Opini: Involusi Modal Manusia Sumba dan Paradoks Gengsi Kematian

Oleh: Frans Gana dan Umbu Reku Raya *

POS-KUPANG.COM - Dalam teori manajemen modern, kita mengenal prinsip keberlanjutan aset yang menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya hari ini tidak boleh mengorbankan kemampuan generasi mendatang. 

Namun, jika kita menelaah data sosiologis dan ekonomi dari Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya pada masyarakat adat Loli, kita sedang menyaksikan sebuah fenomena yang mengkhawatirkan. 

Dalam kacamata Manajemen Sumber Daya Manusia, hal ini dapat disebut sebagai involusi ekonomi atau kemunduran kualitas modal manusia secara sistematis.

Sebuah studi empirik mendalam bertajuk “Beban Ritual: Praktik Adat, Kebijakan Hidup Hemat, dan Kerentanan Sosioekonomi” menyajikan fakta yang mengguncang nurani akademis kita. 

Baca juga: Opini: Ketika Anak Mengambil Pilihan Ekstrem- Alarm Keras bagi Perlindungan Anak 

Di balik eksotisme budaya megalitik yang memukau dunia, Sumba umumnya khususnya Sumba Barat sedang mengalami pendarahan aset produktif yang masif. 

Praktik ritual adat, baik perkawinan maupun kematian, kini bermutasi menjadi mesin pemiskinan struktural, padahal seharusnya ritual tersebut berfungsi sebagai penanda martabat dan kekerabatan sosial.

Sebagai akademisi yang menggelutistrategi sumber daya manusia (SDM), kami mencermati fenomena ini bukan sekadar masalah budaya. 

Namun, hal ini adalah kegagalan sistemik dalam mengelola modal ekonomi dan modal manusia. 

Ekonomi ritual berbiaya mahal yang melahirkan kebanggaan semu belaka, akan terus menggerus kepemilikan modal dan kesejahteraan jangka Panjang masyarakatnya. 

Kita perlu berbicara jujur bahwa tanpa reformasi struktural, ekonomi ritual seperti ini akan terus menjebak masyarakat dalam lingkaran garis kemisikinan.

Disrupsi Aset dan Hilangnya Tanah Produktif

Data berbicara lebih keras daripada retorika pelestarian budaya. Di wilayah Weekarou misalnya, sekitar 80 persen lahan subur telah dijual atau digadaikan, sementara di Tebara angka tersebut mencapai 35 persen. 

Tujuannya bukan untuk investasi pendidikan atau modal usaha, melainkan semata untuk membiayai ritual perkawinan dan pemakaman yang berbiaya selangit dari masa ke masa. 

Dalam perspektif ekonomi, ini adalah keputusan investasi yang keliru.
Masyarakat menukar aset tetap berupa tanah yang bersifat produktif dengan aset simbolik berupa status sosial yang tidak lancar. 

Ketika lahan pertanian hilang, basis ekonomi masyarakat agraris akan runtuh. Generasi muda Sumba hari ini mewarisi lahan yang semakin sempit atau
bahkan nihil, yang menyebabkan pemiskinan struktural dan dislokasi sosial.

Lebih miris lagi, data lapangan dimana grafik utang adat menunjukkan tren kenaikan yang tidak sehat. 

Pada periode 1970 hingga 1990-an, utang adat relatif stabil dan kecil, umumnya hanya 1-2 ekor ternak. 

Namun, pasca tahun 2010 terjadi lonjakan utang yang ekstrem, di mana utang babi mencapai lebih dari 30 ekor dan kerbau hingga 20 ekor per keluarga. 

Beban ini disertai utang uang tunai yang mencapai puluhan juta rupiah, menciptakan siklus utang antargenerasi yang sulit diputus.

Kanibalisme Modal Manusia dan Pendidikan

Dampak paling fatal dari fenomena ini menimpa kualitas Sumber Daya Manusia. Dalam manajemen talenta, pendidikan adalah investasi tak berwujud yang terpenting. Namun, di Sumba terjadi pertukaran nilai yang memprihatinkan. 

Rumah tangga dihadapkan pada dilemma berat berupa benturan antara membayar biaya sekolah anak atau menyumbang dalam ritual klan.

Fakta lapangan menunjukkan bahwa ritual adat kerap kali lebih diprioritaskan daripada investasi pendidikan, karena ketidakikutsertaan dalam ritual adat dianggap sebagai pelanggaran kewajiban kekerabatan. 

Akibatnya, dana yang seharusnya menjadi tabungan pendidikan tergerus habis. 

Inisiatif tabungan pendidikan masyarakat yang sempat berhasil meluluskan 20 sarjana akhirnya layu karena banyak keluarga menarik diri demi memenuhi tuntutan adat. 

Ini adalah bentuk kanibalisme sosial di mana peluang masa depan anak dikorbankan demi ego status sosial hari ini. 

Kita menciptakan generasi yang kehilangan basis ekonomi sekaligus keterikatan sosial dengan tanah leluhur. 

Tanpa intervensi, penurunan kesejahteraan lintas generasi akan terus berlanjut dan memperdalam ketimpangan sosial.

