Opini: Harapan Politik Petani Lokal

Oleh: Antonius Rian
Warga Lembata, Nusa Tenggara Timur

POS-KUPANG.COM - Dalam setiap kompetisi Pemilu lima tahunan, nama petani selalu disebut paling depan. 

Alasannya mungkin karena mayoritas warga pemilih adalah petani tetapi kemungkinan kedua warga petani adalah kelompok masyarakat yang mudah dimanipulasi dalam momen tersebut. 

Memanipulasi harapan dan kerja petani sudah berlangsung lama dalam sejarah umat manusia. 

Harari dalam buku Homo Sapiens (2017) menggambarkan kisah ini secara apik. 

Petani dalam sejarah merupakan kelompok masyarakat yang menopang politik atau kekuasaan bahkan bertahan hingga saat ini. 

Minoritas para elit lokal seperti tuan tanah dan raja-raja memanipulasi kerja petani untuk menopang kekuasaan politik mereka. 

Baca juga: Opini: Ketika Komodo Disandera Kapital

Namun, minoritas para elit lokal inilah yang justru selalu dikenang dalam buku-buku sejarah. 

Harari menulis “sejarah adalah sesuatu yang dilakukan oleh sangat sedikit orang, sedangkan semua orang lainnya membajak sawah dan memikul kantong-kantong air” (ibid).

Dalam sejarah Indonesia, petani adalah kelompok masyarakat yang paling banyak mendapat tekanan politik baik oleh para penjajah asing, maupun elit lokal–tuan tanah, raja-raja yang sehaluan dengan penjajah. 

Hal tersebut juga sebagai penegasan atas pernyataan Harari dalam buku Homo Sapiens. 

Para elit lokal menjadi kuat, membangun kekuasaan justru salah satunya dengan mengorbankan para petani–hasil bumi mereka dijarah atas nama kekuasaan dan mulut mereka dilarang bicara. 

Dalam konteks Nusa Tenggara Timur ( NTT), mungkin banyak kisah para petani yang belum terdokumentasikan secara baik dalam buku-buku sejarah tetapi masih terdengar dalam cerita-cerita lisan tentang nasib mereka di bawah kekuasaan raja-raja lokal terutama ketika hadirnya bangsa asing yang mendukung kekuasaan lokal.

Lalu di manakah para petani dalam sejarah kita? Apakah mereka tak boleh diceritakan dalam sejarah umat manusia tentang keringat mereka yang mengalir percuma di hadapan segelintir elit? 

Apakah kita lebih suka omong tentang sejarah kekuasaan? Mungkin demikianlah hingga saat ini kekuasaan selalu menjadi primadona dan petani selalu diam-diam dibalik kekuasaan. Mereka mungkin akan disebut-sebut menjelang Pemilihan Umum.

Berbeda dengan feodalisme pada zaman raja-raja lokal dan kekuasaan asing, pada Pilkada terbaru di seluruh Indonesia, ada satu paket calon Bupati dan Wakil Bupati yang mengusung jargon NTT atau Nelayan, Tani, Ternak. 

Paket calon inipun mendapat suara terbanyak. Itulah paket Tunas, Petrus Kanisius Tuaq dan Muhamad Nazir yang memimpin Kabupaten Lembata saat ini. 

Kemenangan ini menjadi bukti bahwa harapan petani akan sebuah perubahan bukan main-main. 

Kelompok masyarakat ini merindukan sebuah perubahan nyata dalam hidupnya. 

Mereka merindukan jagung titi mereka bisa menjadi kerupuk yang dijual ke berbagai daerah bukan sekadar sebagai konten untuk mencari viral seperti yang pernah dilakukan oleh Kanis Tuaq menjelang Pilkada.

Bahkan Pemda Lembata berencana mengadakan lomba titi jagung antar-OPD sebagai strategi meningkatkan rasa cinta para ASN terhadap kearifan lokal pada HUT ke-26 Otda Lembata.

Terdengar begitu optimis serentak pula bernada sinis. Walaupun demikian, ada ironi, ketika jagung titi dikumandangkan ke langit tetapi di lain sisi, Bupati Lembata justru gencar mempromosikan jagung hibrida yang datang entah dari mana. 

Bupati Lembata terlihat rajin sekali membagikan bibit jagung hibrida kepada para petani yang justru sedang mengancam kedaulatan pangan lokal khususnya jagung warisan leluhur. 

Lalu orang ramai-ramai memberikan pujian tanpa koreksi kritis. Lebih ironis, ASN yang bekerja kantoran dijadikan sebagai peserta lomba titi jagung. 

