Opini: Ketika Negara Absen di Ruang Kelas

Di ujung lain spektrum, kasus bullying di sekolah-sekolah "bergengsi" memperlihatkan bagaimana kultur kekerasan telah dinormalisasi sejak dini. 

Anak-anak belajar bahwa kekuasaan entah ekonomi, fisik, atau sosial, memberi mereka hak untuk menginjak yang lebih lemah. 

Sekolah merespons dengan pernyataan diplomatis, mediasi tertutup, dan upaya meredam publisitas. 

Komite sekolah yang seharusnya mengawasi justru ikut melindungi reputasi institusi demi menjaga "investasi" mereka. 

Pemerintah? Sibuk dengan narasi Indonesia Emas 2045 sambil membiarkan generasi emas itu saling menghancurkan di ruang kelas.

Negara yang Pandai Berhitung, Bodoh Merasakan

Pemerintah fasih menyebut angka: berapa juta siswa terdaftar, berapa persen angka partisipasi, berapa banyak sekolah dibangun. 

Namun mereka buta terhadap apa yang tidak bisa diukur dengan angka: rasa aman seorang anak di sekolah, beban mental siswa yang dipaksa mengejar 
nilai, dan putus asa seorang bocil yang merasa tak punya jalan keluar.

Merdeka Belajar tanpa guru yang sejahtera adalah slogan kosong. Sekolah penggerak tanpa psikolog adalah bangunan tanpa jiwa. 

Kurikulum yang terus berganti tanpa evaluasi dampak mental pada siswa adalah eksperimen yang menjadikan anak-anak sebagai kelinci percobaan.

Saatnya Negara Kembali ke Kelas

Jika pemerintah benar-benar serius dengan pendidikan, solusinya tidak rumit.

Hapus segala bentuk pungutan sekolah negeri dan atur ketat pungutan di sekolah swasta, tempatkan psikolog terlatih di setiap sekolah, sejahterakan guru agar mereka punya kapasitas untuk peduli, dan ciptakan sistem pelaporan dan penanganan bullying yang transparan dan tegas. 

Tapi ini membutuhkan anggaran riil, bukan sekadar slogan. Ini membutuhkan keberanian politik untuk melawan oligarki pendidikan yang sudah terlalu nyaman dengan status quo. 

Hal yang paling penting, ini membutuhkan empati, sesuatu yang tampaknya sudah punah di koridor kekuasaan.

Sampai kapan kita akan menghitung kemajuan pendidikan dari jumlah gedung yang dibangun, sementara di dalam gedung-gedung itu, anak-anak kita menangis, diintimidasi, bahkan memilih untuk menyerah pada hidup? 

Bocah SD di NTT itu tidak bunuh diri karena lemah. Ia bunuh diri karena sistem kita yang gagal melindunginya. Dan darahnya ada di tangan kita semua, terutama mereka yang berkuasa namun memilih absen ketika anak-anak bangsa ini paling membutuhkan. 

Negara yang hebat tidak diukur dari seberapa tinggi gedung-gedungnya, tapi dari seberapa aman anak-anaknya tidur di malam hari. (*)

Simak terus berita dan artikel opini POS-KUPANG.COM di Google News