Hipokrisi Elit dalam Manajemen Perubahan

Kebijakan pemerintah seperti Eka Pata tahun 1987 dan Gerbang Sutera tahun 2007 yang bertujuan menyederhanakan ritual ini terbukti belum efektif. Kegagalan ini berakar pada krisis kepemimpinan dan manajemen perubahan.

Studi ini mengungkap kontradiksi yang mencolok di kalangan elit adat dan pejabat pemerintah. 

Meskipun mereka menyerukan penyederhanaan ritual, kenyataannya para tetua dan pemimpin klan masih menyelenggarakan upacara mewah sebagai manifestasi prestise.

Fakta lapangan juga menunjukan terdapat masyarakat justru melaksanakan upacara dengan pengorbanan puluhan sampai ratusan ekor ternak. 

Elit menggunakan ritual mewah sebagai panggung demonstrasi kekuasaan, yang secara tidak langsung menciptakan standar sosial baru bagi masyarakat bawah. 

Rakyat kecil akhirnya terjebak dalam kompetisi status yang tidak seimbang karena cenderung meniru perilaku pemimpinnya. 

Tanpa keteladanan radikal dari para pemimpin, regulasi apa pun hanyalah macan kertas yang tidak mampu mengubah norma sosial.

Distorsi Makna Filosofi Marapu

Ironisnya, perilaku boros ini justru berpotensi mengkhianati nilai luhur leluhur Sumba itu sendiri. 

Filosofi Marapu sejatinya mengajarkan nilai kerja keras dan ketahanan ekonomi, seperti tertuang dalam ungkapan “na mira bei we taha jalu” yang menggambarkan hidup berkelimpahan seperti air di tempayan yang tumpah karena penuh.

Leluhur mengajarkan bahwa pesta besar hanya boleh dilakukan jika lumbung padi sudah penuh dan ternak sudah berlebih karena hasil kerja keras, bukan hasil berutang. 

Kini yang terjadi adalah distorsi nilai, di mana masyarakat memaksakan kemewahan melalui utang spekulatif. 

Bahkan ada fenomena membeli beras di toko dengan cara berutang demi memberi makan tamu pesta, sebuah praktik yang jauh dari prinsip kemandirian pangan leluhur.

Komparasi Strategis dalam Negeri Misalnya Suku Batak dan Baliserta Berkaca Pula pada Negara Luar Misalnya Jepang.

Sumba tidak perlu membuang adatnya, tetapi harus melakukan rekayasa ulang tata kelolanya melalui studi banding dengan etnis lain. 

Masyarakat Batak memiliki sistem gotong royong kekerabatan atau clan pooling yang memungkinkan pembagian beban biaya secara kolektif. 

Sementara itu, masyarakat Bali dan Toraja berhasil mengintegrasikan ritual dengan industri pariwisata sehingga memberi nilai ekonomi tambahan. 

Sebaliknya, Sumba masih mempertahankan ritual berbiaya tinggi tanpa adanya sumber pendapatan timbal balik dari luar komunitas. 

Tanpa adanya integrasi ekonomi atau mekanisme asuransi sosial, ritual di Sumba justru menjadi beban yang menguras modal rumah tangga dan memperdalam kemiskinan.

Berkaca dari negara lain seperti jepang yang berhasil memadukan budaya dan kemajuan ekonomi. 

Transformasi Menuju Adat Cerdas

Sebagai akademisi, kami menawarkan langkah strategis untuk menyelamatkan Sumba dari kebangkrutan sosial. 

Pertama, perlu dibentuk lembaga dana kolektif komunitas atau Community Ritual Funds untuk menanggung biaya ritual, meniru praktik parsahutaon di Batak.

Model ini dapat mengurangi beban individu sekaligus memperkuat solidaritas sosial.

Kedua, pembentukan Bank Lahan dan Ternak berbasis koperasi sangat mendesak. Aset tanah dan ternak dikelola secara produktif untuk memenuhi kebutuhan ritual tanpa harus menjual atau menggadaikan lahan produktif, terinspirasi dari praktik masyarakat pastoral Afrika Timur.

Ketiga, kita harus mereformasi tolok ukur kepemimpinan adat. Para elit adat diharapkan menjadi teladan dalam menerapkan moderasi ritual. 

Kehormatan seorang pemimpin tidak lagi diukur dari kemewahan pesta, melainkan dari kemampuannya menautkan pelaksanaan upacara dengan tujuan kesejahteraan masyarakat luas.

Kita harus berhenti menjadikan orang mati sebagai raja yang memiskinkan orang hidup.

Penghormatan tertinggi kepada Marapu adalah dengan membangun generasi Sumba yang cerdas, mandiri, dan bermartabat, yang tidak lagi menjadi hamba utang di tanah leluhurnya sendiri. (*)

*) Frans Gana  adalah guru besar, akademisi senior FISIP Universitas Nusa Cendana Kupang.

*) Umbu Reku Raya, MM, Ph.D merupakan peneliti, alumni The Australian National University.

Simak terus berita dan artikel opini POS-KUPANG.COM di Google News