Opini: Ketika Negara Absen di Ruang Kelas

Oleh: Aloysius Wudi 
Alumnus Fakultas Filsafat Unwira Kupang, Nusa Tenggara Timur.

POS-KUPANG.COM - Banyak masalah beberapa pekan terakhir menyingkap kegagalan sistemik yang tak lagi bisa ditutup-tutupi dengan jargon pembangunan sumber daya manusia Merdeka Belajar. Begitu slogan yang dikumandangkan dari Jakarta. 

Namun di sebuah Sekolah Dasar di Nusa Tenggara Timur, seorang anak kelas lima justru memilih "merdeka" dengan cara yang paling menyayat: mengakhiri hidupnya sendiri. 

Hampir bersamaan, kasus bullying di sekolah swasta elite kembali mencuat, mempertontonkan betapa rapuhnya sistem perlindungan anak di institusi pendidikan kita. 

Baca juga: Opini: Universitas Merdeka Berpikir - Secuil Kisah dari Halaman Kampus Merdeka Malang

Dua kasus, dua dunia yang berbeda, satu dari pelosok Indonesia Timur yang dilupakan, satu dari Jakarta yang dipuja. 

Namun keduanya menyuarakan narasi yang sama: negara sedang absen ketika anak-anaknya sedang sangat membutuhkan.

Ironi Komite Sekolah: Gotong Royong atau Gotong Beban?

Komite sekolah, yang konon sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pendidikan, kini lebih mirip lembaga pungutan terselubung. 

Banyak orang tua yang hidup pas-pasan dipaksa menanggung biaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara.  

Adapun Komite sekolah menjadi ajang oligarki orang tua kaya yang mendikte kebijakan sekolah dengan cek mereka.

Pemerintah dengan nyaman bersembunyi di balik retorika pendidikan gratis sambil membiarkan sekolah-sekolah menarik pungutan melalui komite. 

Ini bukan partisipasi melainkan privatisasi terselubung yang memaksa orang tua menanggung beban yang konstitusi janjikan akan ditanggung negara.

Jeritan yang Terlambat Didengar

Seorang anak SD tidak memutuskan bunuh diri karena satu tekanan tunggal, melainkan korban dari akumulasi kegagalan.

Guru yang overworked hingga tak punya waktu memahami muridnya, konselor sekolah yang tidak ada atau tidak terlatih, orang tua yang tertekan ekonomi hingga tak sempat melihat tanda-tanda bahaya, dan sistem pendidikan yang hanya mengejar angka tanpa peduli kesehatan mental. 

Ketika tragedi terjadi, respons pemerintah bisa ditebak yaitu pernyataan belasungkawa, janji investigasi, dan seperti biasa, pergi lalu sunyi. 

Tidak ada evaluasi mendasar terhadap kurikulum yang membebani, tidak ada penambahan psikolog sekolah, tidak ada perbaikan kesejahteraan guru agar mereka punya kapasitas emosional untuk peduli pada murid-muridnya.

Bullying dan Kelas Sosial: Kekerasan yang Dinormalisasi