Opini: Efisiensi Anggaran di Era Kepemimpinan Prabowo, Prioritas dan Proyeksi Dampak

Oleh: Sarlianus Poma, S.Pd., M.M
Dosen Ilmu Manajemen, Editor in Chief Jurnal JERBUM & Ketua LPPM STIM Kupang

POS-KUPANG.COM - Kepemimpinan Presiden Prabowo belum setahun. Salah satu kebijakannya yang cukup kontroversial di mata publik Indonesia saat ini adalah pemangkasan anggaran atau dikenal dengan efisiensi anggaran.

Kebijakan ini termuat dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, tepatnya tentang perintah pemangkasan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun (Tempo.co). 

Instruksi tersebut tentu berdampak pada pemangkasan anggaran di beberapa kementerian.

Pada akhir kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'aruf Amin, utang negara melambung tinggi hingga tembus Rp 8,3 kuadriliun (Tempo.co). 

Fenomena ini membuat para ekonom menilai pengelolaan utang tersebut kurang berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang stagnan di kisaran 5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). 

Defisit anggaran kian melebar. Rakyat kian menjerit akibat ketidakpastian
ekonomi dan gelombang PHK yang kian hari  kian tinggi di republik ini.

Hemat penulis, bercermin pada fenomena tersebut, maka lahirlah kebijakan efisiensi anggaran yangmenuai pro dan kontra dari sejumlah pihak karena ada keterkaitannya dengan kebijakan fiskal. 

Dalam Ilmu Makroekonomi, Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy) adalah kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mempengaruhi sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran pada APBN.

Segala macam kebijakan yang berkaitan dengan APBN digolongkan sebagai kebijakan fiskal.

Langkah besar Presiden Prabowo terkait efisiensi anggaran terdorong atas keinginannya untuk menjaga kondisi perekonomian Indonesia tetap stabil dan mampu tumbuh hingga 8 persen sesuai janjinya, meskipun realita dan kondisi perekonomian Indonesia saat ini rasanya sangat sulit bisa tumbuh mencapai target di angka 8 persen.

Kebijakan fiskal merupakan instrumen krusial dalam mengelola stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. 

Timbul pertanyaan, apa yang melatarbelakangi Presiden Prabowo melakukan efisiensi anggaran di setiap sektor? 

Apa motif beliau melakukan efisiensi anggaran? Apa yang melatarbelakangi Inpres Nomor 1 tahun 2025 dikeluarkan? 

Apakah ini dilakukan karena ada indikasi bahwa Indonesia saat ini lagi mengalami kekurangan anggaran akibat pemborosan anggaran kepemimpinan presiden dan wakil presiden sebelumnya sehingga menyebabkan defisit anggaran?