Opini - Pendidikan Berkualitas: Jalan Terang Menuju Kesejahteraan NTT

Oleh: Lumongga E. Simanjuntak 
(Analis Kebijakan pada Pemerintah Kota Kupang dan Ketua Komunitas Alumni Australia/Koala-NTT)

POS-KUPANG.COM - Belakangan ini, media sosial diramaikan oleh serangkaian kegiatan sosialisasi beasiswa LPDP yang dilakukan langsung oleh Direktur Investasi LPDP, Bapak Muhammad Oriza, Gubernur NTT Melki Laka Lena, pasangan Kepala Daerah Kabupaten Nagekeo, dan Wakil Wali Kota Kupang bersama Mata Garuda NTT.

Inisiatif ini patut diapresiasi sebagai langkah nyata dari para pemimpin daerah yang menunjukkan kepedulian dan komitmen terhadap pendidikan.

Sosialisasi aktif yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat membuka akses informasi dan menumbuhkan aspirasi generasi muda NTT untuk melanjutkan pendidikan tinggi, terutama melalui jalur beasiswa. 

Pada bulan Mei Koala juga berkesempatan bertemu dengan Wakil Gubernur, Johni Asadoma. Pertemuan tersebut membahas sinergi peningkatan kapasitas SDM dalam mendukung program prioritas Dasa Cita.

Sayangnya, selama beberapa tahun terakhir, beberapa upaya serupa seperti sosialisasi beasiswa AAS dari Australia Awards Indonesia belum mendapatkan dukungan optimal dari sejumlah pemerintah daerah. Oleh karena itu, keterlibatan aktif pemerintah dalam kegiatan LPDP tahun ini merupakan perkembangan yang menggembirakan.

Kepedulian para pemimpin terhadap sektor pendidikan tidak seharusnya dianggap sebagai pilihan, tetapi sebagai sebuah kewajiban konstitusional.

Dalam visi dan misi kepala daerah tersebut, tampak jelas bahwa pendidikan merupakan prioritas yang nyata, bukan sekadar janji politik.

Komitmen ini menjadi landasan penting dalam upaya mendorong masyarakat NTT untuk mengejar pendidikan tinggi demi meraih taraf hidup yang lebih baik. 

Urgensi Pendidikan Berkualitas sebagai Strategi Pembangunan bagi NTT

Mengapa para pemimpin daerah perlu mengambil langkah serius dalam mengupayakan pendidikan sebagai instrumen untuk memajukan dan menyejahterakan masyarakat? Jawabannya ada dalam konstitusi dan dalam realitas sosial ekonomi kita.

Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa tujuan negara adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum”.

Ini berarti negara, dan dalam hal ini pemerintah daerah, wajib memberikan akses pendidikan yang memadai agar masyarakatnya dapat keluar dari lingkaran kemiskinan.

Mantan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan, pernah menyatakan bahwa “Pendidikan adalah premis kemajuan dalam setiap masyarakat dan setiap keluarga.”

Pernyataan ini sejalan dengan teori Endogenous Growth (Romer, 2011) yang menegaskan bahwa investasi pada sumber daya manusia berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan suatu negara atau daerah.