku Demokrasi Zombie, Dosen FISIP Undana Kupang, Nusa Tenggara Timur.

POS-KUPANG.COM - Hari-hari ini, kita dikejutkan dengan maraknya kasus prostitusi online. Satu kasus terungkap. 

Seorang siswi SMP di Kupang dijual oleh mucikari kepada tujuh pria, dengan tarif Rp250 ribu sekali kencan. 

Di saat yang sama, pemerintah berulang kali memberi peringatan, bahwa Kota Kupang kian menjelma menjadi “sarang prostitusi anak” dengan pola yang semakin mengkhawatirkan. Bukan lagi kabar pinggiran. Ini sudah lampu merah.

Untuk saya, ada yang gagal dalam cara kita merespon situasi semacam ini. Setiap kasus selama ini kerap disambut dengan pola yang sama: marah, seruan penertiban, lalu ditutup dengan penghakiman moral. 

Pekerja seks dicap rusak, menyimpang, dan berdosa, seolah persoalan selesai pada tubuh yang disalahkan. Begitu brutalnya cara kita mengadili dan menghakimi tubuh.

Baca juga: Dispar Sikka Ancam Cabut Rekomendasi Jika Hotel Terbukti Kerja Sama Dengan Pelaku Prostitusi

Padahal, kalau kita mau jujur, yang terjadi jauh lebih tidak nyaman. Anak-anak tidak “memilih” jalan ini dengan sadar dan bebas.  Mereka terseret karena didorong, dipersempit, bahkan didesak oleh keadaan. 

Tubuh rela jadi komoditi, bukan karena hasrat, tapi karena tekanan sosial-ekonomi yang terus diproduksi diam-diam. 

Ekonomi Politik Tubuh

Saat ini, praktik prostitusi di NTT bergerak dalam lanskap yang sama sekali berbeda. Tidak lagi berada di ruang-ruang gelap, ia berpindah ke layar ponsel. 

Aplikasi seperti MiChat, WhatsApp, dan platform digital lainnya menjadi ruang transaksi baru. Tubuh dipertukarkan secepat pesan masuk—ringkas, anonim, dan efisien.

Perubahan ruang ini ikut menggeser cara kita memahami pilihan. Kita sering dengar pembelaan klasik, "Kalau dia mau, berarti itu pilihan dia." 

Terdengar rasional memang. Tapi masalahnya, tidak semua pilihan itu lahir dari kondisi setara. 

Ketika pekerjaan layak tidak tersedia dan tekanan sosial-ekonomi menguat, mau tidak mau tubuh menjadi satu-satunya aset paling cepat diuangkan.

Kota Kupang, misalnya, menjadi pusat pergerakan ekonomi, tetapi tidak cukup kuat menyerap tenaga kerja muda secara memadai. 

Migrasi dan urbanisasi memang jalan, tapi tidak diiringi dengan kesiapan ekonomi kota. Akibatnya, muncul kantong-kantong kerentanan baru.