Proyek Stadion Ile Mandiri Flores Timur Menyisahkan Utang Material hingga Sewa Kos

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Paul Kabelen

POS-KUPANG.COM, LARANTUKA- Proyek pembangunan tribun pada Stadion Ile Mandiri di Larantuka, Kabupaten Flores Timur, NTT, dengan anggaran Rp 1,6 miliar kembali menuai sorotan lantaran menyisahkan utang material dan sewa penginapan.

Proyek ini disebut-sebut bermasalah lantaran pekerjaannya mandek cukup lama. Proyek itu seharusnya selesai pada 31 Desember 2024, namun berlanjut hingga pertengahan 2025.

Beberapa sumber menyebutkan uang material jutaan rupiah untuk pembangunan tribun belum dibayar hingga bulan Oktober 2025 ini. Mereka meminta realisasi haknya segera dilunasi.

Selain material lokal, sewa kos untuk sejumlah tukang selama mengerjakan proyek yang diadakan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (PKO) Flores Timur itu juga belum dibayar.

"Mereka (tukang) sewa tempat tetapi sampai sekarang belum bayar, ini sudah lewat tahun, mereka tinggal dari 2024," kata salah seorang sumber kepada wartawan, Selasa, 14 Oktober 2025.

Baca juga: Dinas PKO Flotim Diminta Serius, Adendum Proyek Stadion Ile Mandiri Terlalu Larut

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PKO Flores Timur yang menangani proyek Stadion Ile Mandiri, Fidelis Tokan, mengatakan proyek itu dikerjakan CV Mustika Budi.

"Urusan utang menjadi tanggung jawab pihak penyedia (CV Mustika Budi). Kontraktornya itu nama mas Yoyo," ujarnya saat dikonfirmasi.

Menurutnya, proyek tribun Stadion Ile Mandiri sudah di PHO (serah terima) pada tanggal 10 September 2025.

Meski demikian, kata Fidelis, realisasi dana kepada rekanan belum 100 persen lantaran BPK RI Perwakilan Provinsi NTT saat ini masih melakukan Audit terhadap proyek itu.

"Kita baru realisasi dana termin pertama 60 persen, karena progres fisik harus 65 persen ke atas. Yang berikutnya termin 75 persen sampai 100 persen, kita belum layani karena baru PHO dan sekarang ini sementara diagendakan audit fisik oleh BPK," jelasnya.

Dia menambahkan, pencairan dana 100 persen akan dilakukan setelah adanya hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi NTT.(CBL)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS