Opini: Krisis Peradaban Administrasi Publik NTT

Aristoteles dalam Rhetoric (sekitar 350 SM) mengenalkan tiga dimensi, yakni logos, ethos, dan pathos. Ketiganya relevan dalam membangun peradaban administrasi publik modern.

Logos berarti kebijakan lahir dari nalar dan data. OECD (2020) menegaskan bahwa evidence-based policy menjadi standar tata kelola modern. 

Tanpa riset dan analisis berbasis bukti, kebijakan hanya mengikuti intuisi dan tekanan sesaat. 

Dalam situasi kemiskinan 19 persen dan ketimpangan layanan publik, pengambilan keputusan tanpa basis data yang kuat memperbesar risiko salah sasaran.

Ethos menuntut integritas moral. Ia memastikan bahwa kebijakan tidak netral secara sosial, tetapi berpihak pada kelompok rentan. Tanpa ethos, birokrasi berubah menjadi mesin prosedural yang dingin.

Pathos adalah empati sosial. Pengambil kebijakan harus mampu memahami realitas konkret warga, akses pendidikan sulit, infrastruktur terbatas, ketergantungan ekonomi subsisten. Empati bukan sentimentalitas, melainkan sensitivitas kebijakan.

Perpaduan ketiganya membuka jalan menuju konsep yang lebih krusial: khairos.

Khairos dan Momentum Reformasi

Dalam tradisi Yunani, khairos merujuk pada momen tepat untuk bertindak. John W. Kingdon dalam Agendas, Alternatives, and Public Policies (1984) menjelaskan bahwa perubahan kebijakan terjadi ketika problem, solusi, dan momentum politik bertemu.

NTT berada dalam titik seperti itu. Tingkat kemiskinan tinggi, kualitas pendidikan tertinggal, dan tekanan pembangunan semakin nyata. 

Ini adalah momentum kritis. Namun momentum tidak hadir otomatis; ia harus dikenali melalui diskusi substantif, refleksi, dan dialog berbasis ilmu.
Di sinilah persoalan budaya administrasi publik muncul. 

Tidak jarang dalam forum riset dan seminar ilmiah, pejabat hadir secara simbolik, membuka acara lalu meninggalkan forum sebelum diskusi data dimulai. 

Pola ini mencerminkan jarak antara kekuasaan administratif dan ekosistem pengetahuan.

Michael Lipsky dalam Street-Level Bureaucracy (1980) mengingatkan bahwa kebijakan nyata dibentuk di lapangan oleh pelaksana yang menafsirkan aturan. 

Jika pimpinan tidak memiliki kultur dialog ilmiah, maka budaya teknis administratif pun bergerak tanpa fondasi konseptual.

Dari Gagasan ke Institusi

James March dan Johan Olsen dalam Rediscovering Institutions (1989) menekankan bahwa norma organisasi menentukan kualitas keputusan kolektif.