Opini: Data Kemiskinan, Paradigma dan Perspektif

Setidaknya ada tiga alasan; pertama, data yang buruk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang buruk. 

Kedua, data yang buruk menghasilkan inovasi yang tidak inklusif. Ketiga, data yang buruk menciptakan buruknya penganggaran dan menjadi celah kebocoran anggaran.

Tanpa reformasi data yang intens, kebijakan pengentasan kemiskinan akan terus salah arah. Dengan kata lain, kita akan lebih sering gagal karena memecahkan masalah yang salah daripada menemukan solusi yang benar terhadap masalah yang tepat.

Karena itu, secara teoritik dan ideal, urgensi dilakukannya transformasi kebijakan berbasis bukti (evidence base) bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk menghasilkan kebijakan yang lebih berkualitas, adaptif, dan berdampak nyata.

Akhirnya, di tengah fakta dan keterbatasan yang ada, kita harus optimistis dengan komitmen dan konsistensi Gubernur NTT, yang memiliki otoritas dan kapasitasnya mengemas strategi dan kebijakan yang jitu, kokoh dan berkesinambungan menurunkan angka kemiskinan. (*)

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News