Tampak tak ada korelasi lomba titi jagung dengan meningkatkan rasa cinta ASN terhadap kearifan lokal ketika masih ada mama-mama yang menjual jagung titi di pinggir jalan sepi pembeli; ketika masih ada penjual ubi yang duduk beralaskan debu di pasar tanpa disiapkan fasilitas yang layak oleh pemerintah.

Betapa ironis ketika jagung titi dibicarakan dari balik gedung kekuasaan tetapi inferioritas terhadap pangan lokal justru diwariskan oleh kekuasaan itu sendiri. 

Coba lihat sendiri; apakah setiap kali ada pertemuan resmi pemerintah, menu-menu yang dihidangkan adalah buah tangan langsung dari petani lokal atau justru datang dari ruang lain dengan alasan palsu “higienis,” menghemat waktu dan elitis? 

Betapa ironis, ketika pemerintah memajang iklan pada hari khusus untuk petani tetapi tuak dan arak milik mama-mama yang dikerjakan oleh suaminya demi masa depan keluarga disita dan dibuang ke selokan penuh sampah. 

Ini bukti bahwa bangsa ini kurang menghormati petani tetapi lebih suka memanipulasinya. 

Padahal yang dibutuhkan adalah kualitas minoritas elit dalam berpikir dan melahirkan kebijakan yang adil bagi petani bukan malah menuduh mereka sebagai penyebab kekacauan saat ada acara pesta karena banyak yang mabuk tuak-arak.

Hal yang sama dapat kita temukan pada program MBG yang sekarang lebih sering disebut Makan Berbahaya Gratis. 

Bukan malah memberdayakan petani lokal melainkan yang dapat untung adalah pemilik modal tertentu. 

MBG kurang menyentuh konteks petani lokal ketika menu utamanya beras dan makanan ultraolahan. 

Bahkan cukup aneh ketika melayani anak-anak Lembata tetapi pisang yang didatangkan justru dari luar daerah dengan alasan tidak sesuai aturan–padahal beratus-ratus tahun nenek moyang Lembata makan pisang yang tumbuh di Lembata dan menjadi manusia yang sehat. 

Persoalan ini lagi-lagi menegaskan pemerintah kita belum serius memerhatikan dan memahami petani lokal di daerah. 

Mulai dari jagung hibrida, sampai pada menu MBG sudah sangat jelas membuktikan bahwa petani sebagai penopang bangsa selalu paling belakang diperhatikan. 

Contoh lebih luas lagi orang Papua yang kaya pohon Sagu justru menjadi dominan konsumsi beras dari luar daerah bahkan dari luar negeri (Ahmad Arif, 2019). 

Potensi lokal tak dimanfaatkan dan petani tak diberdayakan oleh Pemerintah. 

Hal ini persis ketika penjual jagung titi tidak diberdayakan tetapi justru diberikan jagung hibrida yang tidak bisa dijadikan jagung titi lantas memanipulasi petani melalui kegiatan lomba titi jagung dengan narasi besar untuk rasa cinta. 

Padahal bisa mungkin terjadi, ini hanyalah drama olok-olokan terhadap petani. 

Sangat berbahaya jika pemerintah dan partai politik rajin membagikan jagung hibrida tanpa memberikan edukasi.

Petani sebagai penyanggah nafas bangsa harus benar-benar menjadi subjek politik bukan lagi obyek sebagaimana digambarkan Harari yang penjabaran konkritnya bisa anda baca dalam sejarah Indonesia baik Nasional maupun lokal. 

Karakter elit lokal yang digambarkan Harari bisa saja bermetamorfosis dalam diri pejabat publik maupun orang-orang dekat yang sering makan “satu meja”–bukan dengan menjarah hasil bumi melainkan memanipulasi harapan politik petani. 

Kita butuh pemerintah yang berpikir lokal bertindak nasional. Ada ubi, jagung, kacang-kacang, kelapa, kemiri, kopi di desa; mau dibawa kemana dan melalui cara apa? 

Ini tugas pejabat untuk berpikir mencari jalan bukan malah terus memanipulasi harapan politik petani. 

Kita butuh “raja-raja lokal” untuk menghilangkan inferioritas warga terhadap buah tangan petani lokal kita di desa-desa. 

Salah satunya juga kita mulai dengan mengubah pikiran kita dan budaya kita yang sering menomorsatukan beras saat ada pesta-pesta di kampung. 

Mengapa tidak ada narasi pesta sambut baru atau HUT Otda Lembata, kita beli dan makan pangan lokal kita?

Jika pemerintah serius memerhatikan petani lokal dengan segala potensi yang ada maka dengan sendirinya akan mendorong produktivitas petani; bukan hanya tanam untuk makan melainkan untuk jual juga. Roda ekonomi pun bisa berputar mulai di dalam desa. (*)

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News