Program JKN, Upaya Negara Melindungi Ibu dan Bayi dari Ancaman Tradisi Nu di Perbatasan RI-RDTL

Jumlah cakupan kepesertaan program JKN BPJS Kesehatan ini lebih banyak dari data penduduk berdasarkan data Dukcapil Kabupaten TTU semester II tahun 2024 sebanyak 276. 032 penduduk. 

Program JKN ini memberikan kesempatan kepada masyarakat dari semua kalangan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang sama.

"Kenapa bisa lebih dari 100 persen, karena memang kita masih menjadikan pembanding adalah data resmi dari Dukcapil yaitu data semester 2 tahun 2024, kita belum mendapat data terbaru untuk semester 1 tahun 2025. Sehingga datanya masih melebihi 100 persen sehingga di angka 102,09 persen dengan tingkat keaktifan itu di angka 92,23 persen," ujarnya.

Tahun 2024, cakupan kepesertaan program JKN mencapai 98,63 pesen atau sekitar 272.258 peserta. Demi mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, BPJS Kesehatan juga menghadirkan sejumlah inovasi seperti JKN Mobile, WhatsApp Pandawa.

Program JKN, Upaya Negara Melindungi Ibu dan Bayi dari Ancaman Tradisi Nu di Perbatasan RI-RDTL 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten TTU, Robertus Tjeunfin mengatakan, kematian ibu dan bayi merupakan indikator utama dalam upaya penanggulangan kesehatan. Sejak diterbitkan Pergub NTT nomor 10 tahun 2009 tentang revolusi KIA, Pemkab TTU gencar menanggulangi kematian ibu dan bayi dengan berbagai cara.

Sejak tahun 2010 ibu hamil dilarang bersalin di polindes atau di rumah serta tidak boleh menggunakan bantuan dukun. Semua ibu hamil wajib melaksanakan persalinan di puskesmas dan rumah sakit.

Hingga saat ini, Pemkab TTU melarang praktek tradisi Nu. Karena tradisi ini berisiko menyebabkan dehidrasi, terbakarnya ibu dan bayi, asfiksia neonatorum (gagal nafas disebabkan oleh asap dan bisa berujung kematian) dan ISPA.

Berdasarkan data 5 tahun terakhir, kasus kematian ibu, neonatal, bayi dan balita menurun drastis. Tercatat kematian ibu pada tahun 2022; 12 kasus, tahun 2023; 5 kasus dan tahun 2024; 1 kasus. Sementara data kematian neonatal pada tahun 2022; 23 kasus, tahun 2023; 28 kasus, tahun 2024; 24 kasus dan tahun 2025; 17 kasus. 

Robert menjelaskan, data kematian bayi di Kabupaten TTU tahun 2022; 26 kasus, tahun 2023; 10 kasus, tahun 2024; 9 kasus dan tahun 2025; 2 kasus. Sedangkan data kematian balita tahun 2022; 9 kasus, tahun 2023; 4 kasus, tahun 2024; 1 kasus dan tahun 2025; 1 kasus.

Menurutnya, puncak penanggulangan kematian ibu, neonatal, bayi dan balita ini terjadi ketika pemerintah pusat dan Pemkab TTU menggandeng BPJS Kesehatan mengcover semua masyarakat dalam Program JKN di Kabupaten TTU. Program kesehatan gratis ini sangat menguntungkan masyarakat.

Ia menegaskan, BPJS Kesehatan melalui Program JKN-KIS menjadi representasi kehadiran negara merawat serta melindungi ibu dan bayi di perbatasan RI-RDTL dari ancaman Tradisi Nu. (bbr)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS