Opini: Budaya Adalah Kompas Jati Diri

Data dan realitas menunjukkan korelasi yang jelas antara penjarakan diri dari nilai-nilai luhur budaya dengan peningkatan perilaku destruktif. 

Ambil contoh isu korupsi. Budaya Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, senantiasa mengajarkan nilai kejujuran, gotong royong (solidasritaritas tanpa pamrih), dan sikap malu jika berbuat curang. 

Korupsi massal yang masih menjadi masalah struktural di Indonesia, tercermin dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI) yang masih harus diperbaiki, adalah manifestasi nyata dari runtuhnya etika budaya tersebut. 

Nilai-nilai luhur digantikan oleh nafsu serakah yang berlawanan dengan prinsip hidup bersama.

Selain korupsi, dua fenomena lain yang semakin mengkhawatirkan adalah kurangnya empati dan kekerasan serta minimnya rasa hormat (hromat). 

Dalam survei sosial dan pengamatan media, peningkatan kasus kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan perundungan siber, menunjukkan penurunan drastis pada tepo seliro (tenggang rasa) yang adalah inti dari setiap adat di Nusantara. 

Setiap budaya di Indonesia, dari Pepaung di Toraja hingga Lopo di Timor, menempatkan penghormatan terhadap orang tua, sesama, dan alam sebagai pilar utama kehidupan. 

Ketika masyarakat menjauhi sumber kearifan ini, manusia tidak lagi melihat sesamanya sebagai mitra, melainkan sebagai objek atau pesaing, sehingga memunculkan tindakan yang tidak baik, yang berdampak pada ketidakstabilan sosial.

Falsafah Kebudayaan NTT sebagai Mercusuar Moral Bangsa

Untuk memulihkan kembali fondasi moral bangsa, Hari Kebudayaan Nasional harus menjadi ruang untuk menginternalisasi falsafah budaya lokal yang telah teruji zaman. 

Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan keragaman etnis dan adatnya, menawarkan kekayaan kearifan yang dapat menjadi model ideal bagi seluruh Indonesia. 

Falsafah lokal NTT bukan sekadar simbol, melainkan sebuah sistem etika ekologis yang mengikat manusia pada komunitas, alam, dan leluhur.

Di tanah Timor, dikenal konsep "Lopo" atau "Ume Kebubu" yang merupakan rumah atau wadah fisik sekaligus pusat spiritual dan musyawarah. 

Filosofi Lopo jauh melampaui struktur fisik; ia adalah representasi dari prinsip "Hais" (perjanjian atau saling percaya) dan "Feto-Mone" (prinsip keseimbangan maskulin-feminin). 

Setiap keputusan yang diambil di bawah Lopo harus melalui musyawarah mufakat, menanamkan etika anti-individualisme, transparansi, dan keadilan distributif, yang merupakan benteng pertama melawan korupsi dan kesewenang-wenangan.