Opini: LPDP dan Makna Pengabdian- Suara dari Nusa Tenggara Timur

Oleh: Y.B. Inocenty Loe, S.Fil, M.Pd
Praktisi dan Penggerak Pendidikan Indonesia Timur

POS-KUPANG.COM - Beberapa waktu terakhir, pernyataan awardee penerima beasiswa negara yang menyebut, “cukup aku saja yang WNI, anak-anakku jangan” memicu reaksi nasional  secara kritis. 

Masalah ini muncul ke permukaan bukan sekadar polemik etika bermedia sosial, tetapi menjadi dasar refleksi tentang integritas seorang penerima beasiswa negara, arti dari sebuah pengabdian, dan keadilan akses bagi siapa beasiswa ini harus diberikan. 

Di Tengah diskusi publik dan klarifikasi, masyarakat Indonesia sedang menggugat arah moral dari program beasiswa ternama seperti yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Tidak bisa dipungkiri bahwa diskusi nasional hampir pasti selalu dilihat dari kaca mata pusat: Jakarta, elite pemerintah dan kelompok terdidik. 

Baca juga: Alumni LPDP Kembangkan Empat Desa Wisata Berkelanjutan di Sumba Barat Daya

Perspektif daerah pelosok hampir pasti tenggelam di dasar samudra. Padahal, seperti Nusa Tenggara Timur ( NTT), makna pengabdian seorang awardee yang dibiayai oleh pajak rakyat diuji secara jujur dan penuh komitmen. 

Bagi kami di NTT, identitas sebagai warga negara bukan simbol jati diri yang dapat seenaknya dinegosiasikan sesuai situasi kenyamanan. 

Posisi WNI di daerah pelosok berarti bersedia hidup dengan keterbatasan akses pendidikan, infrastruktur yang jauh dari memadai, rendahnya pendampingan guru dan jauh dari rangkulan kehadiran negara. 

Di sini, kedalaman nasionalisme tidak lahir dari retorika dan esai manis tentang komitmen untuk berkontribusi, melainkan dari daya tahan diri untuk hidup serba terbatas. 

Nasionalisme itu hidup dalam guru yang diupah rendah namun harus berjalan kaki puluhan kilometer, peserta didik yang belajar tanpa kepastian masa depan dan mereka yang memilih tinggal meskipun dilupakan. 

Dalam banyak perspektif, pengabdian yang lahir dari standar administratif: selesai studi, selesai kontrak, lalu bebas menentukan arah hidup tanpa tanggung jawab moral, hanya akan melahirkan jurang nilai yang sangat lebar. 

Daerah pelosok seperti di NTT, membutuhkan awardee yang berakar di dalam kesadaran bahwa tanah ini membutuhkan seseorang yang mau hadir, bertahan, hidup bersama dan membangun. 

Pengabdian itu tidak terbatas hanya menjalankan program, tetapi sebuah panggilan kemanusiaan untuk siapa ilmu itu harusnya digunakan. 

Ilmu hanya akan memiliki nilai ketika ia berguna bagi sesama yang paling tidak beruntung.

Sebagai alumni penerima beasiswa LPDP dari NTT, saya telah memilih jalan sunyi. 

Memilih meninggalkan zona nyaman pekerjaan saya sebagai guru pada sekolah terbaik di Kota Kupang (NTT) untuk mengabdikan diri secara khusus bagi pendidikan NTT. 

Saya memutuskan mengabdi untuk kepentingan yang jauh lebih besar untuk para guru dan siswa di NTT. 

Pada titik ini, saya menolak peluang karier, kenyamanan upah sertifikasi guru dan tawaran-tawaran lainnya yang lebih menguntungkan secara ekonomi. 

Melepaskan semunya itu, lalu mendirikan sebuah lembaga pengabdian yang berfokus pada kompetensi guru dan siswa di pelosok NTT. 

Keputusan ini tidak lahir dari sebuah refleksi romantis bahwa mengabdi itu baik, tetapi lebih dalam karena sebuah kesadaran bahwa ilmu yang tidak kembali ke daerah asalnya akan kehilangan kemuliaannya. 

Diskusi publik yang terjadi hari ini harus menjadi ruang katekese nasional. Bukan untuk menghakimi seorang awardee, tetapi untuk menemukan kedalaman betapa pentingnya kesadaran akan tanggung jawab moral sebagai warga negara Indonesia. 

Tentang menjadi awardee beasiswa, yang sadar bahwa ia sedang menikmati hasil keringat masyarakat Indonesia yang paling tidak beruntung. 

Karena itu, panggilannya harus realistis untuk menjaga agar tanggung jawab moral tidak pernah padam di dalam dirinya.

Dari NTT, suara ini sangat biasa: pengabdian itu tidak diukur dari seberapa jauh seseorang pergi ke luar negeri, tetapi dari kesadaran untuk mengakarkan ilmu ke tempat paling pelosok yang diliputi duka lara keterbatasan. 

Dari sanalah seorang penerima manfaat pajak rakyat menemukan pembenarannya. Bukan hanya di panggung global tetapi di daerah-daerah, tempat semua mimpi tinggal mimpi. (*)

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News