Opini
Opini: Para Pencinta dan Pembenci
Jarak dan waktu menjadi semakin pendek dan dalam hitungan detik kita bisa terhubung dengan orang lain di belahan dunia lain.
Melalui kasus ini pihak sponsor atau sutradara di belakang layar ingin menciptakan suasana yang gaduh di masyarakat dan menimbulkan ketidakpercayaan kepada pemerintah.
Jokowi dan ijazahnya hanyalah sasaran antara, sasaran sesungguhnya adalah menggoyang pemerintahan dengan menciptakan instabiltas.
Kedua, kita perlu mengetahui kondisi obyektif di masyarakat, siapa saja dan berapa prosentase yang percaya Ijazah Jokowi asli atau palsu.
Survei Nasional LSI Denny JA mengungkapkan 74,6 persen publik menyatakan tidak percaya bahwa ijazah Jokowi palsu. Hanya 12,2 persen yang percaya pada tuduhan ijazah Jokowi palsu.
Survei ini dilakukan melalui tatap muka di seluruh provinsi pada 12 Mei - 12 Juni 2025 dengan 1.200 responden, margin of error sekitar 2,9 persen dan metode multistage random samplimg.
Temuan penting lainnya, ketidakpercayaan terhadap isu ini merata di semua segmen demografi, dari kalangan berpendidikan rendah hingga terpelajar, dari akar rumput hingga kelompok mapan, dari pedesaan hingga perkotaan, dari Gen Z hingga baby boomer, serta dari seluruh konsultan partai politik.
Melalui survei nasional LSI Denny JA ini paling sedikit kita bisa mengetahui bahwa silent mayority kelompok yang tidak percaya bahwa Ijazah Jokowi palsu berbanding terbalik dengan kelompok minority yang gaduh berbicara menuduh Ijazah Jokowi palsu.
Kelompok mayoritas yang tidak percaya bahwa Ijazah Jokowi palsu tidak banyak bersuara, mereka sibuk bekerja, cari makan untuk menafkahi keluarga.
Sementara kelompok yang percaya ijazah Jokowi palsu lebih aktif berkoar-koar menuntut Jokowi diadili, menghakimi sebelum proses hukum di pengadilan.
Menebar kebencian melalui narasi-narasi yang destruktif, mencari panggung untuk menaikkan status sosial, atau mungkin menjalankan pesan titipan sang sponsor yang ingin mengacaukan suasana.
Kita meragukan apakah kasus ini murni aspirasi masyarakat mencari kebenaran. Dalam politik tidak ada makan siang gratis.
Ketiga, bagaimana kita menyikapi polemik ijazah palsu Jokowi? Sebaiknya kita serahkan semua pada proses hukum yang sedang berlaku dan biarlah pengadilan yang akan memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah.
Tidak perlu kita ikut-ikutan larut dalam arus kebencian yang disebar oleh kelompok orang tertentu.
Biarlah pengadilan yang memutuskan asli atau palsunya ijazah Jokowi tersebut. Kalau ternyata ijazah itu asli dan otentik biarlah Roy Suryo dkk menanggung akibat perbuatan mereka.
Sebaliknya, kalau ijazah itu terbukti palsu biarlah Jokowi mempertanggungjawabkan di depan hukum.
Asli atau palsunya ijazah itu tidak akan banyak berpengaruh banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup di masa ini sudah cukup sulit, jangan menambah beban yang tidak perlu.
Jangan persulit hidupmu dengan membenci orang lain, karena waktu semakin singkat, umur semakin berkurang dan ajal semakin dekat.
Lebih baik sibukkan dirimu untuk berbuat baik pada sesama, tapi bukan merasa dirimu yang paling baik. (*)
Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Gubernur-Musakabe-Herman.jpg)