Opini: Tragedi YBR dan Ketidakhadiran Negara di NTT

Oleh: Dony Kleden
Rohaniwan dan Antopolog dari Universitas Katolik Weetebula-Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

POS-KUPANG.COM - Negara pada hakikatnya dibentuk bukan sebagai entitas abstrak yang jauh dari rakyatnya, melainkan sebagai perwujudan kehendak bersama untuk menjamin keberlangsungan hidup, martabat, dan rasa aman seluruh warga negara. 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. 

Rumusan ini menegaskan bahwa keberadaan negara menemukan maknanya justru ketika ia hadir dalam situasi genting, ketika nyawa, hak, dan masa depan rakyat berada dalam ancaman. 

Negara bukan sekadar simbol kedaulatan, melainkan instrumen etis dan konstitusional untuk memastikan bahwa tidak ada warga yang dibiarkan berjuang sendiri menghadapi tragedi. 

Baca juga: Opini: Molo Mama, Molo Indonesia

Tanpa kehadiran nyata negara, amanat konstitusi kehilangan ruhnya dan kedaulatan rakyat berubah menjadi slogan kosong.

Pemerintah, sebagai penyelenggara kekuasaan yang dipilih dan diangkat melalui mekanisme demokratis, memikul tanggung jawab moral dan hukum untuk mengemban fungsi distribusi keadilan tersebut. 

Pasal 28A UUD 1945 menegaskan hak setiap orang untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, sementara Pasal 34 memerintahkan negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar, sebuah prinsip bahwa negara tidak boleh abai terhadap mereka yang paling rentan. 

Pemikir kenegaraan seperti John Locke menegaskan bahwa legitimasi pemerintah bertumpu pada kemampuannya melindungi hak dasar warga, sedangkan Bung Karno mengingatkan bahwa negara harus menjadi alat pengabdian, bukan alat kekuasaan. 

Dalam konteks tragedi YBR, pertanyaan mendasarnya bukan semata tentang apa yang terjadi, melainkan di mana negara ketika rakyat membutuhkan kehadirannya. 

Sebab keadilan sosial hanya dapat terwujud jika pemerintah sungguh-sungguh berdiri di pihak rakyat, bukan sekadar hadir dalam pidato, tetapi nyata dalam tindakan.

Tragedi YBR dan Kesedihan Pak Gubernur

Bunuh diri YBR, siswa kelas IV SD, dari Kabupaten Ngada-Flores, NTT,  yang mengakhiri hidupnya hanya karena ibunya tak mampu membelikan buku tulis, adalah tragedi yang telanjang memperlihatkan kealpaan negara dalam memenuhi kebutuhan paling dasar rakyatnya. 

Ini bukan sekadar kisah kemiskinan ekstrem, melainkan kegagalan negara memastikan hak anak atas pendidikan dan perlindungan sosial. 

Di satu sisi, pemerintah sibuk memamerkan capaian, menggaungkan program bantuan dan janji kesejahteraan; di sisi lain, seorang anak dibiarkan memikul beban hidup yang seharusnya tak pernah ia tanggung.