Opini: Langkah Catur Politik Versi Prabowo

Tak sedikit pula yang menilai publik kini mulai acuh, bahkan lelah, memahami teknis abolisi dan amnesti yang kian kabur maknanya, saat sepenuhnya diserahkan pada otoritas kepala negara.

Yang pasti, Hasto Kristiyanto kini bisa bernapas lega. Ia tak lagi perlu menjalani masa tahanan yang mungkin mengganggu langkah PDIP menuju kongres mendatang. 

Sementara Thomas Lembong tak perlu lagi menatap jeruji besi, meski pertanyaan mendasar belum dijawab, bagaimana kerugian negara dalam kasus yang melibatkannya akan diusut?

Apakah langkah Prabowo itu didasari kebijaksanaan etis? Kepentingan politis? Atau gabungan bisikan kekuasaan dan kalkulasi kekuatan? Kita tidak tahu pasti. Tapi sejarah memberi kita cermin. 

Di Prancis, pada abad ke 19, Émile Zola menulis tentang Dreyfus Affair dalam novelnya yang monumental, J’Accuse yang mengisahkan betapa negara bisa bersikap arbitrer dalam menyusun narasi kebenaran dan keadilan.

Dalam sejarah Amerika Latin, kita juga bisa belajar dari langkah Presiden Alberto Fujimori di Peru yang pernah memberikan amnesti kepada aparat militer yang terlibat pelanggaran HAM atas nama stabilitas politik. 

Tapi alih-alih menyembuhkan bangsa, langkah itu justru memperdalam luka sejarah dan memperlebar jurang antara negara dan rakyat. 

Apakah Indonesia sedang berjalan ke arah serupa dengan narasi baru yang dibungkus rekonsiliasi nasional?

Ada yang menyebut langkah Prabowo ini sebagai realisme politik. Keras saat perlu, lunak saat menguntungkan. 

Tetapi realisme yang tak berbasis keadilan bisa menjelma menjadi otoritarianisme lembut. 

Publik dibius oleh ketegasan di awal, tetapi lupa memeriksa arah moral dari kebijakan yang lahir kemudian. 

Dalam politik seperti ini, siapa yang “diselamatkan” lebih penting dari siapa yang “dikorbankan”.

Banyak pengamat menyebut Prabowo sedang membangun grand alliance (aliansi besar) antar kutub yang pernah bertikai di masa lalu. 

Tetapi pertanyaan yang lebih relevan adalah apa harga dari aliansi ini? Apakah publik harus membayar dengan keheningan, dengan pengabaian terhadap prinsip keadilan hukum?

Kita mulai melihat pola. Penguatan narasi nasionalisme, pembenahan citra militeristik, dan retorika pembangunan wilayah pinggiran.